Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membehas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan buku-buku yang membahas mengenai pernyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskripstif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan suatu alasan pembatalan perjanjian pada suatu perjanjian jual beli. Hal ini dikarenakan telah mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian. Dengan banyaknya beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagi salah satu alasan pembatalan perjanjian, selain yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW).

---

This research discuss about the theory concerning the abuse of condition/misbruik van omstandigheden which lead a sales-purchase agreement become voidable. Furthermore, this research using normative-juridical method in which some of the sources are based on the related literatures such as secondary data, law, Supreme Court’s verdicts, and books concerning theory of abuse of condition. Method used to analyze data herein is qualitative method thus this is a descriptive-analytical research. This research leads to a conclusion that abuse of condition can be deemed as one of term to revoke a sales-purchase agreement since it affects the free-will of a party in giving approval or consent to the agreement. It also supported by the fact that some judges’ verdicts in Indonesia have acknowledged that theory of abuse of conditions as one of reason, other than stipulated in Burgerlijk Wetboek (BW), to revoke a sales-purchase agreement. "