Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk selanjutnya dianalisis apakah ada hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri tersebut dengan jumlah penerimaan pajaknya.Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.2. Dengan mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat ditetapkan oleh pemerintah.Menurut beberapa ahli diketahui bahwa pajak merupakan salah satu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend, kedua fungsi tersebut dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah Wajib Pajak harus mendaftarkan dirinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak diwilayahnya, untuk selanjutnya akan mendaftatkan Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP).Metodologi penelitian ini menggunakan metode survey penjelasan (explanatory survey method). Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui beberapa sumber yaitu kuesioner yang berupa wawancara tertulis dan ataupun langsung, studi dokumentasi dan studi literatur. Sampel diambil sebanyak 100 responden yang mengisi dan atau bersedia diwawancarai yang dipilih secara acak melalui buku tarpon wilayah Jakarta Timur.Perangkat Undang-undang yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah Pasal 2 UU No. 1512000 tentang pemberian NPWP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a.1 dan ayat (3) huruf a UU No. 1712000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan sehingga penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis.Pembahasan dalam penelitian ini lebih diutamakan pada analisis pengaruh variabel-variabel bebas yang berupa (1) Jumlah Penghasilan subjek pajak, (2) Tingkat Pendidikan subjek pajak, (3) Jumlah Penduduk di wilayah Jakarta Timur serta (4) Sistem dan Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian dilakukan analisis terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.Alat analisis yang digunakan adalah program software Statistical Package for Social Scientist (SPSS). Melalui analisis statistik ini dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri disertai dengan seberapa tinggi tingkat pengaruhnya. Dari hasil pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut di atas ternyata berpengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri. Secara parsial yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri adalah faktor jumlah penghasilan sebesar 93,3% untuk tingkat pendidikan pengaruhnya mencapai 85,3% sementara untuk jumlah penduduk sebesar 63,5%. Variabel sistem dan administrasi perpajakan menduduki peringkat terakhir dalam hal pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri yaitu sebesar 57,7%.

---

Tax is acceptance backbone in a state to be used by government to defray activity of government. One of the defrayal source is from acceptance of domestic tax where people income tax is including in it. One of the condition for personal Taxpayer people in giving or obtain cash for the obligation of taxation of is registered themselves in Office Service of local Tax. Therefore, it is required to study the factors influencing the amount of personal Taxpayers which register themselves, and to study the relationship between Taxpayers registered amount with amount of the acceptances of its Tax.

The writer target in this research is

1. To know the factors that influencing the amount of Taxpayers registered to get NPWP

2. Given the level of influence of the factors, hence that could be formulate the possible policy alternatives handled by government.

According to some experts known that Tax are one of the fee to state (which can be forced) that is obliged for people to pay according to laws and regulations. As for Tax function, there are two functions that is budget function and regulator function, both the functions can be executed, if Taxpayer have fulfilled clauses. One of the clauses is the Taxpayer have to registered in Tax Office Service. And then, The Directorate General Tax office henceforth will give the certain number what is called Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

The Methodology Research used method of survey explanation. As for the data collecting of from some sources such as Questionnaire, documentation study and literature study.

Sample taken by counted 100 responders that filling and or held an interview with which selected at random from regional phone-call book East of Jakarta.

Peripheral that is used as this writing base is Section 2 UU No. 16 1 2000 concerning about the Giving of NPWP and Section 2 sentence (1) letter of a.1 sentence and .(3) letter of a UU No. 17 1 2000 concerning understanding of personal Tax subject is later; then related to result of research in the form of data collecting of responder from] admission filling of questionnaire, interview with related parties and also bibliography study so that this research will have the character of analytical descriptive.

Solution in this research is major in the analysis of influence of dependent variables which are (1) Amount of Salary of Taxpayers, (2) Level of Education of Taxpayers, (3) Amount of Residents in the region East of Jakarta and also (4) The System and Administration of Taxation in Office Service of local Tax. Then the writer doing analyze how to Taxpayers amount registering themselves also influence to the acceptance of Tax.

