Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak salah satunya adalah hak cuti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris guna memperoleh hak cuti adalah sudah menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun sesuai pada Pasal 25 UUJN. Pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan cuti adalah Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengajuan permohonan cuti bagi Notaris yang belum menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerima atau menolak permohonan cuti Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan normatif. Hasil dari penelitian ini pengajuan cuti bagi Notaris RE yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun dianggap sah, Notaris RE mengajukan cuti dikarenakan harus melahirkan meskipun belum memenuhi satu syarat cuti, serta pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris adalah melindungi hak perempuan untuk melahirkan dan keadaan mendesak yang dialaminya. Pihak yang berwenang menyusun UU khususnya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai cuti sebaiknya meninjau kembali pengaturan yang mengatur cuti Notaris melahirkan dan cuti yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun, dan kepada Notaris yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun namun mengalami keadaan mendesak tetap harus mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan waktu kebutuhan cuti.

---

Notaries are public officials who have rights, one of which is the right to leave. One of the conditions that must be met by a Notary in order to obtain the right to leave is that he has served a term of office of 2 (two) years according to Article 25 UUJN. The party authorized to accept or reject requests for leave is the Notary Supervisory Board. The problem in this study is regarding the submission of requests for leave for Notaries who have not served a term of 2 (two) years and the considerations of the Notary Supervisory Board in accepting or rejecting requests for Notary leave. To answer these problems used normative writing method. The results of this study are that submitting leave for Notary RE who has not served a two-year term of office is considered valid, Notary RE applying for leave because they have to give birth even though they have not fulfilled a leave requirement, and the consideration for the Notary Supervisory Board is to protect women's rights to give birth and the urgent situation they are experiencing. The party authorized to draw up laws, especially ministerial regulations governing leave, should review the arrangements governing maternity leave and leave for notaries who have not served a two-year term, and notaries who have not served a two-year term but are in an urgent situation must still apply for leave. addressed to the Notary Supervisory Board in accordance with the time of need for leave."

"Suatu model kuesioner telah dikembangkan oleh Suarthana dkk. untuk membantu penetapan keputusan klinis terhadap individu dimana terjadinya asma kerja dan memiliki akurasi yang baik pada pengembangannya di Canada. Kuesioner tersebut belum pernah diujicobakan pada populasi pekerja di Indonesia.MetodePenelitian ini dilakukan pada industri kayu di daerah Depok. Rancangan penelitian melului 2 tahap yaitu studi transkultural berupa uji validasi dan uji reliabilitas kuesioner Suarthana dkk. kemudian tahap kedua berupa uji diagnostik. Sampel yang digunakan adalah total sampel berjumlah 168 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengisian data umum, pengisian kuesioner Suathana dkk. pemeriksaan APE dan analisis data dengan Program SPSS.HasilDidapatkan hasil uji validasi dengan nilai r > 0,861 dan uji reliabilitas dengan nilai koefisien Alpha Cronbach > 0,6 yang berarti kuesioner Suarthana dkk. valid dan reliable. Hasil uji diagnostik kuesioner Suarthana dkk. didapatkan sensitivitas 81,81%, spesifisitas 60,90%, nilai duga positif34,18%, nilai duga negatif 93,10%, rasio kemungkinan positif 2,10, rasio kemungkinan negatif 0,29.KesimpulanKuesioner Suarthana dkk. memiliki akurasi yang baik sebagai alat skrining asma kerja di Indonesia

---

Background

A model quetionnare has been developed by Suarthana et all to help clinical decision setting where the occurrence of occupational asthma and has been a high accuracy in Canada. The questionnaire has not been tested among Indonesian workers.

Method

The study was done on wood’s industrial an area depok. The research methods consists of two stages. The first is transkulrural study and the second is diagnostic test. The total sample is 168 workers. The data collection done with an interview, answer Suarthana questionnaire, peak flow expiratory and the data analysis with SPSS Program.

