Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekspor ikan cakalang ke Uni Eropa dan Amerika Serikat masih menemui kendala akibat masalah keamanan pangan, seperti kadar histamin yang melampaui batas. Kadar histamin berhubungan dengan penerapan rantai dingln selama penangananik an, sejakd i atask apal,p endaratanp, engumpuld an penjiral.T ujuan penelitian mengevaluasi risiko bahaya peningkatan kadar histamin, melakukan penilaian Good Handling Practice (GHP), dan mengusulkan alternatif perbaikan pengendalian risiko ikan cakalang pada rartai pasok. Hasil penelitian maturjukkan kadar histamin tahap pendaratan rata-rata 1,58 mgikg, p?xlgumpul 2,09 me/kE dan penjtnl 2,46 mg/kg Hasil karakterisasi risiko menunjukkan ranking risiko bahayah istamin b4gr penduduk Indonesai 52 (tinggi), Amerika Serikat 48 (sedang), dan Uni Eropa 52 (tinggi). Hasil p*ifai* kapal menunjukkan kapal memenuhi 38,24yo persymatan -dan inspeksi pembongkaran ikan memenuhi 42,85 - 48,57 o/o persyaratan. Penilaian p.tturganan ilan di pengumpul memenuhi 36 % persyaratan dan penjual belum memenuhi persyaratanp enangananik an yang baik.

---

Export of skipjack tuna to the European Union and the United States faces problem due to food safety issus, such as high level of histamine. The high level of histamine indicates a poor cold chain rystero on fish handling during oi board, fish landing, suppliers and distributors. The purpose of this rtuOv *, io evaluate the risk of histamine at the supply chain, ussisr Good Handling Fractices (GIp), and propose alternative improvement for risk control of the skipjack tuna at supply chain.

The research showed tlrat histamine level of skipjacf. t*u found during landing in suppliers and distributors was around I,5S mg/kg 2.00 mg/kg and 2.46 mdkg respectively.R isk characterzi ation showed tttat-.ist ranf of histamine hazard for Indonesian population was 52 (high), United States was 4g (moderate)a nd EuropeanU nion was 52 (high) The assessmenotf Good Handling Practices indicated that fishing vessel fulfill 38,24yo of requirements and unloading fulfill 42,85 - 48,57 Vo of requirements.T he assessmentos f fish handling in suppliersf ulfill 36 o/oo f requirbmentsa nd fishermenh ave not fullv implementt he requirementso f good handlingp ractices."

"Abad XIX di Perancis merupakan masa yang penuh gejolak akibat keadaan politik yang tidak stabil, namun memperlihatkan perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan kemajuan yang pesat dalam bidang industri dan ekonomi.Dari tahun 1800 sampai 1900, Perancis mengalami sembilan kali perubahan bentuk pemerintahan yaitu : Consular, Kekaisaran, Restorasi, Monarki Juli, Republik Kedua, Kekaisaran Kedua dan Republik Ketiga sebagai rangkaian akibat dari Revolusi Perancis 1789.Periode yang tidak stabil itu membawa pengaruh pula dalam kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Dengan adanya perubahan bentuk pemerintah tersebut, peranan kaum bangsawan dan gereja dalam kehidupan sosial dan ekonomi, beralih kepada golongan baru yaitu kaum borjuis dan para cerdik pandai.Ketidakstabilan politik ternyata tidak menghambat perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan yang telah dimulai oleh para pernikir dari abad Pencerahan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran tradisional mengenai cara-cara memecahkan masalah kehidupan yang berdasarkan pada doktrin agama, digantikan oleh filsafat Positivisme Auguste Comte yang mendasarkan segala pemikiran pada ilmu pengetahuan (rains). Saat itu hanya ilmu pengetahuan sajalah yang diakui sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan berbagai masalah dan misteri di atas bumi ini. Maka terjadilah pemujaan terhadap ilmu pengetahuan. Dalam dunia sastra sikap tersebut melahirkan para pengarang realis dan naturalis seperti Balzac, Flaubert, dan Zola.Perkembangan yang cepat dalam bidang industri pada saat itu, membuat masyarakat Perancis yang agraris dan statis bergerak menuju kota yang berkembang pesat menjadi pusat industri dan perdagangan. Ditemukannya mesin uap untuk kereta api dan kapal, telah mempercepat proses perubahan tersebut, dengan demikian terjadi pula perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Di samping golongan borjuis, urbanisasi..."

