Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maria Lourdesta Febriana
Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yang masuk ke dalam boedel pailit: studi kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 22/Guagatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 435/K/P = Implementation of the transfer of land rights with a underhand deed that is legalized by a notary public enters bankruptcy: case study of District Court decision number: 22/Other Guagatan/2018/PN.Niaga.Sby jo decision of the Supreme Court number 435
" Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Lourdesta Febriana
Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah dengan Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris yang Masuk ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Guagatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 435/K/PDT.SUS/PAILIT/2019) = Implementation of the Transfer of Land Rights with a Underhand Deed that is Legalized by a Notary Public Enters Bankruptcy (Case Study of District Court Decision Number: 22/Other Guagatan/2018/PN.Niaga.Sby Jo Decision of The Supreme Court Number 435/K/PDT.SUS/PAILIT/2019)
" ABSTRAK
Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library