Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bentuk allowance yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi penghasilannya dalam memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Konsep dari kebijakan PTKP adalah standard deduction yang mengenakan pengurangan yang sama untuk seluruh wajib pajak, kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia tidak mengatur mengenai relief untuk biaya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi yang memiliki korelasi dengan kualitas dari sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya yang baik merupakan potensi bagi negara. Banyak negara yang memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan seperti Negara Malaysia, India dan Korea Selatan karena Pajak dapat menjadi alat social engineering agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumentasi dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia secara persentase nilainya berada dibawah pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia, India dan Korea Selatan besaran total tax relief berada jauh diatas GDP per capita. Dalam hal pendidikan ketiga negara ini juga memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan dan anggaran pendidikan yang secara persentase lebih besar dari Indonesia. Sehingga kebijakan personal tax relief biaya pendidikan perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia agar masyarakat mempunyai kapabilitas dalam membiayai pendidikan bagi diri dan keluarga.

---

Non-Taxable Income (PTKP) is a form of allowance given by the Government to reduce income in calculating the tax that must be paid, the concept of Non-Taxable Income (PTKP) Indonesia is standard deduction that imposes the same deduction for all taxpayers, this policy does not regulate relief for education expense. Education is an investment that is correlated with the quality of human resources, with good quality resources representing potential for the country. Many countries have personal tax relief policies for education costs, such as Malaysia, India and South Korea because taxes can be a social engineering tool so that people can improve their quality through education. This research uses a qualitative approach, data was collected through documentation searches and in-depth interviews with informants. The results of the research show that the total amount of Indonesia's non-taxable income (PTKP) in percentage terms is below Indonesia's per capita income compared to Malaysia, India and South Korea, the total amount of tax relief is far above GDP per capita. In terms of education, these three countries also have personal tax relief policies for education expense and education budgets which are larger in percentage than Indonesia. So the personal tax relief policy for education expense needs to be a consideration for Indonesia so that people have the capability to finance education for themselves and their families."

"ABSTRAKRuang Lingkup dan Cara Penelitian : Telah dilakukan penelitian eksperimental secara acak menyilang dengan kontrol terhadap 12 atlet sepakbola peserta pendidikan dan latihan sepakbola DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara pemberian diet tinggi karbohidrat (KH) yang lebih tepat, dalam upaya meningkatkan ketahanan fisik atlet Indonesia yang mempunyai pola makan tinggi KH. Atlet dibagi 2 kelompok, masing-masing kelompok 6 orang. Tahap I kelompok I diberi diet pertandingan biasa (KH 57%, protein 13%, lemak 30 %) dan latihan berat selama 6 hari. Kelompok II, hari ke 1-3 diberi diet pertandingan biasa, hari ke 4-6 diberi diet tinggi KH (KH 80%, protein 11%, lemak 9%), latihan berat sekali ada hart ke 1 menurun bertahap pada hari-hari erikutn a. Kedua diet yang diberikan iso kalori. Setelah 6 hari masa 'wash out', dilakukan tahap ke II berupa penyilangan perlakuan.Hasil dan Kesimpulan : Nilai rata-rata (X) lama waktu dan denyut jantung saat melakukan tes treadmill sebelum dan sesudah diberi diet pertandingan biasa adalah 1100 ± 203,60 detik dan 1130 ± 108,04 detik serta 179,17 ± 5,15 denyut/menit dan 177,50 ± 5,84 denyut/menit. Terdapat pemanjangan waktu 30 detik dan penurunan denyut jantung 1,67 denyut/menit. Sedangkan sebelum dan sesudah diberi diet modifikasi penimbunan KH adalah 1095 ± 206,46 detik dan 1115 ± 206,99 detik serta 178;50 ± 7,55 denyut/menit dan 177,08 ± 6,56 denyut/menit. Terdapat pemanjangan waktu 20 detik dan penurunan denyut jantung 1,42 denyut/menit. Hasil uji t tidak berpasangan terhadap kedua variabel baik sebelum dan sesudah diberi kedua macam diet, maupun terhadap pemanjangan waktu dan penurunan denyut jantung pada pemberian kedua macam diet tidak berbeda bermakna (p > 0,05). Selama penelitian tidak terdapat keluhan atau efek samping yang berarti. Kesimpulannya ialah pemberian diet modifikasi penimbunan KH tidak menunjukkan peningkatan ketahanan fisik atlet secara bermakna. Kemungkinan hal itu terjadi karena kebiasaan mengkonsumsi diet tinggi. KH dan latihan fisik berat sehingga sudah terjadi proses adaptasi dan pencapaian ketahanan fisik yang maksimal.ABSTRACTScope and research method. An experimental, randomized controlled cross over design has been conducted using 12 soccer athletes participants in the DKI Jakarta soccer Educational and Training Programs. This research aims to obtain a more appropriate method of providing high carbohydrate diet to improve the endurance of Indonesian athletes having high carbohydrate consumption patterns. The athletes were divided into 2 groups,,6 athletes each. At the first with consists of 570 g carbohydrate, 13% protein, and 30% fat followed by a heavy exercise for 6 days. While group II were given ordinary competition diet on days 1 to 3; on the next three days, a high carbohydrate diet with a composition of 80% carbohydrate, 11% protein, and 9% fat followed by a very heavy exercise on day I decreasing radically on the remaining days. The two types of diet are iso calorie. After a period of wash out phase II began and crossed over treatment was performed.Results and Conclusions : The mean duration and heart beat to performing a treadmill test before and after they were given ordinary competition diet was 1100 ± 203.60 seconds and 1130 ± 108.04 seconds, 179.17 ± 5.15 beats/minute and 177.50 + 5.84 beats/minute respectively. There was extension of 30 seconds and decrease in heart beat of 1.67 beats minute. For carbohydrate loading modification diet it was 1095 ± 206.46 seconds and 1115 ± 206.99 seconds, 178.50 ± 7.55 beats/minute and 177.08 + 6.56 beats/minute, respectively. There was extension of 20 seconds and decrease in heart beat of 1.42 beats/minute. The results of the unpaired student's t test of the two variables, both before and after provision of the two types of diet differed insignificantly (p > 0.05). During the research no significant complaints and side effects were found. The conclusion is the provision of carbohydrate loading modification diet did not show improvement the athlete's endurance. It may be caused b a habit of consuming already high carbohydrate diet and heavy training, resulting in an adaptation process and achievement of maximum endurance."

"Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali. Pencabutan izin usaha bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaturan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apa akibat hukum dari Keputusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005 bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait, kesimpulan yang didapat adalah pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut, Berta Keputusan MA RI telah memberikan ketidakpastian hukum bagi tiap pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali dan Tim Likuidasi. Saran yang penulis ajukan adalah mengefektifkan pengawasan terhadap bank dan membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak.

---

The banking recovery has been undergone in Indonesia is about to reach the final point, while the recent positive economic development also brings opportunities to the Indonesian banks to enjoy the impacts. Nevertheless, several irresponsible attitudes committed by both the owner and the administrators of the banks has hampered the advance on this economic realm, particularly the banking industry, which eventually brought consequence in the form of cancellation of business permit of one of such a bank, in this case, PT. Bank Dagang Bali. This cancellation is one of the manifestations of Bank Indonesia's function to build and supervise the Indonesian banking condition, in order to ensure the "healthiness" of the banking in the country. In this research, the writer scrutinizes whether the act of cancellation conducted by Bank Indonesia has been in accordance to the applicable law in Indonesia, and to identify the the legal impacts of the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision No. 473KITUN/2005 for the concerned parties. This research utilizes the juridist-normative method, in which it refers to the legal norms consisted in the law involved in the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali. Meanwhile, the data utilized is secondary ones, taking form in literature materials, supported with in-depth interviews conducted with the resource persons, from which a conclusion was drawn, that is, the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali through the Decision of Governor of Bank Indonesia No. 616IKEP-GBI12004 dated at April 8th 2004 has been in accordance with the applicable law, where the decision to the cancellation was taken after other rescuing efforts conducted by putting the bank in an intensive supervision was of no use in making the bank's condition better, and after considering that the Republic of Indonesia Supreme Court's Decision has brought about a legal uncertainty towards respective involved parties, which in this case refers to the Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali, and the Liquidation Team. The recommendation the writer would like to suggest is to enhance the effectiveness to a bank and to limit the share ownership on merely one single party."