Results

The value of validation test is r > 0,861 and the reliability test have Alpha Cronbach > 0,6 wich means the Suarthana questionnaire is valid and reliable. The diagnostic test of Suarthana questionnaire acquired value of sensitivity 81,81%, specificity 60,60%, positive predictive value 34,18%, negative predictive value 93,10%, positive likelihood ratio 2,10, negative likelihood ratio 0,29."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh kepuasan gaji dan budaya organisasi terhadap intensi keluar karyawan Bank DKI KC Depok. Dimensi dari kepuasan gaji mengacu pada teori Heneman dan Schwab 1985 yang terdiri dari tingkat gaji, kenaikan gaji, tunjangan dan struktur/administrasi penggajian dengan total 18-item pertanyaan. Dimensi budaya organisasi mengacu pada budaya kerja Bank DKI yang terdiri dari profesional, integritas dan customer focus dengan total 9-item pertanyaan. Dimensi intensi keluar mengacu pada teori Mobley et., al 1977 yang terdiri dari niat keluar dan niat untuk mencari pekerjaan lain dengan total 3-item pertanyaan. Teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada setiap karyawan Bank DKI KC Depok yang berjumlah 35 orang responden total sampling . Hasil penelitian melalui uij parsial menunjukkan bahwa variabel kepuasan gaji mempengaruhi intensi keluar dan memiliki arah hubungan yang negatif terhadap intensi keluar sehingga apabila nilai kepuasan gaji semakin besar maka nilai intensi keluar semakin kecil dan sebaliknya. Uji parsial budaya organisasi menunjukkan bahwa adanya pengaruh budaya organisasi terhadap intensi keluar. Kepuasan gaji dan budaya organisasi secara simultan mempengaruhi intensi keluar dengan nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,494 sehingga mengindikasikan bahwa 49,4 variabel intensi keluar dijelaskan oleh variabel kepuasan gaji dan variabel budaya organisasi.

---

ABSTRACTThis study analyzed the influence of pay satisfaction and organizational culture on employee turnover intention of Bank DKI Branch Depok. Pay satisfaction refers to the theory of Heneman and Schwab 1985 which consists of pay level, pay raise, benefits and pay structure administration. Dimensions of organizational culture refers to the work culture of Bank DKI consists of professional, integrity and customer focus. Turnover intention refers to the theory of Mobley et., al consists of intent to leave and intent to search for another. The primary data is collected through questionnaire distributed to all of the employees of Bank DKI Branch Depok with total of 35 respondents total sampling . Results through partial test shows that pay satisfaction influenced turnover intention and there is negative relationship which can be interpreted that if the value of pay satisfaction greater than the value of turnover intention is smaller and vice versa. The partial test of organizational culture shows that organizational culture influences turnover intention. Pay satisfaction and organizational culture influence turnover intention in simultaneously way with the value of coefficient determination R Square is 0.494 which indicates that 49.4 of turnover intention variable can be explained by the variable of pay satisfaction and organizational culture. "

"Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses warga negara untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat secara langsung. Pemilu diselenggarakan oleh berbagai organisasi atau badan penyelenggara, salah satunya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Berdasarkan hasil kajian, KPPS memiliki beban kerja yang tinggi sehingga mengakibatkan petugas mengalami distres. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko distres pada petugas KPPS di Tangerang Selatan pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 68,8% petugas mengalami stres sedang dan 31,2% petugas mengalami stres ringan. Sementara itu, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja fisik, beban kerja, usia, dan jenis kelamin terhadap tingkat distres.

---

General elections or elections are processes for citizens to elect the president, vice president, and representatives directly. Elections are organized by various organizations or bodies, one of which is the polling station organizing group (KPPS). Based on studies, KPPS officers bear a heavy workload leading to distress among them. This research aims to analyze distress risk factors among KPPS officers in South Tangerang during the 2024 elections. The study uses a quantitative method with a cross-sectional study design. Data analysis involves descriptive and inferential statistics. The results show that 68.8% of the officers experience moderate stress, while 31.2% experience mild stress. Furthermore, there is a significant correlation between physical work environment, workload, age, and gender with the level of distress."