Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era globalisasi persaingan bisnis menjadi sangat tajam, termasuk bisnis dalam bidang perumahsakitan. Dalam kondisi persaingan yang ketat, rumah sakit dituntut untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan pasien sebagai pelanggan rumah sakit Pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan rumah sakit mempunyai peranan yang panting dalam menentukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk itu agar citra pelayanan keperawatan di suatu rumah sakit itu baik maka kualitas pelayanan keperawatan harus memberikan kepuasan terhadap pasien, keluarga, dan masyarakat sebagai pelanggan rumah sakit.Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian bertujuan ingin mengetahui mengenai gambaran kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan keperawatan pada Badan Rumah Sakit Umum "45 " Kuningan meliputi karakteristik pasien dan kelas perawatan serta faktor pelayanan keperawatan. Sebagai landasan teoritis mengenai faktor pelayanan keperawatan adalah menurut Krowinski dan Steiber S, 1996 yang meliputi : keterampilan perawat, komunikasi perawat, kepedulian perawat, ketanggapan perawat terhadap masalah pasien dan respon perawat terhadap panggilan pasien. Pengukuran kepuasan dilakukan terhadap 225 responden di ruang rawat inap dengan pengisian kuesioner. Data yang di gunakan adalah data primer dengan analisa univariat dan bivariat.Hasil penelitian didapatkan proporsi responden yang puas terhadap pelayanan keperawatan sebesar 85,3% sedangkan yang tidak puas sebesar 14,7%. Analisa bivariat dengan menggunakan analisa Chi- square ternyata menunjukan bahwa karakteristik pasien seperti umur, pendidikan, dan kelas perawatan mempunyai hubungan yang bermakna dengan kepuasan umum atas pelayanan keperawatan. Janis kelamin dan pekerjaan tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan kepuasan umum atas pelayanan keperawatan.Faktor pelayanan keperawatan seluruhanya mempunyai hubungan yang bermakna dengan kepuasan umum atas pelayanan keperawatan. Tetapi yang harus menjadi perhatian bagi manajer keperawatan adalah faktor pelayanan keperawatan seperti keterampilan, komunikasi perawat dan kepedulian perawat ternyata persepsi pasien masih lebih banyak yang menyatakan tidak baik dari pada yang menyatakan baik.Disarankan kepada pihak Badan Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan untuk melaksanakan penyegaran dan pelatihan mengenai teknis dasar keperawatan bekerja sama dengan Komite Keperawatan, menyelenggarakan pelatihan dengan materi teknik berkomunikasi dan strategi dalam kepuasan pasien. Untuk menjaga kamar mandi dan WC diperlukan koordinasi antara Instalasi Rawat Inap dengan Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah sakit, dalam menjaga kerapihan tempat tidur selimut serta sprei diperlukan rutinitas membersihkan tempat tidur minimal 2 kali sehari.

---

In globalization era, business competition is getting tight including in hospitalization business. In such circumstance, hospital must give a quality heath service and satisfy the patient as hospital customer. Nursing care as an integral part of hospital service has an important role in determining the service in hospital. For that reason, in order to have a good image of nursing care in hospital, quality of nursing care has to satisfy the patient, family, and community.

According to the mentioned above, the study was conducted to assess the description of patient satisfaction toward nursing care in In-patient Ward at Badan Rumah Sakit Umum "45" Kuningan. Some variables that studied were consisted of the characteristics of respondent, class of nursing room, and nursing care factors as well. Nursing care factors in this study was adopted from Krowinski and Steiber (1996) that consisted of nursing skill, communication, caring, and responsiveness to the patient's need. The study used 225 respondents in the in-patient ward as sample and measured their satisfaction by using questionnaire. This study used primary and secondary data and then was analyzed as univariate and bivariate.

The study resulted that proportion of respondent who satisfied on nursing care was 85.3% and the rest (14.7%) did not satisfy. Bivariate analysis using chi square test showed that characteristics of respondents such as age, education, and class of nursing room had significant relationship with general satisfaction of nursing care. Nevertheless, sex and occupation had no significant relationship with the satisfaction of nursing care.

All of nursing care factors showed significant relationship with general satisfaction of nursing care. However, nursing care factors that have to be noticed for the nursing manager in that hospital are nurse's skill, communication, and caring. It was caused the majority of respondents gave no good perception on those matters.

It is recommended to Badan Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan to conduct refreshment and training about basic technique of nursing cooperating with Nursing Committee and training of communication technique and strategy on increasing the patient satisfaction. In addition, coordination is needed between In-patient Unit and Hospital Health Environmental Unit to keep the patient's bathrooms clean. Also it is needed a routine cleaning at least twice a day to keep bed, blanket, and sheet tidy."