"Ketidaktepatan dalam penetapan nilai cadangan klaim asuransi kendaraanbermotor PT Asuransi Syariah ?X? dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menyiapkan cadangan untuk menutup klaim asuransi kendaraan bermotor disamping dapat berpengaruh terhadap profit/loss perusahaan serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Data yang digunakan adalah data klaim asuransi kendaraan bermotor baik frekuensi maupun severitasnya per hari serta nilai cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor per tahun, mulai dari tahun 2001 - 2006. Metode pengumpulan data yang digunakan ádalah metode wawancara dan dokumenter, sedangkan alat analisis yang dipakai adalah metode AMA khususnya Loss Distribution Approach (LDA) ? Aggregation, serta validasi model dilakukan dengan backtesting ? Loglikelihood Ratio (LR).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyimpangan yang terjadi antara cadangan yang harus dicadangkan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor dengan klaim asuransi yang sebenarnya terjadi pada PT Asuransi Syariah "X" selama enam tahun cenderung positif; 2) Berdasarkan hasil perhitungan, cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan menggunakan metode alternatif yaitu metode LDA - Aggregation pada tingkat kepercayaan 99% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 3.532.505.204,00. Sedangkan cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor pada tingkat kepercayaan 95% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 1.275.399.762,00.; 3) Hasil pengujian model dengan menggunakan back testing, khususnya cara LR menunjukkan bahwa model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor valid, baik pada a = 1% maupun a = 5%; 4) Metode yang dapat digunakan untuk penetapan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor yang lebih mendekati nilai klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi adalah dengan menggunakan metode LDA Aggregation.

---

Inaccuracy on establishment of motor vehicle insurance claim reserve value in PT Asuransi Syariah ?X? could lead to incorrectness in preparation of reserve to cover motor vehicle insurance claims, moreover it also could influence firm profit/loss and level of insurance firm health. Data utilized in this research consisted of motor vehicle insurance claim data both in term of frequency and severity per day. In addition, it also used data regarding motor vehicle insurance claim reserve yearly, from 2001-2006.Research shown that 1) deviation between motor vehicle insurance reserve and actual motor vehicle insurance claim of PT Asuransi Syariah "X" during six years inclined positive; 2) result from measurement of motor vehicle insurance reserve using Loss Distribution Approach-Aggregation method with 99% confidence level for the next day was Rp 3.532.505.204,00. Meanwhile, unexpected loss value with 95% confidence level for the next day was Rp 1.275.399.762,00; 3) model validation result using back testing, especially Loglikelihood Ratio method shown that measurement model of motor vehicle insurance reserve was valid , both with value a = 1% and a = 5% ; 4) motor vehicle insurance reserve measurement method which had the closer value with the real motor vehicle claim was LDA Aggregation."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Proses integrasi perekonomian dunia adalah proses yang sulit untuk dihindari. Perjanjian perdagangan bilateral antar banyak negara yang terlibat akan turut menunjang terciptanya perjanjian perdagangan regional maupun global. Indonesia baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan Jepang, yang disebut Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (EPA). Perjanjian bilateral ini meliputi aspek perdagangan. Melalui tulisan ini, penulis mencoba menganalisis dampak perjanjian tersebut secara komprehensif dengan memanfaatkan suatu alat untuk menganalisa isu-isu lieralisasi, yang disebut Global Trade Analysis Project (GTAP).Dalam peneitian ini dilakukan simulasi dimana tarif impor bilateral antara kedua negara dibuat nol. Dengan kata lain, dilakukan liberalisasi total perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Sedangkan tarif impor dari negara-negara lain ke Jepang atau ke Indoensia tidak diubah.Simulasi menunjukkan bahwa selain meningkat secara signifikannya kegiatan ekspor bilateral dua negara, namun ada sektor-sektor yang terpukul oleh liberalisasi perdagangan Indonesia-Jepang. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah meminimalkan dampak negatif bagi sektor-sektor tersebut. Keterlambatan bertindak kelak dapat menimbulkan dampak negatif pula dikemudian hari.Indonesia sudah terbiasa maju ke meja perundingan perdagangan tanpa studi yang mendalam. Di masa mendatang Indonesia harus lebih mewaspadai kemungkinan dampak burruk yang dialami sektor-sektor tertentu, dan perlu melakukan studi yang lebih mendalam sebelum berangkat ke meja perundingan."