"ABSTRAKDalam rangka usahanya untuk menghimpun dana masyarakat, pihak perbankan berlomba menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, seperti tabungan dengan bunga harian, tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Dipihak lain, untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, selalu diikuti dengan persyaratan dan prosedur yang seringkali memberatkan calon nasabah. Dalam perekonomian di Indonesia dikenal suatu lembaga kredit yang lain yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana, yaitu Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disebut Pegadaian). Pegadaian adalah Badan Perkreditan yang berada langsung di bawah pengawasan Departemen Keuangan, yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak. Persyaratan yang ringan, prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat adalah ciri dari Pegadaian. Namun dalam perkembangannya, masyarakat lebih mengenal Lembaga Perbankan dibandingkan dengan Pegadaian. Keengganan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian karena Pegadaian sering diidentikkan dengan kemiskinan. Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Pegadaian, yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa Pegadaian sebagaian besar adalah masyarakat golongan bawah. Pegadaian adalah lembaga yang unik. Disatu pihak Pegadaian diharapkan bisa memberikan kredit kepada siapapun yang membutuhkan, sedangkan dipihak lain Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro atau deposito, seperti halnya dengan Bank. Penelitian ini mencoba mengkaji faktor penentu perkembangan Pegadaian, khususnya di Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 1983 sampai dengan 1992. Dalam analisis dapat pula diketahui faktor apa sebetulnya yang dominan sebagai penentu perkembangan Pegadaian, sehingga apabila faktor tersebut dapat diketahui, dapat membantu untuk menentukan kebijakan Perum Pegadaian selanjutnya. Tidak banyak teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan kekhasan misi, sifat maupun ciri Pegadaian itu sendiri. Sehingga model dibangun atas dasar prasurvey dan data yang ada di lapangan. Faktor-faktor yang diduga sebagai penentu perkembangan Pegadaian adalah jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, jumlah pegawai, tanggapan nasabah atas kredit yang diperoleh, pelayanan dan kepuasan nasabah. Dari delapan faktor tersebut, tujuh faktor yaitu jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, kredit, pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai tingkat keeratan yang tinggi terhadap model dan jumlah nasabah merupakan faktor yang dominan dalam menentukan perkembangan Pegadaian. Hal ini mengingat nasabah Pegadaian adalah nasabah dengan penmintaan pinjaman dalam jumlah kecil, sehingga semakin banyak nasabah maka akan semakin besar omzet Pegadaian. Sedangkan faktor jumlah pegawai mempunyai tingkat keeratan yang rendah terhadap model, yaitu 0,37. Ini berarti bahwa jumlah pegawai meskipun tidak sesuai dengan formasi pegawai yang ada, kegiatan Pegadaian tetap dapat berjalan dengan baik."

"Latar Belakang: Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) merupakan salah satu gangguan jiwa pada anak, dengan tiga gejala utama yaitu kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas. Hingga saat ini, belum dapat disimpulkan penyebab pasti terjadinya GPPH, namun dari berbagai penelitian menunjukkan berkaitan dengan nutrisi yaitu adanya defisiensi seng. Tujuan: Mengetahui perbedaan rerata antara kadar seng dalam serum pada anak dengan GPPH dibandingkan dengan kelompok kontrol anak sehat, serta mengetahui hubungan antara rerata kadar seng dalam serum dengan gejala klinis pada anak dengan GPPH. Metodologi: Desain penelitian ini adalah potong lintang. Kontrol adalah anak sehat. Penelitian dilakukan di SDN 01 Pagi KampungMelayu, Jakarta Timur, pada bulan Mei – Juni 2013. Jumlah sampel yang dibutuhkan pada masing-masing kelompok yaitu anak dengan GPPH dibandingkan dengan anak sehat, sebesar 42. Hasil: Didapatkan rerata kadar seng dalam serum untuk kelompok anak GPPH sebesar 52,50 µg/L dan kadar seng dalam serum untuk kelompok anak sehat sebesar 51,50 µg/L. Tidak ada perbedaan rerata yang bermakna antara kedua kelompok. Tidak ada hubungan bermakna antara kadar seng dalam darah dengan gejala klinis GPPH. Simpulan: Tidak didapatkan perbedaan bermakna rerata kadar seng dalam darah pada kelompok anak GPPH dibandingkan anak yang sehat, dan tidak didapatkan hubungan bermakna kadar seng dalam darah pada anak GPPH dengan gejala klinis GPPH.

---

Background: ADHD is a disorder commonly met at children with attention deficiency, hyperactivity, and impulsivity as prominent symptoms. Up until now, the definite causal of ADHD remains unclear, but some studies showed its correlation to zinc deficiency.