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dipilih melalui mekanisme penetapan. Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 dan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung yang terdapat pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa implikasi hukum terhadap perubahan mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari sistem penetapan kepada sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.Sejalan dengan perubahan tersebut, sebagai bentuk penyeragaman (uniformitas) tata pemerintahan diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki ciri keistimewaan diharapakan dapat memiliki undang-undang tersendiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan Pemerintahan Provinsi DIY khususnya pengaturan mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY yang sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 1950 junto UU Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dapat dilakukan Pertama, melalui mekanisme pemilihan secara langsung bagi Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY, dan Kedua melalui mekanisme penetapan bagi dan terbatas pada Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

---

The thesis reveals successive mechanism on governor and vice governor post in the special region of Yogyakarta governor which currently adopt appointed system. The system has appointed His Majesty the King of Mataram or Yogyakarta emperor Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as governor and deputy respectively. By the amendement of Indonesian constitutional UUD 1945 especially chapter 18 and Law number 32 year 2004 on chapter 56 verse number (1) concernig the application of direct election toward provincial and district executive has contributed impact enormously on the executive post successive mechanism for Yogyakarta province as the special administration in which appointed system applied and accepted rather than the general elected application.

In response to this amendement and uniformity implication to the administrative system of Indonesian law, consequntly Yogyakarta administration who holds special privilege is supposed to stipulate certain conditions in accomodating the administration of Yogyakarta in a way of successive arrangement and its mechanism for the provincial executive post direct election case in point the governor and his deputy. The thesis conducted direct research from source of reference in the library as a secondary source of reference.

The conclution derived from the observation discovered the compliance of the executive succession for Yogyakarta province governor and its deputy post with Indonesian constitutional UUD 45 chapter 18, Law number 32 year 2004 on provincial dan residencial administration and Law number 3 year 1950 on special administration of Yogyakarta. The succession should be conducted by: the 1st, through direct election for governor and deputy post of Yogyakarta administration and the 2nd through limited appointment His Majesty Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as the governor and its Deputy."

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."

"Spionase adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh badan intelijen baik dalam kegiatan mauupun operasi rahasia intelijen dengan taktik terbuka ataupun tertutup. Indonesia, tidak dapat, dipungkiri menarik perhatian negara-negara besar, negara-negara yang memiliki sumber yang tidak terbatas, teknologi yang canggih, dan badan intelijen yang mumpuni. Hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri bagi ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini, terlebih ancaman spionase yang dilaksanakan intelijen asing, harus ditanggani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Dari berbagai pendadakan strategis yang dialami oleh Indonesia, sebagian besar menunjukkan adanya keterlibatan intelijen asing. Akan tetapi, badan maupun lembaga intelijen di Indonesia, meskipun memiliki kemampuan kontra intelijen, tidak satupun yang melakukan fungsi kontra spionase secara utuh dan profesional, tidak seperti BNPT dengan kontra terorisnya ataupun BSSN dengan kontra sabotasenya. Tesis ini mengevaluasi fungsi kontra intelijen Indonesia dalam menghadapi ancaman spionase. Tesis ini menggunakan metode scenario building untuk melakukan evaluasi fungsi kontra intelijen yang dilakukan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia. Selain itu, Tesis ini juga melakukan analisis ancaman (threat analysis) untuk memperlihatkan tren ancaman spionase terhadap keamanan nasional Indonesia. Data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menilai urgensi pembentukan badan kontra intelijen Indonesia. Dari data-data yang terkumpul, Tesis ini menemukan bahwa untuk melindungi kekuatan, kemampuan, kerawanan, dan niat (K3N) Indonesia dari spionase musuh, maka Indonesia harus memiliki badan kontra spionase sebagai wadah kontra intelijen dalam melindungi ketahanan nasional dari ancaman spionase intelijen asing. Analisis ancaman menunjukkan bahwa ancaman spionase asing terhadap keamanan nasional Indonesia ada dalam level menengah-tinggi sedangkan analisis dengan scenario building memperlihatkan bahwa fungsi kontra intelijen yang selama ini dilaksanakan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia kurang ideal.

