Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya penyalahgunaan bahan kimia formalin sebagai pengawet makanan dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Penggunaan formalin (dalam bahasa kimianya disebut juga formaldehide) tersebut terbukti berdampak buruk bagi kesehatan konsumen, mulai dari iritasi ringan sampai dengan gangguan kesehatan yang mengakibatkan kematian. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, melihat telah menyebar dan maraknya penyalahgunaan bahan kimia tersebut ditanah air. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian dalam hal ini.Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain peraturan perundang-undang yang terkait maupun putusan-putusan pengadilan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup; Peraturan perundangundangan terkait, Putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.Cara pengumpulan data yaitu-dengan menggunakan metode studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara Kualitatif Larangan terhadap penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sebenarnya sudah lama diterapkan, yaitu dalam Permenkes No. 722 1 MENKES 1 PER I IX l 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 1168 / MENKES 1 PER 1 X I 1999, namun penyalahgunaan bahan kimia tersebut dewasa ini masih banyak ditemukan.Hal ini membuktikan bahwa tidak efektifnya peraturan perundang-undangan tersebut, dan penegakan hukumnya pun masih dipertanyakan. Pelaku usaha yang memasarkan makanan dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanannya tentunya melanggar ketentuan UUPK, UU Pangan, dan UU Kesehatan, untuk itu kepada pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang seberat-beratnya.Selain mengeluarkan regulasi baru dan mengenakan sanksi yang berat kepada pelaku usaha yang rela meracuni konsumen untuk memperoleh keuntungan semata, kondisi ini tentunya harus juga diantisipasi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat, serta memberikan alternatif lain pengganti formalin yang lebih baik bagi pelaku usaha dalam mengawetkan makanannya."

"Disertasi ini membahas perlindungan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dari perspektif kepentingan konsumen. Sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, perlindungan Indikasi Geografis sarat dengan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum saja tidak cukup, melainkan negara dalam menjalankan kedaulatannya juga harus memperhatikan kebutuhan dan kemanfaatan undang-undang tersebut bagi rakyatnya. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tidak mencerminkan hal itu. Hal ini didasari oleh: pertama, sistem perlindungan yang tidak berdasarkan perlindungan reputasi (reputation based protection) mengakibatkan relevansi perlindungan bukan untuk melindungi konsumen. Kedua, kewenangan untuk mendaftar justru menempatkan konsumen dalam posisi yang keliru. Ketiga, sistem perlindungan yang bersifat tertutup tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berkembang. Keempat, terdaftarnya Indikasi Geografis tidak serta-merta membuktikan bahwa perlindungan efektif diterapkan, karena setelah pendaftaran barang berIndikasi Geografis tersebut harus mampu menjamin mutu dan kualitasnya tidak hanya di atas kertas.

---

This dissertation discusses the protection of Geographical Indications in Act No. 15 of 2001 and Government Regulation No. 51 of 2007 from the perspective of consumer interests. As part of the Intellectual Property Rights regime most closely related to consumer protection, protection of Geographical Indications loaded with controversy. This study uses normative legal research methods. The results of this study proves that to produce a good legislation, state sovereignty and the rule of law is not enough, but the state in carrying out its sovereignty must also consider the need and benefit of these laws for their people. The Act No. 15 of 2001 and Government Regulation No. 51 of 2007 does not reflect that. This is based on: first, the protection system which did not adopt reputation-based protection resulting relevance of protection rather than to protect consumers. Second, the authority to register it puts the consumer in the wrong position. Third, the static protection system can not meet the consumers needs who are always evolving. Fourth, the registered Geographical Indication does not automaticaly prove that effective protection is applied, because after registration Geographical Indications of goods should be able to guarantee the quality not only on paper."