Analyzer used program what is called software Statistical Package Social for Scientist (SPSS). Through this statistical analysis known the factors that influence the amount of Taxpayers registering themselves accompanied how high this influence level. From the result and analysis obtained conclusion that above mentioned variable in the reality have an effect on to Taxpayers amount registering themselves. By separately, most dominant in the influence of to Taxpayers amount registering themselves is the factor amount of salary equal to 93,3% level. The influence of education factor reach 86,3% level. While the amount of residents influence equal to 63,5%. Factor of System and taxation administration occupy last level in the case of the influence of to Taxpayers amount registering themselves that is equal to 57,7%."

"Dalam mengembangkan suatu perusahaan, kepemimpinan selalu menjadi hal yang menuntut perhatian khusus. Suatu gaya kepemimpinan yang efektif harus dapat memfasilitasi para karyawannya untuk berkembang semaksimal mungkin. Untuk mencapai keberhasilan, perusahaan membutuhkan manajer yang dapat memimpin dengan baik, orang-orang yang memiliki kemampuan, tanggap pada bisnis dan memiliki visi ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara gaya kepemimpinan (tranformasional dan transaksional) dengan aspek yang dihasilkan oleh suatu kepemimpinan pada PT XYZ. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dengan kuesioner sesuai rancangan Bass tahun 1995 yaitu Multifactor Leadership Questionnaire. Data yang terkumpul dari 80 orang responden kemudian diolah dengan analisa deskriptif dan analisa regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para manajer di perusahaan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh positif, sedangkan kepemimpinan laissez-faire memiliki pengaruh negatif terhadap efektivitas, kepemimpinan transformasional (terutama motivasi inspirasional dan pertimbangan individual) memiliki pengaruh positif terhadap usaha ekstra, dan kepemimpinan transformasional (terutama motivasi inspirasional) memiliki pendaruh positif dan kepemimpinan transaksional (terutama manajemen dengan pengecualian-aktif) memiliki pengaruh negatif dengan kepuasan pada PT XYZ.

---

Leadership becomes the issue when it came to the agency development. The effective leadership has to maximize and extend the possible resources to the best performs in the agency. A successful company required successful managers to be the leaders, people with knowledge, business savvy, and a forward-thinking people.

This study observed the relationship between the leadership style (transformational and transactional) and the leadership outcome in PT XYZ. The data were collected using questionnaires, taken from Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ - Form 5X) designed by Avolio and Bass in 1995. The data were further analyzed using descriptive based analysis and regression analysis.

The results were the managers in the company implemented transformational leadership, the transactional leadership had positive influence and laissez-faire leadership had negative significant influence with effectiveness, the transformational leadership (especially inspirational motivation and individualized consideration) had positive significant influence with extra effort, and the transformational leadership (especially inspirational motivation) had positive significant influence and the transactional leadership (especially management by exception-active) had negative significant influence with satisfaction in PT XYZ."

