Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep kerjasama bagi hasil di bidang agrobisnismerupakan suatu konsep yang lahir karena adanya asaskebebasan berkontrak yang dianut dalam Buku III KUHPerdata.Konsep kerjasama bagi hasil ini merupakan suatu polakerjasama dibidang pengembangan agrobisnis, antaraperusahaan Pengelola agrobisnis dengan Investor. PihakPengelola agrobisnis memiliki usaha di atas tanah miliksendiri maupun secara sewa, untuk menyelenggarakan usahapengembangan agrobisnis, dan menarik para Investor untukmenanamkan modalnya pada usaha tersebut melalui paket-paketkerjasama bagi hasil untuk jangka waktu yang telahditetapkan. Pada saat berakhirnya jangka waktu yangditentukan, para Investor tersebut mendapatkan pengembalianberupa modal pokok yang telah ditanamkan ditambah denganpembagian keuntungan dari hasil bersih penjualan. Padapembahasan kasus PT. QURNIA SUBUR ALAM RAYA, seluruh resikoyang ada selama masa Perjanjian, kecuali resiko karenaforce majeur, ditanggung oleh Pengelola agrobisnis; dalamarti Pengelola tetap berkewajiban untuk mengembalikan modalpokok yang ditanamkan oleh para Investor walaupun apabilausaha kerjasama tersebut ternyata mengalami kerugian. Keadaan tersebut mendudukkan Perjanjian Kerjasama BagiHasil di bidang agrobisnis ini sesungguhnya lebih condongpada Perjanjian Kredit, dibandingkan Perjanjian Kerjasama,karena adanya ketetapan mengenai jangka waktu yang pasti,bunga, resiko sepihak, kedudukan Investor yang hanya selakupelepas uang dan kewajiban Pengelola untuk pengembalianmodal pokok pada akhir masa perjanjian. Investor dalam halini juga memiliki kedudukan yang sangat lemah, karena tidakmemiliki jaminan apapun dalam melepaskan uangnya. Padahal,apabila Investor sesungguhnya adalah kreditur, jaminanadalah salah satu unsur mutlak untuk menerima pengembalian"piutangnya". (IDP)."

"Konsep Build Operate and Transfer (BOT) merupakan suatu konsep yang lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Buku III KUHPerdata. Konsep BOT ini merupakan suatu pola kerjasama antara pemilik tanah dengan developer dimana pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak developer untuk dibangun berbagai sarana baik yang bersifat infrastruktur dan menyangkut hajat hidup orang banyak maupun yang bersifat komersial. Sebagai imbalan dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pihak developer menerima hak istimewa untuk mengelola bangunan tersebut, termasuk memperoleh hak-hak yang timbul dari hak pengelolaan tersebut dengan jangka waktu antara 20 sampai 25 tahun. Setelah jangka waktunya berakhir, hak pengelolaan tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah. Untuk menambah modal yang ada, developer mengalami kesulitan dalam masalah jaminan yang disyaratkan karena developer bukan merupakan pemilik dari tanah dan bangunan tersebut. Dengan demikian maka developer hanya dapat membebani tanah dan bangunan tersebut dengan ijin dari pemilik tanah. Cara lain yang dapat ditempuh oleh developer dalam menjaminkan obyek BOT tersebut adalah dengan menggunakan cessie sebagai jaminan (zekerheidscessie) atas hak-hak tagihan yang dimilikinya, seperti hak untuk menerima uang sewa, dan hak atas keuntungan yang diharapkan. Disamping itu, developer juga dapat mengalihkan hak untuk mengelola obyek BOT tersebut kepada bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank, dengan menggunakan "Perjanjian Pengalihan Hak Alas Pengelolaan ", yang dapat ditunjang dengan adanya "Akta Pernyataan". (IDP)"