Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Masyhuri
"ABSTRAK
Perdagangan lada di Palembang pada masa Kesultanan merupakan perdagangan hasil pertanian terpenting daerah itu dan mempunyai pengaruh yang besar sebagaimana yang akan kita lihat nanti baik pada struktur politik maupun struktur ekonomi masyarakat Palembang. Perdagangan ini mengakibatkan pula terjadinya integrasi kekuasaan Sultan di bidang politik dan ekonomi. Kira-kira sejak meningkatnya perdagangan lada. Palembang sekitar pertengahan abad 17, yang pada waktu itu terjadi hubungan perdagangan lada antara Kesultanan dan VOC berdasarkan persetujuan-persetujuan yang diadakannya sejak tahun 1641, Sultan Palembang secara teratur mengawasi hasil lada Palembang. Pengawasan ini menjadi makin ketat dan secara berangsur menjadi monopoli Kesultanan sejajar dengan makin meningkatnya kepentingan Sultan terhadap produksi lada. Lada sebagai hasil pertanian untuk ekspor dari Palembang ternyata mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur perekonomian Kesultanan. Adalah mudah dimengerti apabila perdagangan lada di Palembang berpengaruh pada struktur politik yang ada. Lebih dari itu, posisi lada yang begitu panting bagi perekonomian Kesultanan sangat mempengaruhi kebijaksanaan kesultanan dibidang ekonomi, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh pula atas struktur perekonomian masyarakat.
Perdagangan Kesultanan Palembang dalam kaitannya dengan perdagangan lada di sana dan bagaimana pengaruh timbal balik antara perdagangan lada dan perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi merupakan tema pokok penelitian saya. Pemilihan permasalahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perdagangan lada Kesultanan yang mengakibatkan terjadinya integrasi kekuasaan Sultan dibidang politik dan ekonomi merupakan masalah karakteristik yang sangat menarik. Lagi pula, sejauh ini perdagangan lada di Palembang belum pernah diteliti. Adapun jangkauan waktunya meliputi periode tahun 1790 sampai tahun 1825. Penggunaan tahun 1790 sebagai batasan periodisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak tahun itu terjadi perubahan-perubahan yang dapat dikatakan sebagai awal terlepasnya perdagangan Palembang dari monopoli VOC. Sementara tahun 1825 adalah tahun runtuhnya perdagangan Kesultanan Palembang secara keseluruhan akibat dih.apuskannya Kesultanan Palembang oleh Belanda.
Perlu disinggung disini bahwa diaamping lada, tambang timah Bangka merupakan basis penting pula perekonomian Kesultanan. Namur demikian masalah tambang timah Bangka ditempatkan diluar lingkup penelitian. Perhatian terhadap timah Bangka tidak lebih pada perhatian terhadap akibat yang ditimbulkannya sehubungan dengan menumpuknya modal yang diperoleh dari tambang timah. Yang dimaksudkan adalah menumpuknya modal Kesultanan yang diperoleh dengan mudah dari tambang timah ternyata dimamfaatkan pula oleh Sultan untuk memperkuat posisinya dalam menguasai perdagangan lada. Sebagai akibat balik, hilangnya pendapatan dari tambang timah akan berpengaruh pula pada penguasaan perdagangan lada.
Mengenai sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber lokal. Sumber-sumber Belanda meliputi sumber-sumber yang telah diterbitkan, dan juga dokumen-dokumen asli VOC pada periode-periode terakhir, arsip Comisaris Jendral, arsip Gubernur Jendral, koleksi-koleksi pribadi serta arsip-arsip yang diinventarisasikan secara terpisah seperti laporan akhir tahun, laporan perjalanan, memori serah jabatan, yang disimpan di arsip Fegara di Den Haag, dan di Perpustakaan Leiden. Adapun sumber-sumber lokal yang dipergunakan adalah sumber-sumber lokal yang disimpan di Perpustakaan Boninklijk Institutt) Leiden dan di Perpustakaan Universitas Leiden, serta sumbersumber lokal yang telah diterbitkan. Meskipun demikian, mengingat terbatasnya somber-sumber yang telah digun.akan maka kemungkinan perubahan terhadap penulisan ini masih terbuka."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1983
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Masyhuri
"Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan agama dan negara pada dasarnya bertititik tolak pada kerangka membangun masyarakat bangsa melalui faham kebangsaan, artinya dalam berbangsa dan bernegara, ia harus dipahami dalam kerangka nasional. Begitu juga pengertian menyeluruh tentang syari'at islam, dalam pandangan Abdurrahman Wahid masalah i'tiqadi'ah dipahami sebagai wilayah politik untuk memperjuangkan ideologi negara, mu'amalah dipahami sebagai upaya memperjuangkan hak-hak warga negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, dan akhlaqiah dipahami sebagai upaya berdakwah dengan moralitas. Oleh karena itu, negara yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk Indonesia merupakan wilayah privat yang tidak boleh diinterversi atau disubordinasi oleh negara, begitu juga negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UUD 1945, harus benar-benar dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-hak berkeyakinan dalam kerangka pembangunan nasional.
