Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999.Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area".Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin."

"Kondisi utama yang ingin dicapai setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah aman tertib tanpa gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas Kesatuan Pengamanan merupakan SDM penting yang menentukan kondisi keamanan lapas. Petugas pengamanan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan manajemen pengamanan, terrnasuk di dalamnya sistem pengamanan yang diterapkan. Terjadinya pelarian Gunawan Santoso adalah terutama kesalahan dan sistem pengamanan dan petugas pengamanan yang melaksanakan sistem tersebut. Shery Staruss mengatakan bahwa pengertian lebih luas tentang keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dan sebab apapun, baik secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu kerugian yang dihindari di Lapassustik Jakarta adalah peredaran dan pemakaian gelap narkoba di lingkungan keamanan Lapassustik Jakarta dan mencegah terjadinya pelarian. Kondisi ini jelas harus didukung oleh SDM petugas pengamanan. Priyatno Rahardjo mengatakan bahwa terjadinya peningkatan pelarian salah satunya adalah rendahnya kualitas SDM petugas pengamanan , karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Prosedur Tetap (protap) pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Petugas pengamanan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta adalah melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan, mengefektifkan sarana pengamanan untuk terciptanya kondisi lapas aman dan tertib, peranannya dalam terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta kepemimpinan dalam mengefektifkan kerjasama tim petugas pengamanan. Terjadinya pelarian terpidana mati Gunawan Santoso karena faktor - faktor kelalaian dan ketidakdisiplinan petugas pengamanan dalam melaksanakan tugasnya, kesalahan sistem pengamanan khususnya sitem pengamanan kunci sel Gunawan Santoso, mental petugas pengamanan yang tidak siap sebagai petugas pengamanan Lapassustik, profesionalisme pekerjaan petugas pengamanan yang rendah perilaku petugas yang diskriminatif serta kondisi psikologis Gunawan Santoso sendiri. Penjatuhan pidana hukuman mati seakan sudah menjadi akhir bagi hidupnya, juga didukung rasa tertekan, stres dan depresi. Kelemahan petugas pengamanan dalam melaksanakan pengamanan maksimum di lapasssutik Jakarta dikarenakan beberapa faktor, yaitu jumlah personil yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan,kurangnya koordinasi dan kerjasama tim serta minimnya pengetahuan dan tekhnik dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

---

Every correctional institution and state detention centers wants to achieve and maintain a condition whereby there is no threat to security and order. Therefore officers of the security detail are the important human resource to determining the security condition of the institution and centers.

The security detail officers have an important role in undertaking security management, including the security system implemented. Flaws in the security system and mistakes of the security officers implementing the system were the major causes which led to the escape of Gunawan Santoso.

Sherry Strauss states that further understanding of security can be defined as to avoid suffering losses and whatever reasons, physical or non physical and whether existing or non existing. One of the losses avoided by the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution is the distribution and misuse of narcotics as well as escape attempts.. This situation therefore needs the support of security human resource. Priyatno Rahardjo explains that the increase in escapes is due to among them the poor human resource quality in the security detail caused by the lack in understanding of the rules applied in securing security in correctional facilities implementing of the standard operating procedure of correctional duties.

In the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution, security officers carry out in the process of implementing the security management, conduct a series of security activities including maximization in utilizing security infrastructures to maintain order and security in the facility, roles to play in facing threats to security as well as leadership in effecting cooperation among members of the security details.

Flaws in the security system especially the system for the security of the cell keys, the mentality of the security officers who are not ready to undertake the responsibility as members of the facility security detail, low professional work ethics of the security officers, discrimination acts by the security officers as well as the psychological state of Gunawan Santoso were main factors which led to the escape of this death row inmate. The sentencing of the death sentence led him to believe that it was the end of his life and this was made worse with pressure he felt, stress and depression.

The unbalance ratio of inmates to security detail officers, poor coordination among members of the security details as well as lack of knowledge and technique were the weakening factors faced by the security officers of the of the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution in their effort to maximize security in the facility."

"Textile ducting merupakan sistem saluran udara untuk menyalurkan udara dingin dari Air Handling Unit (AHU) ke dalam ruangan. Pendistribusian udara dari textile ducting dilakukan melalui orifis (lubang udara pada textile ducting). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui profil kecepatan udara orifis pada 2000 fpm saluran ducting. Profil kecepatan di dapat dengan mengukur tekanan dinamik dari udara keluar orifis dengan menggunakan Pitot Tube Transverse Apparatus dan manometer. Penelitian ini menggunakan Air Flow Demonstration Apparatus (AFD-240GTAE) sebagai alat uji percobaan. Hasil penelitian ini menunjukkan profil kecepatan udara keluar orifis tidak radial terhadap orifis melainkan menyamping terutama pada bagian terdekat inlet airflow textile ducting setelah straightener.