"Penyakit ISPA menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan selama tiga tahun berturut-turut menduduki urutan pertama dari sepuluh penyakit terbanyak di Kecamatan Mampang Prapatan. Jumlah balita sebanyak 10.376 balita, dengan jumlah kasus ISPA untuk bayi golongan umur <1 tahun sebanyak 37,94% (3.937 kasus) dan balita golongan umur 1-5 tahun sebanyak 82,61% (8.572 kasus). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan partikulat (PM10) udara rumah tinggal dengan ISPA pada balita di Kecamatan Mampang Prapatan. PM10 dalam rumah diukur di ruangan balita sering tidur dan dilakukan satu kali di setiap rumah responden. Rentang waktu penelitian antara bulan Nopember 2009 - Februari 2010. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol. Populasi adalah balita yang tinggal di Kecamatan Mampang Prapatan. Kasus adalah balita penderita baru ISPA berdasarkan diagnosa dokter di Klinik MTBS Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, penyakit tersebut baru terdiagnosis pada bulan Nopember 2009 sampai dengan Februari 2010. Kontrol adalah balita yang tidak menderita ISPA, berjenis kelamin sama dan merupakan tetangga terdekat sampel kasus. Jumlah sampel seluruhnya 180 responden terdiri dari 90 kasus dan 90 kontrol. Hasil analisis bivariat dengan derajat kepercayaan 95% menunjukkan 11 variabel yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita, yaitu PM10 dengan nilai p = 0,000 (5,73; 2,95-11,15), ventilasi p = 0,003 (3,08; 1,42-6,68), kelembaban p = 0,001 (2,99; 1,55-5,76), suhu p = 0,000 (31,00; 12,10-79,42), jenis lantai p = 0,032 (2,15; 1,02-4,56), lubang asap dapur p = 0,001 (3,66; 1,60-8,35), pencahayaan p = 0,000 (7,61; 3,87-14,95), jenis bahan bakar memasak p = 0,017 (8,68; 1,06-70,93), asap rokok p = 0,030 (2,04; 1,02-4,06), obat nyamuk bakar p = 0,007 (~), dan status gizi p = 0,000 (3,77; 1,75-8,12). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara partikulat (PM10) udara rumah tinggal dengan kejadian ISPA (p<0,05) pada balita yang dipengaruhi oleh suhu dan pencahayaan. Kadar PM10 yang tidak memenuhi syarat (>70 µg/m3) mempunyai peluang untuk menjadi penyebab ISPA pada balita sebesar 5,23 kali dibandingkan dengan PM10 dalam rumah yang memenuhi syarat (<70 µg/m3) setelah dikontrol suhu dan pencahayaan. Disarankan agar masyarakat menggunakan ventilasi yang memenuhi syarat (≥10% luas lantai), agar partikulat (PM10), suhu dan pencahayaan ruang dalam rumah memenuhi persyaratan kesehatan dan merubah perilaku menutup ventilasi untuk meningkatkan aliran udara segar dari luar ke dalam rumah.

---

ARI disease has become a serious public health problem and for three consecutive years and ranked first of the ten most diseases in the District of Mampang Prapatan. This is proven by the number of 10 376 children under five, with the number of cases of infant respiratory infection for age groups <1 year were 37.94% (3937 cases) and children 1-5 years age group as much as 82.61% (8572 cases).

This study aims to determine the relationship particulate matter (PM10) air houses with ARI among children under five in sub Mampang Prapatan. PM10 is measured in a room where toddlers take place to sleep and is done once in each home respondents. The period research time was taken between November 2009 and February 2010.

This research design is case control. The population is consisted of children under five years-old who domicile in Mampang Prapatan District. The case is under five new patients with ARI based IMCI Clinical diagnosis of doctors at PHC Sub Mampang Prapatan, the disease newly diagnosed in November 2009 until February 2010. Controls are infants who do not suffer from ARI, same sex and is a nearest neighbor sample cases. The number of full sample of respondents consisted of 90 180 cases and 90 controls.

The results of bivariate analysis with a confidence level of 95% showed 11 variables associated with the occurrence of ARI in young children, namely PM10 with p = 0.000 (5.73, 2.95 to 11.15), ventilation, p = 0.003 (3.08; 1 0.42-6, 68), humidity p = 0.001 (2.99, 1.55 to 5.76), temperature p = 0.000 (31.00, 12.10 to 79.42), floor type p = 0.032 ( 2.15, 1.02 to 4.56), kitchen smoke hole p = 0.001 (3.66, 1.60 to 8.35), lighting p = 0.000 (7.61, 3.87 to 14.95) , type of cooking fuel p = 0.017 (8.68, 1.06 to 70.93), cigarette smoke p = 0.030 (2.04, 1.02 to 4.06), mosquito coil p = 0.007 (~) , and nutritional status p = 0.000 (3.77, 1.75 to 8.12).

