Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti mengenai motivasi akusisi asing (strategi masuk pasar), motivasi akuisisi domestik (kontrol perusahaan) atas perusahaan target di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh akuisisi asing dan domestik terhadap kinerja dan struktur kepemilikan perusahaan target. Metode yang digunakan yaitu wilcoxon signed rank test, multinomial logistic regression, dan uji beda.Hasil yang diperoleh tidak mendukung strategi masuk pasar sebagai motivasi akuisisi asing dan kontrol perusahaan sebagai motivasi akuisisi domestik. Kinerja keuangan (return on asset) yang dihasilkan perusahaan target akuisisi asing meningkat signifikan tiga tahun setelah akuisisi, dan kinerja keuangan perusahaan target akuisisi domestik tidak mengalami peningkatan signifikan. Tidak ditemukan perubahan struktur kepemilikan yang signifikan pada perusahaan target akusisi domestik, sebaliknya ditemukan perubahan struktur kepemilikan yang signifikan pada perusahaan target akuisisi asing yang menunjukkan perusahaan pengakuisisi asing mengakuisisi untuk mengontrol perusahaan target di Indonesia.

---

This research examines the motivation of foreign acquisitions (market entry strategies), motivation of domestic acquisitions (corporate control) over the targeted companies in Indonesia. In addition, this research also examine the effect of domestic and foreign acquisition on targeted company?s performance and ownership structure. The method used are the wilcoxon signed rank test, multinomial logistic regression, and the different test.

The results does not support the market entry strategies as foreign acquisition motivations and corporate control as domestic acquisition motivations. Financial performance (return on assets) of foreign acquisitions of targeted companies increased significantly three years after acquisition, and financial performance of domestic acquisitions of targeted companies did not experience significant improvement. There were no significant changes in ownership structure on corporate acquisitions of domestic targets. On the contrary there were significant changes in ownership structure on foreign acquisitions of targeted companies which indicate that foreign acquirer acquires companies to control the targeted companies in Indonesia."

"Masyarakat menua merupakan sebuah realitas sosial yang harus dihadapi Jepang sejak tahun 1970-an dan disebabkan oleh angka kelahiran yang menurun disertai dengan tingginya pertumbuhan kaum lanjut usia di Jepang. Pemerintah Jepang berusaha menjamin kesejahteraan sosial kaum lanjut usia dengan menyediakan kebijakan sosial. Artikel ini menjelaskan berbagai kebijakan sosial yang dijalankan oleh Jepang serta kendala selama kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan. Kebijakan sosial Jepang yang berkaitan dengan masyarakat menua tidak hanya berfokus pada memberikan fasilitas untuk kesejahteraan para kaum lanjut usia, tetapi juga berusaha menaikkan angka kelahiran. Kendala dalam menjalankan setiap kebijakan tersebut sebagian besar muncul karena ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan yang kurang menunjang.

---

Since the 1970's, Japan has been dealing with the reality of an aging society caused by low fertility rate and rapid elderly growth. Currently, the government is looking for a way to guarantee elderly welfare by providing social policies. This article will explain those social policies run by The Government of Japan and the obstacles they faced during its implementation. Not solely focused on welfare of senior citizens, these social policies that are related to the country's aging society were also made in order to finding a method to increase birth rate. The obstacles that the government has faced while implementing said policiesare mostly caused by the lack of resource and substandard service quality."

"Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa mendapatkan amanat baru dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengenai bentuk hukum dari badan usahanya. BUMDes diharuskan untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 117 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengaturan status BUMDes melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dianggap menjadi sebuah solusi atas ambiguitas status dan bentuk hukum BUMDes selama ini, namun nyatanya masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban seperti kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa dan pembentukan BUMDes yang sesuai dengan karakter desa dan potensinya. Penelitian ini disandarkan pada metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif analitis. Melalui pengaturan tentang BUMDes, didapati bahwa kedudukan organ BUMDes sudah terpisah dari pemerintahan desa, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurang mampunya desa dalam menemukan potensinya untuk dijadikan jenis usaha dari BUMDes yang dimilikinya.

---

Village-Owned Enterprises as the driving force for the economy of rural communities have received a new mandate from the stipulation of a Government Regulation in lieu of the Law on Job Creation regarding the legal form of business entities. Village-Owned Enterprises are required to become legal entities in accordance with the mandate of Article 117 of the Law on Job Creation. Regulating the status of Village-Owned Enterprises through Law on Job Creation is considered to be a solution to the ambiguity of their status and legal form. Whereas, there are still several other questions that require answers such as the position of Village-Owned Enterprises in the village government structure and the formation of Village-Owned Enterprises. Belongs to the Village in accordance with the character of the village and its potential. This research is based on normative juridical research method with analytical prescriptive typology. Through the regulation regarding Village-Owned Enterprises, it was found that the position of Village-Owned Enterprises organs was already separated from the village government, but there were still some problems such as the inability of the village to find its potential to become a type of business from the Village-Owned Enterprises."