---

Espionage is an information gathering methode conducted by intelligence services both in intelligence acivities or closed/clandestine operations using open or closed tactics. Indonesia, undeniably attracted the attention of major countries, countrie sthat have unlimited resources, sophisticated technology and capable intelligence services. This posed a threat to Indonesia's national security, especially the espionage threats carried out by foreign intelligence, and this condition must be taken seriously by the Indonesian Government. The various strategic surprises experienced by Indonesia, mostly indicates the foreign intelliegnce activities. However, intelligence agencies and institutions in Indonesia, despite their counterintelligence capabilities, have not carried out a whole and professional counterespionage function, unlike the counter-terrorist of BNPT or the BSSN with its counter-sabotage function. This thesis evaluates Indonesia's counterintelligence function in teh face of espionage threats. Using scenario building method to evaluate the CI function carried out by Indonesian intelligence agencies and institutions, and also conduct threat analysis to show the trend of espionage threat to Indonesia's national security. Primary data from interviews and secondary data from various sources are used to assess the urgency of the establishment of an Indonesian counterintelligence body. From the collected data, this thesis found that in order to protect Indonesia's strenght, ability, vulnerability and intention (K3N) from enemy espionage, Indonesia must have a counter-espionage institution as a counterintelligence services in protecting national security from the threat of foreign intelligence espionage. The threat analysis shows that foreign espionage threats to Indonesias national security are in the middle-high level, while analysis with building scenario shows that the coounterintelligence function carried out by Indonesia's inteliigence services is less ideal."

"Latar Belakang: Kaki diabetik dapat sembuh tanpa komplikasi tetapi ada juga yang menjalani amputasi karena luka yang progresif. Luka kaki diabetik yang menjalani debridemen dapat sembuh lebih cepat. Kadar Procalsitonin (PCT), Leukosit, dan protein C-reaktif (CRP) pra dan pasca debridemen diduga bisa menjadi indikator yang baik untuk mengetahui luaran klinis pada pasien dengan kaki diabetik.Tujuan: Untuk mengetahui hubungan kadar PCT, Leukosit dan CRP pra dan pasca debridemen dengan luaran klinis pada pasien luka kaki diabetikMetode: Sebanyak 36 pasien yang mengunjungi institusi RSCM dari bulan September hingga bulan November 2020 dilibatkan dalam penelitian ini. Pasien dengan PAD berat, gangguan imunitas dan sepsis berat, dikeluarkan dari kelompok penelitian, dan keadaan luka diseragamkan dengan kriteria PEDIS III. Pasien dibagi ke dalam kelompok luaran baik (n=24) dan kelompok luaran buruk (n=12). Hubungan antara kadar PCT, CRP, dan jumlah Leukosit serum dengan luaran klinis dianalisis. Untuk mengontrol variabel perancu dilakukan analisis multivariat dengan uji regresi logistik.Hasil: Secara statistik dijumpai adanya perbedaan yang bermakna pada PCT pra dan pasca debridemen serta Leukosit pasca debridemen antara pasien luka kaki diabetik luaran klinis baik dengan luaran klinis buruk (p=0,05). Luas area di bawah kurva ROC PCT pra debridemen adalah 0,842 dengan sensitivitas 75% dan spesifisitas 87.5%. Leukosit pasca debridemen menunjukkan nilai prediksi yang baik untuk luaran buruk dengan sensitivitas 41.7% dan spesifisitas 91.7%. Hasil dari analisis multivariat menggunakan analisis regresi logistik menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Leukosit pasca debridemen terhadap luaran klinis setelah mempertimbangkan anemia sebagai variabel perancu dengan nilai signifikan p adalah 0,077.Kesimpulan: PCT pra dan pasca debridemen memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan luaran klinis dan dapat digunakan sebagai prediktor luaran klinis pasien luka kaki diabetik.

---

Background: Diabetic foot can heal without complications, but others undergo amputation due to progressive wounds. Diabetic foot wounds that undergo debridement can heal faster. Pre and post debridement levels of procalcitonin (PCT), leukocytes, and C-reactive protein (CRP) are thought to be good indicators to determine clinical outcomes in patients with diabetic foot.

Objective: To determine the relationship between pre and post debridement PCT, leukocyte and CRP levels with clinical outcomes in diabetic foot wound patients.

Methods: A total of 36 patients who visited RSCM from September to November 2020 were included in this study. Patients with severe PAD, immunocompromise and severe sepsis, were excluded from the study group, and the wound condition was uniform with PEDIS III criteria. Patients were divided into a good outcome group (n=24) and a bad outcome group (n=12). The relationship between level of PCT, CRP, and serum leukocyte counts and clinical outcome was analyzed. To control confounding variables, multivariate analysis was performed using logistic regression test.

Results: There were significant differences in pre debridement PCT, post debridement PCT and post debridement leukocytes between diabetic foot wound patients with good clinical outcome and poor clinical outcome (p = 0.05). The area under the curve for pre debridement PCT ROC was 0.842 with 75% sensitivity and 87.5% specificity. Post debridement PCT give prediction value for bad clinical outcome with 41.7% sensitivity and 91.7% specificity. The results of multivariate analysis using logistic regression analysis showed that there was no significant effect of post debridement leukocytes on clinical outcome in diabetic foot wound patients after considering anemia as a confounding variable with a significant p-value of 0,077.

Conclusion: Pre and post debridement PCT in statistic have significant correlation for clinical outcome and can be used as a predictor of clinical outcome in diabetic foot ulcer"