Therefore, it is concluded that there is a relationship between particulate matter (PM10) air dwelling house with the incidence of ARI (p <0.05) in infants who are influenced by temperature and lighting. PM10 levels are not eligible (> 70 μg/m3) have the opportunity to be a cause of respiratory infection in infants by 5.23 times compared with PM10 in homes that meet the requirements (<70 μg/m3) after a controlled temperature and lighting. Finally, it is highly recommended that people should use a qualified ventilation (≥ 10% floor area), so that particulate matter (PM10), temperature and lighting in their homes fit the health requirements and changing behaviors to close vents to increase the flow of fresh air from outside into the house."

"Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk diminum terus meningkat dari tahun ke tahun karena berlangsungnya pencemaran lingkungan yang menurunkan mutu air tanah dan air permukaan. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum, Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus berkembang disertai dengan berkembangnya pengusaha air minum lainnya yang tidak termasuk kategori AMDK Salah satu kategori pengusahaan air minum yang marak bermunculan di tengah-tengah masyarakat adalah Depot Air Minum (DAM) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Depot Air Minum Isi Ulang. Dilihat dari satu sisi, maraknya Depot Air Minum berdampak positif karena menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minumnya. Di sisi lain, perkernbangan yang terlalu cepat dan mungkin lepas kendali dapat berdampak negatif karena berisiko menurunnya kelayakan dan keamanan air minum yang dibutuhkan masyarakat ini.Sesungguhnya persyaratan air minum sudah diatur pemerintah lebih dari satu dasawarsa yang lalu. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/Menkes/SK/VJI/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Dernikian juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 167/MPP/Kep/5/1997 tentang Persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan AMDK dan SNI 01-3553-1996 mengatur Standar AMDK, khusus mengenai Depot Air Minum diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan retails Depot Air Minum dan Perdagangannya. Dengan peraturan peraturan yang ada ini sesungguhnya sudah cukup untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar air minum balk AMDK maupun Depot Air Minum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga air minum betul-betul layak dan aman untuk diminum.Kini dengan maraknya bisnis air minum, khususnya produk Depot Air Minun yang tersebar di DKI Jakarta, telah diindikasikan tercemar bakteri conform. Untuk itu yang menjadi permasalahan di sini adalah (1) Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha Depot Air Minurn? (2) Bagaimanakah penerapan pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurnen berkaitan dengan Depot Air Minum? (3) Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha Depot Air Minum atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen? Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai beberapa perbuatan yang dilarang, salah satu diantaranya barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemerintah menemui tantangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Tantangan terutama karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pelayanan publik terhambat. Demikian pula dengan kebijakan pembatasan aktivitas di kantor bagi seluruh pegawai termasuk Aparatur Sipil Negara dengan pemberlakuan bekerja dari rumah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pengembangan model pelayanan elektronik dari sistem e-Government di era new normal? Ditemukan bahwa era new normal menuntut agar penggunaan media elektronik menjadi sarana utama pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di era pandemi membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat serta perlu juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator utama dari kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di era new normal. Selain itu, pelaksanaane-Government harus mampu membentuk interaksi komunikasi antara elemen pemerintah pusat, daerah serta masyarakat melalui sistem elektronik berbasis informasi digital. Realitanya, pertukaran informasi melalui digital jauh lebih cepat dan efektif dilakukandaripada melakukan interaksi informasi melalui pelayanan tercetak. Selanjutnya setelah era new normal pelayanan melalui online masih dapat terus dilaksanakan sebagai wujudmodernisasi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat."

"Tesis ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap liberalisasi perdagangan jasa bidang perasuransian berdasarkan komitmen Indonesia dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Dalam menganalisa model penmasokan jasa asuransi, Penulis mencoba melakukan tinjauan hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi pemasok jasa asing, maka analisis hukum atas peraturan perasuransian dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia dalam AFAS.

---

This thesis discusses about the legal review of the liberalization trade in insurance services based on the commitment of Indonesia in the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). author tried analyzing the supply of insurance services, limited to the level of legal products Act for the insurance sector, specifically Law of the Republic of Indonesia Number 40 2014 about Insurance. Given that Indonesia has opened the insurance sector market access for foreign service suppliers, the legal analysis of the insurance regulation is associated also with the commitment of Indonesia in the Schedule of Specific Commitment Indonesia in AFAS."