Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S21934
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
[Place of publication not identified]: Universitaire Pers, 2008
344.046 MUH l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
Depok: Badan Penerbit FH UI, 2018
344.046 AND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
"
Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif. Selain itu, campur tangan ...
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
"
The opponents of the global commitment to reduce greenhouse gases (GHGs) emissions seem to have shifted their arguments from the one emphasising on the issue of uncertainty to the one focusing on the economic burdens disproportionately placed on the current generation in general, and some developed countries in particular. Inevitably, the issue of equity becomes of highly importance in the recent climate policy debates. This paper attempts to analyze the implementation of equity principles, i.e. ...
"
Depok: Faculty of Law University of Indonesia, 2012
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
"
Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi ekternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan ...
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library