Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPemuka agama memiliki kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia. Segala ucapan, perbuatan, dan tingkah laku mereka banyak dijadikan sebagai sumber keteladanan oleh masyarakat. Pemuka agama dianggap memiliki pemahaman keagamaan di atas rata-rata orang kebanyakan. Adanya perbedaan pendapat mengenai kebolehan pajak yang pada umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai ada atau tidaknya kewajiban lain di samping zakat telah menimbulkan diskursus sehingga penting untuk diteliti. Untuk itu, penelitian ini mencari tahu persepsi di kalangan pemuka agama Islam mengenai kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk penelitian cross-sectional. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada pemuka agama Islam di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan pimpinan pesantren di Kota Depok memiliki persepsi positif atau setuju dengan kewajiban perpajakan yang berlaku.

---

ABSTRACTReligious leaders have an important social status among Indonesian society. Their speech, deeds, and behavior are often referred to by society. Religious leaders are considered to have a religious understanding above the average people. But, the existence of differences of opinion about tax abilities that are generally caused by differences in interpretation of the presence or absence of other obligations in addition to zakat has led to become discourses which important to be examined. Therefore, this research finds out the perception among Islamic religious leaders about tax obligations. This study used a quantitative approach and included a cross sectional study. Data were collected by distributing questionnaires to Pesantren leaders in Depok City. The results of this study indicate that the pesantren leaders in Depok City has a positive perception or agree with the existing tax obligations. "

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menangani dampak ekonomi dan kesehatan akibat menyebarnya kasus Covid-19. Masyarakat luas khususnya dari kelompok penyintas Covid-19 telah mendapatkan perhatian khusus dari langkah fiskal pemerintah. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menguji faktor-faktor yang menentukan intensi kepatuhan dalam membayar pajak pada penyintas Covid-19 di Jabodetabek. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan determinan intensi untuk membayar pajak pada kelompok penyintas yang mengidentifikasikan diri mereka menerima fasilitas khusus dari pemerintah ketika pandemi (kelompok 1) dan mereka yang mengidentifikasikan diri tidak memperoleh fasilitas (kelompok 2). Kerangka penelitian ini menggunakan extended theory of planned behavior (ETPB). Regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sekitar 411 responden. Hasil penelitian menunjukkan prediktor kepatuhan hanya signifikan pada dimensi Tax Morale dan Tax Complexity. Namun, begitu dilakukan analisis terpisah antara kelompok 1 dan kelompok 2, tampak perbedaan determinan pada keduanya. Pada kelompok 2, prediktor yang signifikan hanya Tax Morale. Sementara itu, dimensi lain yang signifikan pada kelompok 1 mendapat penambahan berupa Tax Fairness, Tax Complexity, dan Tax Information. Penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan dalam literatur kepatuhan pajak dengan mendorong agar pemerintah mengasosiasikan penyediaan barang/layanan publik dengan perpajakan serta penekanan pada upaya meningkatkan Tax Morale.

---

The Indonesian government has allocated a sizable amount of money to address the effects of the spread of Covid-19 cases on the economy and health. The government's fiscal measures have given special attention to the larger community, particularly the Covid-19 survivor group. This study has twofold. First, it examines determinants of taxpaying intentions among the Covid-19 survivors in the Greater Jakarta area. The second objective of this study is to determine whether there are any differences in intention to pay taxes between the survivors who identify as receiving specific facilities from the government during the pandemic (group 1) and those who identify themselves as nonrecipients (group 2). This research framework uses the extended theory of planned behaviour (ETPB). Ordered logistic regression was used to analyze data collected from approximately 411 respondents. The findings demonstrated that only Tax Morale and Tax Complexity were relevant for the predictor of tax-paying intention. However, it became clear that there were disparities in the determinants of the two groups when a separate test was carried out between the respondent group. Tax Morale was the sole significant predictor in the second group. Tax Fairness, Tax Complexity, and Tax Information were additional significant predictors for the first group. This study contributes to the literature by encouraging the government to link the provision of public goods and services with taxation as well as focusing on measures to promote Tax Morale."