Objective: This study aimed to acknowledge the discrepancy between serum zinc level mean of ADHD children group and healthy children control group and the correlation between serum zinc level and clinical symptoms on ADHD children.

Methods: The study designed used cross sectional with control is healthy children. The study was conducted at SDN 01 Pagi Kampung Melayu, East Jakarta, Mei - June 2013. The number needed for each sample group was 42.

Result: The result showed serum zinc level mean was 52,50 µg/L in ADHD children group and 51,50 µg/L in healthy children group. There is no significant difference between them. There is no significant difference between serum zinc level mean and ADHD clinical symptoms.

Conclusion: There is no significant difference between serum zinc level mean in ADHD children group and healthy children group, and there is no significant correlation between ADHD children serum zinc level and ADHD clinical symptoms."

"Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) merupakan organisasi pelayanan kesehatan dengan modal besar yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, RSKD harus selalu mempunyai hubungan komunikasi yang harmonis dengan publiknya agar selalu mendapat dukungan positif. Untuk mencapai tujuan ini organisasi memerlukan penghubung yang akan menjembatani komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi dengan publiknya. Status RSKD sekarang sebagai rumah sakit yang mempunyai hak otonom mengharuskan RSKD meningkatkan kemampuannya disemua bidang. RSKD harus menjadi rumah sakit yang paling tidak dapat menghidupi diñ seridiri, sehingga RSKD pedu Iebih memasyarakatkan keberadaannya. Semua ¡ni merupakan alasan kuat periunya dibentuk bagian kehumasan lagi atau bagian Public Relations (PR). Oleh sebab itu, dalam rangka mempersiapkan bentuk dan struktur organisasi yang baru sesuai dengan status RSKD sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan sebagai persiapan pembentukan kehumasan atau public relations perlu dilakukan peneitian tentang persepsi stakesholders RSKD terhadap peran PR di rumah sakit. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (lndepth-interview) kepada informan yang masing-masing mewakili stake holders internal dan eksternal RSKD. Metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskritif dengan melakukan penilaian secara kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan persepsi para informan adalah sebagai berikut RSKD sebagai Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional Dan Rujukan Tertinggi untuk pelayanan kanker di Indonesia membutuhkan satu bagian yang merupakan fungsi melekat pada manajemen yaitu Public Relations. Diharapkan letak PR tersebut dalam struktur organisasi Iebih dekat dengan pimpinan puncak. Praktisi PR yang dipUíh dapat laki-laki atau perempuan dengan latar belakang pendidikan tambahan mengenai public relations terutama jika berasal dan bidang kesehatan. Tetapi yang Iebih penting adalah kemampuannya, walaupun kepnbadiari dan keluwesannya serta daya tanknya juga harus diperhitungkan.

---

Dharmais Cancer Hospital (RSKD) as healthcare organization with large capital that will be profitable if it is managed in good manner. Therefore the hospital has to maintain a good relationship with the public to gain positive support from them. Dual communication is a link to bridge between the public and the organization. It is a private hospital RSKD ¡s entitled to gain their own income, and raise its ability in all aspects. RSKD should be survive by its own income, with no any interfer from other organization, then RSKD should more inform their existence to the community. All of these are a strong reason that Public Relations most needed. Therefore, in order to prepare the organization structure in accordance as RSKD`s status as a private organization, and developing Public Relations a perception of RSKD's stakeholders to the role of Public Relations must be done. Research by in depth interview to the surveyor which as internally and externally RSKD's stakeholders. Using a research method of descriptive and qualification observation.

Based on the result of this research, it has been determine that RSKD as a National Cancer Hospital Center required a Public Relation. Nearly hatf said PR should be part of the Top Management. Gender is not an issue to be a PR practision as a background PR education is the most important especially if they have medical education. Above of all are their capability is the most important but personality and hospitality should be count as well."

"ABSTRAKPada akhir 1980-an di Desa Sagara, Garut, sekitar 1.100 hektar tanah menjadi objek sengketa antara warga Sagara dan Perum Perhutani. Penelitian ini menjelaskan sengketa tersebut menggunakan metode sejarah dan teori aksi kolektif dari Charles Tilly sebagai alat analisis. Peran Agustiana, seorang penggerak FPPMG Forum Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Garut dijelaskan pada tulisan ini sebagai agency yang membantu penyelesaian lewat redistribusi tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Sagara berdampak pada perubahan kepemilikan tanah dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi di Sagara. Selain itu, kasus tanah Sagara menjadi salah satu pendorong munculnya organisasi tani lokal di Priangan Timur yang berkembang menjadi Serikat Petani Pasundan SPP .