"ABSTRAKPenelitian mengenai majalah Dunia Wanita telah dilakukan dari tahun 1949-1950. Tujuanya ialah untuk mengetahui apakah majalah Dunia Wanita cukup tanggap mengantisipasi perubahan dalam masyarakat, yang berdampak bagi kaum wanita pada tahun 1949-1950 dan melihat apakah majalah Dunia Wanita mampu menjalankan fungsi sosialisasi kepada pembacanya serta ingin mengetahui bagaimana sikap majalah Dunia Wanita menghadapi perubahan yang terjadi dalam mayyarakat yang berkaitan dengan wanita, melalui peran yang disarankan majalah Dunia Wanita kepada khalayaknya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dan untuk mengkaji serta menelaah permasalahan dalam penulisan skripsi ini, digunakan ilmu bantu Komunikasi. Dalam penulisan ini secara khusus diteliti artikel tentang Profil wanita, Opini soal wanita dan artikel Wanita dan organisasi. Melalui penelitian tiga kelompok artikel ini, hasilnya menunjukan bahwa pada periode 1949-1950 melalui pars wanita. yang ditampilkan dalam rubrik Profil, majalah Dunia Wanita menyarankan agar pembaca wanita mulai memikirkan kemungkinan untuk meluaskan peran yang sebelunmya telah disandang sebagai ibu rumah tangga, dengan jalan lebih berperan di sektor publik melalui potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup diri wanita itu sendiri. Sementara melalui Opini soal wanita, Dunia Wanita pada periode ini berperan sebagai katalisator perubahan sosial dengan tugas membantu menggerakkan masyarakat agar merubah pandangannya, dengan jalan memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai serta sikap terhadap kaum wanita dan meyadarkan wanita akan keberadaan dirinya dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya sehingga wanita dapat meningkatkan harkat dan derajat kehidupannya. Melalui artikel Wanita dan organisasi, Dunia Wanita menyebarkan ide dengan menganjurkan dan memotivasi kaum wanita agar memasuki organisasi wanita yang juga berjuang dalam hal politik. Karena pada tahun 1949 ini, dibutuhkan wanita yang mengerti persoalan politik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai."

"Penelitian mengenai penggunaan metafora dalam rubrik Love and Lust pada majalah Cosmopolitan Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persamaan komponen makna dan hubungan asosiasi yang terjalin di antara makna rujukan dan makna metaforis. PengumpuIan data dilakukan dengan mendaftarkan metafora-metafora yang dimuat dalam rubrik Love and Lust pada majalah Cosmopolitan Indonesia edisi Agustus dan Oktober 2006, sebagai sumber data. Metafora-metafora yang telah didaftarkan kemudian dianalisis dengan dicari persamaan komponen makna di antara makna rujukan dan makna metaforisnya. Setelah itu, dicari bentuk-bentuk hubungan asosiasi persamaan yang terjalin di antara kedua makna tersebut. Analisis yang dilakukan terhadap data dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan, yakni teori metafora, teori analisis komponen, dan teori asosiasi makna. Hasil penelitian yang didaftatkan menunjukan bahwa persamaan antara makna metaforis dan rujukan terjalin melalui hubungan-hubungan asosiatif yang meliputi persamaan bentuk, letak, sifat, fungsi, dan hubungan superordinatif (hubungan yang bertingkat). Selain itu, ditemukan pula metafora-metafora yang dibentuk oleh dua jenis hubungan asosiasi secara bersamaan. Hubungan asosiasi yang paling banyak muncul adalah hubungan asosiasi yang dibentuk melalui persamaan sifat. Selain itu, ditemukan pula beberapa kata rujukan yang diwakili oleh metafora berbentuk frase. Ternuan yang terakhir adalah, untuk artikel dalam bidang percintaan, metafora yang lebih banyak muncul adalah metafora dengan kata rujukan yang bersifat abstrak Sementara itu, untuk artikel di bidang seks, metafora yang lebih banyak muncul adalah metafora yang merujuk pada benda konkret."

