Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda karena peraturan yang mencakup hal tersebut juga berbeda. Pada praktiknya, kerap ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengingat bahwa seorang Notaris yang merangkap sebagai PPAT merupakan satu subjek hukum yang sama tetapi menjalankan jabatan yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan hukum penerapan sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian akan berupa penelitian deskriptif analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisa permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait.

---

The Notary Supervisor Council has the duty and authority to supervise and guide the Notary. The supervision and guidance is related to supervision of behavior and implementation of the Occupation of Notary. Based on the provisions of the legislation, a Notary may concurrently act as an PPAT. The implementation of the Occupation of Notary and PPAT is different because the regulations covering this matter are also different. In practice, errors are may occurs for PPAT to implement their duty, which is then followed up with examination by the Notary Supervisor Council. This of course raises a debate considering that a Notary who concurrently serves as a PPAT is one of the same legal subject but runs a different occupation. So that raises the question of how the legal validity of the law enforcement for Notary who concurrently as PPAT by the Notary Supervisory Board of Notaries and how the legal protection of the PPAT in carrying out his occupation. This research is in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used is a qualitative method, with the type of data used in this study is secondary data obtained through library research. The results of the study will be in the form of analytical descriptive research which describes the problems that occur by analyzing problems which are then linked to legislation and legal theory and the implementation of related positive laws."