Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Muhamad Akil Fariabi
"
ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas ...
"
2019
T53423
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Akil Fariabi
"
ABSTRAK
Pada bulan september 2015, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII
yang mana salah satu poin kebijakannya mengatur terkait dengan deregulasi 28 peraturan
yang disesuaikan dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Dari 28
peraturan menteri dirampingkan menjadi 16 permen yang salah satunya ialah Peraturan
Menteri No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Peraturan ini terbit demi
terciptanya kepastian hukum, tertib administrasi, penguatan peran notaris, penggunaan media
elektronik, serta penarikan wewenang pengesahan, perubahan, serta pembubaran koperasi
oleh kementerian. Disatu sisi terbitnya peraturan ...
"
2017
S65984
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library