"Sampai saat ini produksi etilen masih diperoleh melalui proses perengkahan termal minyak bumi. Mengingat minyak bumi merupakan sumber yang tak terbarukan dengan persediaan yang semakin tipis dan kebutuhan etilen yang semakin tinggi, maka dikembangkan proses alternatif untuk memproduksi etilen yailu proses dehidrasi etanol.Reaksi dehidrasi etanol menjadi etilen adalah reaksi yang berlangsung pada suhu relatif tinggi, sehingga diperlukan katalis yang memiliki kestabilan yang baik pada suhu tinggi. Zeolit Alam Lampung terutama zeolit Klinoptilolit yang banyak terdapat di Indonesia digunakan sebagai katalis pada reaksi dehidrasi etanol menjadi etilen karena diameter porinya yang cukup besar untuk mengakomodasi ukuran etanol maupun etilen.Pada penelitian ini, proses dealuminasi dengan larutan HCl dan HF terhadap zeolit Alam Lampung dilakukan untuk memperoleh zeolit dengan rasio Si/Al tinggi yang diketahui memiliki stabilitas termal yang baik. Proses yang dilakukan terhadap zeolit yang akan digunakan sebagai katalis benurut-turut adalah: pertukaran ion dengan larutan NH4NO3, dealuminasi dan kalsinasi 420°C. Zeolit yang diaktivasi dengan pertukaran ion saja diberi nama NZ-0, sedangkan zeolit yang diaktivasi dengan pertukaran ion dan didealuminasi dengan lamtan HCl dan HF berturut-turut diberi nama NZ-2 dan NZ-2*.Hasil penelitian mcnunjukkan bahwa dealuminasi dengan larutan HCl dan HF efektif untuk menaikkan rasio Si/Al zeolit, dengan rasio Si/A1 berturut-turut untuk NZ-0, NZ-2, Dan NZ-2* yaitu 24,70; 40,38; 43,77. Dealuminasi yang dilakukan juga tidak merusak struktur zeolit tersebut.Uji aktifitas menunjukkan katalis zeolit hasil dealuminasi memberikan konversi etanol cukup tinggi dengan konversi etanol tertinggi sebesar 82,16% pada NZ-2 dengan temperatur reaksi 375°C dan W/F = 0,7246 gr kat det/ml, sedangkan NZ-0 sebesar 62% dan NZ-2* sebesar 68,40% pada temperatur dan laju alir yang sama. NZ-2 sekaligus juga memberikan selektifitas yang tinggi terhadap etilen dengan selektifitas maksimum sebesar satu.Uji Stabilitas menunjukkan bahwa katalis NZ-2 memiliki stabilitas terbaik dengan konversi etanol 74-100% selama 10 jam reaksi untuk temperatur 350°C dan konversi etanol 91-95% selama 6 jam reaksi untuk temperatur 400°C. Sedangkan untuk NZ-0 dan NZ-2* memiliki stabilitas terbaik pada temperatur 400°C selama 6 jam reaksi dengan konversi etanol 88-l0O%."

"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan modal sosial berdampak padaperilaku konsumen showrooming dimana konsumen mencoba sesuatu produk di toko fisik lalumembelinya di toko online dan webrooming dimana konsumen melakukan pencarian di online lalumembelinya di toko of line. Studi sebelumnya melihat bahwa e-WOM (Word Of Mouth) memilikiberpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen. Penelitian ini menggunakan kerangka berfikirstructural holes dan modal sosial Burt dikombinasikan dengan struktur jaringan nilai betweenesscentrality. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu melalui Social Network Analysis (SNA)sebagai metode primer dan wawancara mendalam sebagai metode sekunder. Hasil dari penelitian iniialah modal sosial pada aspek trust dan involvement beauty influencer perpengaruh langsung padaperilaku showrooming dan webrooming serta berpengaruh secara tidak langsung mengurangi structuralholes yang ada dengan cara structural equivalence.

---

This article discusses how the structure of social networks has an impact on consumer behavior of

showrooming and webrooming. showrooming is when consumers try something on a physical store and

then buy it at an online store and webrooming is when consumers search online and buy it in an offline

store. Previous studies sees Electronic Word of Mouth (e-WOM) has significant effects for consumers

behavior. This article uses the social networking and Burt social capital frameworks and combined it with

the value of betweeness centrality using the Social Network Analysis (SNA). This study uses

mix-methods through Social Network Analysis (SNA) and in-depth interviews. This studies found that

social capital of beauty influencer on the aspects of trust and Involvement has a direct influence on

showrooming and webrooming behavior and indirectly influence both behaviour by reducing structural

holes through structural equivalence"