Adapun konsepsi tentang hubungan agama dan negara Rebublik Indonesia, dalam pemahaman Abdurrahman Wahid dirumuskan dalam tiga bahasan pokok, yaitu : Pertama, finalisasi Pancasila sebagai ideologi negara, karena perjuangan mengenai ideologi tersebut, pada dasarnya bukan didasarkan pada unsur keterpaksaan umat Islam, melainkan didasarkan pada kesadaran yang diwujudkan sebagai penghormatan untuk bersama membangun masyarakat bangsa. Kedua adalah mengenai hubungan simbiotik antara agama dan negara, yang dimaksudkan untuk menjaga hubungan secara proporsional, artinya warga negara tidak boleh mencari legitimasi keagamaannya kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah tidak boleh mencari legitimasi politiknya kepada agama tertentu, terlebih ia tidak boleh mempolitisasi agama sebagai kendaran politik. Ketiga adalah mengenai konsep pribumisasi Islam yang dimaksudkan untuk mempermudah implementasi hukum Islam menjadi negara tanpa tercerabut dari budaya lokal (bangsa). Sedangkan demokrasi yang dipraktikkan oleh negaranegara Barat adalah tergolong sekuler, yaitu ia dipahami sebagai semangat untuk memisahkan urusan agama dan negara. Implikasi negara yang berfaham sekuler adalah negara tidak satu sen pun mengeluarkan uang untuk kepentingan agama, yang berarti keberadaan seperti Departemen Agama, Peradilan Agama, urusan Haji, dan kurikulum agama dalam semua jenjang pendidikan harus dihapuskan.

The thoughts of Abdurrahman Wahid about state and religion are basically based on the framework to built nation society through nationalism, in which nation and state. Islam has to be understood in national framework. The complete meaning of Islamic Shari'a, in the Wahid's opinion, has a various meaning. The meaning of theology is understood as political region or struggling for the state ideology, mu'amalah (transaction) can be understood as struggling effort for civic rights through UUD 45 and morality can be understood as teaching effort by morality. Therefore, Islam becoming Indonesian's belief as private matter may not be intervened and subordinated by state, as well as state, according to constitutional law (UUD 45), has to really conduct the struggle for civic right to national development.
And the conceptions of Republic Indonesia and Islam relation, according to Abdurrahman's opinion, are formulated in three fundamental discussion, that concern to finalizing Pancasila as state ideology, because the struggle of ideology basically not relied on compulsory from Muslim, but based on a awareness realized as respect to develop nation state together. Matter is symbiotic relation the second between state and Islam to remain to take care of intercourse proportionally, so citizen may not look for its religious legitimacy to certain religion, particularly he may not make religion as political desire. The third matter is concept "pribumisasi Islam" intended to facilitate implementation of Islamic law as state law. While democracy foundation practiced by western countries is assumed secular, comprehended as spirit to develop political system. The implication of state, which has a secular method that they will not participate to the religion case, such as Department of Religious Affairs, Personal Islamic Court, and the religion curriculum in all education ladders have to be abolished.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15214
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Masyhuri
Yogyakarta: Total Media , 2010
303.483 MAS m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Masyhuri
Bandung: Refika aditama, 2008
001.42 MAS m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Masyhuri
"Dalam sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa unit pusat tenaga listrik termasuk sejumlah pusat listrik hidro-termal (PLTA, PLTP, PLTU, PLTG, PLTGU). Jadwal operasi pembangkit yang tepat menghasilkan operasi yang optimum bagi sistem tenaga listrik secara keseluruhan untuk mencapai biaya bahan bakar yang minimum. Agar dicapai operasi yang optimum, perlu dilakukan pengaturan pembebanan pada pembangkit listrik yang melayani beban tenaga listrik. Beban sistem tenaga listrik berubah-ubah menurut waktu dalam rupiah per jam juga berubah-ubah menurut waktu, biaya operasi sistem tenaga listrik merupakan tujuan yang akan diminimalkan, masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metoda Dynamic Programming. Biaya terbesar yang dipergunakan pada suatu pembangkitan listrik adalah biaya bahan bakar, sehingga dalam perencanaan operasi sistem diinginkan agar biaya bahan bakar serendah mungkin, dalam arti dicapai biaya bahan bakar yang optimum. Dengan mengkoordinasikan pembangkit hidro termal di system Jawa Tengah dan DIY menggunakan Dynamic Programming diperoleh total biaya operasi sebesar Rp 23.972.678.655. Sedangkan total biaya operasi yang dikeluarkan oleh PT.PLN adalah sebesar Rp 25.013.942.180.