---

Textile ducting is a system of air channel for supplying cool air from Air Handling Unit (AHU) to the room. Air is delivered from textile ducting through orifice (hole of air textile ducting). The purpose of this research is identifying air velocity profile at outlet orifice on 2000 fpm main duct. Velocity profile can be found with measured pressure dynamic from air outlet orifis used Pitot Tube Transverse Apparatus and manometer.

This research used Air Flow Demonstration Apparatus (AFD-240GTAE) as an experiment device. From air velocity profile shows that the pattern of air jet outlet orifice is not radial at orifice but sideways especially on part of inlet airflow textile ducting after straightener."

"Indonesia sangat bergantung pada sumber daya energi tidak terbarukan dimana 35% pembangkit listrik di indonesia berasal dari batubara dan sebanyak 19% berasal dari gas bumi dimana emisi karbon yang dihasilkan menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca. Pada Perjanjian Paris, indonesia telah menyampaikan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sebesar 29% pada tahun 2030 yang tentunya menjadi dorongan bagi bangsa indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan salah sastunya adalah sel surya. Penelitian ini menawarkan pembuatan sel surya generasi ketiga yaitu sel surya tersensitisasi pewarna (DSSC) dari ekstrak buah kesumba (Bixa orellana. L) dan menggunakan semikonduktor TiO2 yang disintesis dengan metode sintesis hijau (green synthesis). Capping agent yang digunakan berasal dari ekstak bunga melati dengan pelarut etil asetat dan air. Variabel yang digunakan adalah Eth0 (100% air suling), Eth30 (etil asetat 30%), dan Eth50 (etil asetat 50%). Proses sintesis dilakukan dengan reaksi yang diberikan antara hasil ekstrak bunga melati dengan perkursor TiO2 yaitu TTIP serta dilanjutkan pada proses pengeringan pada suhu 100 oC dan kalsinasi pada suhu 500 oC. Karakterisasi partikel nano TiO2 dilakukan menggunakan XRD, SEM dan UV-DRS serta karakterisasi ekstrak bunga melati menggunakan FTIR dan ekstrak buah kesumba menggunakan FTIR dan UV-Vis. Pengujian efisiensi perangkat sel surya dilakukan dengan alat Keithley source meter yang dihubungkan dengan Sunlite® Solar Simulator. Hasil yang didapatkan ekstrak bunga melati menghasilkan fasa anatase 100% dan semakin tinggi konsentrasi etil asetat yang digunakan akan menurunkan ukuran partikel dimana ukuran partikel terkecil terdapat pada kondisi pengasaman 50% dengan ukuran rata-rata 131 nm. TiO2 yang disintesis dengan kondisi pengasaman 50% memiliki ukuran partikel dan kristalit terkecil dibandingkan yang lain yaitu sebesar 131 nm dan 10,91 nm pada bidang (101). Nilai band gap yang didapatkan pada TiO2 kondisi asam 30% sebesar 3,01 eV. Efisiensi terbesar didapatkan pada divais dengan kondisi pengasaman 30% yaitu sebesar 0,745%. 

---

Indonesia has high dependent on non-renewable energy in which 35% of power plant come from coal and 19% come from natural gases. These dependencies result in carbon emissions and greenhouse effect. In the Paris Agreement, Indonesia has stated that it will reduce its carbon emissions by 29% in 2030, which is certainly an encouragement for the development of renewable energy, one of which is solar cells. This work manufactured third generation of solar cells, i.e., dye-sensitized solar cells (DSSC) from titanium dioxide (TiO2) synthesized using environmentally friendly method (green synthesis) and sensitized using kesumba fruit extract (Bixa orellana. L). The green synthesis used capping agent from jasmine flowers extract under various acid condition 0%, 30%, and 50%. The synthesis process was carried out using precursor of titanium tetra isopropoxide (TTIP) followed by drying process at 100 oC and calcination at 500 oC. Characterization of TiO2 nanoparticles was carried out using X-ray diffraction (XRD) fo the crystal structure, scanning electron microscope (SEM) for surface topography, and ultraviolet spectroscopy (UV-DRS) for absorbance. Functional groups of the jasmine flower and kesumba fruit extracts were by using infrared (FTIR). Device performance and solar cell efficiency were carried out using Keithley source meter interfaced with Sunlite® solar simulator. The synthesis of TiO2 using jasmine flower extract produced 100% of anatase phase, and the higher the acid concentration, the lower the particle size. TiO2 synthesized using 50% acid concentration has the smallest particles and crystallites size compared to the others, namely 131 nm and 10.91 nm in the plane (101). The highest band gap energy of 3.1 eV was obtained from 30% acid condition. The highest efficiency of 0.745% was obtained from TiO2 synthesized under 30% acid condition."