---

ABSTRACTIn the late of 1980s, at Sagara village, Garut West Java, Indonesia , around 1,100 hectare land became the object of dispute between people of Sagara and Perum Perhutani. This research explain about land dispute in Sagara using historical research method. Charles Tilly rsquo s collective action theory used as a tool to analyze the role of Agustiana as one of FPPMG Garut Youths and Students Forum founder as agency for realizing land reform in Sagara. After Sagara land disputes, the land ownership change and the people of Sagara socio economic condition have been improve. Besides, the Sagara land dispute has historical significance for SPP Pasundan Peasant Union establishment as a local peasant movement in East Priangan."

"Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah terjadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana temyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

In case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be firlfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.SeI specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKJ. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"ABSTRAKDalam kasus yang penulis analisis bahwa telah teijadi persengketaan antara I.C.IOmicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegangsaham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihalpenetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh DireksiPT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direkturyang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakahyang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham keduatersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-UndangPerseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham keduayang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbanganpertimbanganhukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehinggamenghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atautidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPSyang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilankeputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga haltersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sahdan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum ataubatal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasandalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPStersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimanaternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehinggadiajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan PengadilanTinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakimdalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksibukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasardan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakanmateri perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RIpaling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

ABSTRACTIn case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V.and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia(hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in thesecond General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PTICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint thenew Director. The problems is which requirements and procedures that must befulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering theprevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang-Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting ofShareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the lawconsideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme CourtDecision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliographyresearch with secondaiy data as the data source. Requirement and procedures tofulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base onthree matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence ofshareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the threerequirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in themeeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as nulland void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation consideringthe agenda of meeting become subject of the application for the cancellation ofGeneral Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by theDistrict Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation bythe law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatanwhich decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw becomenull and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No.50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver thedecision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsideras the basic matter of the changing of Articles of Association which require theMinister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other changewhich shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen)days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"ABSTRAKArtefak batu banyak ditemukan dalam situs-situs prasejarah di Indonesia. Artefak ini terdiri dari berbagai jenis dalam kategori alat masif dan alat serpih-bilah. Pada penelitian ini, kategori artefak batu difokuskan pada alat serpih-bilah yang ditemukan dari hasil ekskavasi oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) di situs gua Song Keplek di daerah Punung, Pacitan, Jawa Timur. Alat serpih-bilah umumnya memiliki teknologi yang hampir sama dengan alat batu masif. Perbedaannya adalah pada teknologinya, yaitu teknik pemangkasan pada alat batu masif dan teknik penyerpihan pada alat serpih-bilah. Tahapan teknologi alat batu terdiri dari perolehan bahan (dengan cara penyiapan dan pengolahan bahan), pembentukan bahan, dan penyempurnaan atau penghalusan alat. Teknologi yang diuraikan merupakan teknologi umum yang berkembang untuk serpih-bilah. Teknologi ini tentunya berkembang pada pembuatan alat yang dapat menjadi suatu kegiatan penghasil alat, yaitu indusrtri alat batu. Berkaitan dengan perolehan bahan, suatu industri alat batu memerlukan keberadaan sumberdaya batuan. Sumberdaya batuan itu terdapat di lingkungan, dan untuk mendapatkannya, manusia memiliki pengetahuan dalam memilih bahan batuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini memicu munculnya permasalahan pemanfaatan sumberdaya batuan sebagai alat batu di situs ini dengan tujuan untuk mengetahui kaitan antara teknologi dengan sumber bahan agar dapat menjawab perilaku manusia di situs dalam memanfaatkan lingkungan alam, khususnya sumberdaya batuan. Tujuan penelitian di atas dicoba dicapai dengan menganalisis khusus (specific analysis) terhadap temuan serpih-bilah di Situs Song Keplek, termasuk dengan pengujian petrografi dari serpih yang ditemukan. Analisis kontekstual (contextual analysis) dilakukan terhadap lingkungan situs yang diduga sebagai sumber bahan. Pada penelitian ini juga dilakukan survei pemukaan terhadap beberapa situs sumber. Tujuan penelitian ini dapat dicapai dan kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) tahap pengerjaan alat batu Situs Song Keplek telah mencapai tahap penyempurnaan alat, (2) Sumber bahan batuan terdapat di lingkungan sekitar situs, dengan 3 kelompok radius daerah perolehan sumber, semakin dekat jarak sumber ke situs, maka semakin besar kemungkinannya sumber itu dimanfaatkan, dan sebaliknya (3) Proses perjalanan alat batu dari bahan hingga alat adalah merupakan hasil seleksi terhadap bahan di dalam teknologi pembuatannya."