Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Luthfi Muhamad Hasya
Analisis yuridis pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dan dampaknya terhadap pengusaha dan pekerja (Studi kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 624 K/Pdt.Sus-PHI/2014) = Juridical Analysis on termination of employment due to severe wrongdoings and its impact towards employers and employees (Case study: Supreme Court Cassation Decision No. 624 K/Pdt.Sus-PHI/2014)
" Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62641
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfi Muhamad Hasya
Juridical analysis on termination of employment due to severe wrongdoings and its impact towards employers and employees: case study supreme court cassation decision no 624/K/pdt.sus-PHI 2014 = Analisis yuridis pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dan dampaknya terhadap pengusaha dan pekerja studi kasus: putusan kasasi mahkamah agung no. 624 K/pdt.sus-PHI/2014
" Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library