"Penelitian ini menganalisis situasi sosial masyarakat Sibolga sejak awal berdirinya Kota Sibolga sampai pada pemilihan Walikota Sibolga periode 2015-2020. Dengan judul penelitian “ORANG BATAK DAN URANG PASISI DI SIBOLGA;Suatu Kajian Tentang Politik Identitas Pada Pemilihan Walikota Sibolga Periode 2015-2020.” Penelitian ini mendapat realita perubahan situasi sosial masyarakat Kota Sibolga terkini berdialektika dengan kondisi politik dan religi yang aktif, secara internal, masyarakat Kota Sibolga terbagi atas tiga kelompok etnik, yakni: etnis Batak Toba,Urang Pasisi dan etnis migratif lainnya. Ketiga kelompok etnik ini turut membawa pengaruh religi pada praktik kehidupan yang berimbas pada perilaku politik masyarakat Kota Sibolga. Sibolga secara geografis merupakan kota administratif yang berada dibawah naungan Provinsi Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan sudut pandang sejarah untuk dapat mengungkapkan latar belakang terjadinya fragmentasi etnik Batak di daerah Pesisir Sibolgga dan mengkombinasikannya dengan realita kultural masa kini; sosial media untuk mendapatkan data penelitian yang bersifat sinkronik dan diakronik. Pengungkapan kontestasi politik yang terjadi dengan pertautan sejarah dengan realita sosial media berupaya memberikan gambaran etnografi yang bersifat holistik dan menjelaskan perjumpaan dimensi sejarah migratif, politik, kultural dan religi dalam fenomenaetnisitas.Pada mulanya masuknya religi dari luar ke tanah Batak menyebabkan terjadinya fragmentasi kultural, religi dan politik; masuknya agama Islam ke tanah Batak dan meninggalkan nilai budaya Batak dengan alasan utama praktik keagamaan yang menolak bentuk praktik budaya leluhur Batak, begitupun dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak yang turut menanggalkan nilai budaya Batak karena alasanalasan keagamaan, terdapat bagian ketiga kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan nilai budaya Batak hingga ruang dan waktu masa kini. Pada perkembangannya, etnik Batak bermigrasi ke wilayah pesisir Sibolga dengan turut membawa fragmentasi perspektif terhadap nilai-nilai religi yang kemudian turut menjadi dimensi kontestasi pada ranah politik pemilihan walikota Sibolga tahun 2015-2020. Kontestasi politik yang terjadi adalah bias dari larutnya nilai religi dalam kehidupan masyarakat Sibolga dan turut meminggirkan nilai-nilai kultural sebagai nilai yang awalnya diadopsi pada praktik kehidupan sehingga memunculkan ruang rekonstruksi etnik pada kehidupan masyarakat pesisir Sibolga yang adaptif terhadap kehidupan keseharian masa kini.

---

This study analyzes the social situation of the Sibolga since the inception of the Sibolga until the election of the Mayor of Sibolga for the 2015-2020 period. With the title of research ORANG BATAK AND URANG PASISI; A Study of Identity Politics in the Election of the Mayor of Sibolga 2015-2020.

This study found the reality of changes in the social situation of the Sibolga in a current dialectic with political and religious conditions, internally, the Sibolga people was divided into three ethnic groups, namely: Toba Batak, Pesisir and other migrative ethnicities. These three ethnic groups also have a religious influence on the practices of life which have an impact on the political behavior of the people of Sibolga. Sibolga is

geographically an administrative city under the auspices of the Province of North Sumatra.