In a power system consisting of several units including a power station hidro-thermal power station (PLTA, PLTP, PLTU, PLTG, PLTGU).Schedule the operationof appropriate plants produce optimum operation for the electric power system as a whole to achieve a minimum fuel costs. In order to achieve the optimum operation, necessary to set the load at power plants serving the electric power load. Power system load varies according to the time in rupiahs per hour also vary according to the time, the operating costs of electric power system is a goal to be minimized, this problem can be solved using Dynamic Programming method. The biggest cost is used in the generation of electricity is the cost of fuel, so that the operation of the planning system is desirable in order to fuel costs as low as possible, in the sense that achieve optimum fuel costs. By clicking coordinate hydro-thermal power system in Middle Java and DIY using Dynamic Programming the total operating expenses of Rp Rp 23.972.678.655. While total operating cost incurred by PT.PLN is Rp 25.013.942.180."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015
S59233
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Idris Masyhuri
"Pemanfaatan dehumidifier sebagai pengering semprot pada sistem dehumidifikasi dapat menghemat konsumsi energi, dalam eksperimen ditemukan dalam sebuah grafik simulasi untuk perbandingan antara refrigeran R-134a, R-152a dan R407c dari aspek konsumsi energi dehumidifier yang digunakan pada pengering semprot saat masuk heater diketahui bahwa mass flow udara dari blower adalah 150 lpm, 300 lpm dan 450 lpm pada kondisi ekperimen R-134a dengan temperatur heater di variasikan 600, 800, 900, 1000, 1200, dan 1400 yang diolah kedalam bentuk simulasi termodinamika setelah itu dilakukan simulasi penggantian refrigeran R152a dan R407c selanjutnya grafik rasio konsumsi energi spesifik dapat disajikan sebagai perbandingan antara refrigeran didapat bahwa penggunaan daya listrik akan menurun jika heater dan blower berada pada titik variabel terendahnya serta dibandingkan dengan perbedaan pengaruh refrigeran berdasarkan perbedaan entalphy dari refrigeran tersebut sehingga konsumsi energi terendah akan ada pada R-152a, penggantian refrigeran dari sebelumnya R134a menjadi R152a akan mempengaruhi dampak terhadap global warming jika alat ini menjadi kebutuhan masyarakat umum.

Utilization dehumidifier as a spray dryer system dehumidification can save energy consumption, the experiment is found in a graphic simulation for comparison between the refrigerant R-134A, R-152A and R407C from the aspect of energy consumption dehumidifier is used in a spray dryer when signing heater is known that the mass flow air from the blower is 150 lpm, 300 lpm and 450 lpm on the conditions of the experiment R-134a with temperatures heater in varying 600, 800, 900, 1000, 1200, and 1400 were processed into the form of a simulation of thermodynamics after it conducted a simulation replacement refrigerant R152a and R407c the next graph the ratio of the specific energy consumption can be expressed as the ratio between the refrigerant found that the power consumption will decrease if the heater and blower are at the point variable lows as well as compared to the differences in the effect of refrigerant based on the difference entalphy of refrigerant so that the lowest energy consumption will be on R-152A , the replacement of the previous R134a refrigerant R152a will be affecting the impact on global warming if the tool is to be the needs of the general public."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2016
S62771
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library