At first the entry of religions from outside into the Batak land caused cultural, religious and political fragmentation; the entry of Islam into the Batak land and leaving the cultural values of the Batak with the main reasons of religious practices that reject the forms of cultural practices of the Batak ancestors, as well as the entry of Christianity into the Batak land which helped strip the Batak cultural values for religious reasons,

there is a third part of the community while maintaining the value of the Batak culture up to the present time and space. In its development, the Batak ethnic group migrated to the Sibolga coast by contributing to the fragmentation of perspectives on religious values which later became a dimension of contestation in the political realm of the election of the mayor of Sibolga in 2015-2020. The political contestation that occurred was a bias from the dissolution of religious values in the lives of Sibolga people and helped marginalize cultural values as values originally adopted in life practices so as to bring up ethnic reconstruction space in the lives of Pesisir Sibolga peoples which are adaptive to today's daily life. This study uses a historical perspective to reveal the

background of ethnic fragmentation in the Sibolga coastal area and combine it with current cultural realities; social media to get research data that is synchronous and diachronic. Disclosure of political contestation that occurs with the linking of history with the reality of social media seeks to provide a holistic ethnographic picture and explains the encounter of migratory, political, cultural and religious historical dimensions in the phenomenon of ethnicity. "

"Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan ASN -Pegawai Negeri Sipil(PNS)salah satunya adalah dengan menetapkan kebijakan pembatasan penerimaan (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS). Hal tersebut didasarkan pada hasil audit akan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Sebaran ASN-PNS selama ini tidak sesuai engan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi jabatan, dimana lebih banyak ASN-PNS pada jabatan administrasi umum, bukan tenaga teknis profesional.Mengacu pada pembagian tigajabatan PNS yakni Struktural, Fungsional Umum, dan Fungsional Teknis, proporsi PNS di Instansi Daerah dominan pada Jabatan Fungsional Teknis. Namun, tidak meratanya persebaran JF Teknis, utamanya Tenaga Kesehatan menjadi satu masalah yang mengganjal saat ini. Salah satu contohnya adalah rasio dokter terhadap jumlah penduduk Indonesia sebesar 0,4, yang berarti Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk."

"Latar belakang: Pasien dengan Penyakit Ginjal Tahap Akhir (PGTA) yang menjalani hemodialisis dilaporkan adanya penurunan pendengaran. Beberapa studi mengatakan adanya hubungan antara hemodialisis dengan penurunan pendengaran. Penurunan pendengaran yang terjadi juga diduga adanya faktor risiko lain seperti usia, hipertensi, diabetes melitus dan riwayat/lamanya dilakukan hemodialisis. Beberapa penelitian, dikatakan masih kontroversi sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Metode: Penelitian potong lintang pre dan post ini melibatkan 50 subyek penelitian yang sesuai kriteria inklusi dan ekslusi. Pemeriksaan dilakukan dengan menilai pemeriksaan otoskopi, dilanjutkan dengan pemeriksaan timpanometri, audiometri nada murni dan DPOAE (Disortion Product Otoacoustic Emissions). Pemeriksaan fungsi pendengaran dilakukan secara pre post hemodialisis. Pengolahan data dilakukan dengan uji t berpasangan dan Wilcoxon Signed Ranks Test, P-value. Hasil: Pada penelitian ini didapatkan adanya hubungan bermakna (p<0,001) antara perubahan rerata ambang dengar dan SNR (Signal to Noise Ratio) dengan terapi hemodialisis pada pasien PGTA. Kesimpulan: Hemodialisis dapat menurunkan ambang dengar dan perubahan SNR terutama pada frekuensi tinggi. Pada penelitian ini perubahan ambang dengar dan SNR bersifat reversibel, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui perubahan ambang dengar dan SNR yang bersifat irreversibel.

---

Introduction: Patients with End Stage Renal Disease (ESRD) undergoing hemodialysis reported hearing loss. Several studies suggest a relation between hemodialysis and hearing loss. The decrease in hearing that occurs is also suspected to be due to other risk factors such as age, hypertension, diabetes mellitus and history/length of hemodialysis. Some research is said to be still controversial so further research is needed.

Methods: This cross-sectional pre and post study involved 50 research subjects who met the inclusion and exclusion criteria. The examination is carried out by assessing the otoscopic examination, followed by tympanometry, pure tone audiometry and DPOAE (Disortion Product Otoacoustic Emissions) examinations. Hearing function examination is carried out pre-post hemodialysis. Data processing was carried out using the paired t test and Wilcoxon Signed Ranks Test, P-value.

Results: In this study, it was found that there was a significant relationship (p<0.001) between changes in the average hearing threshold and SNR (Signal to Noise Ratio) with hemodialysis therapy in ESRD patients.

Conclusion: Hemodialysis can reduce hearing thresholds and changes in SNR, especially at high frequencies. In this study, changes in hearing threshold and SNR are reversible, further research is needed to determine whether changes in hearing threshold and SNR are irreversible."