Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut.Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan.Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat.Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih.Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing.

Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru?

Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing.

Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning.

Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive.

From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply.

The number of references: 120 (1967-2003)"

"Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan kemudian disusul oleh adanya pendudukan dan pengawasan Sekutu atas negara Jepang, telah membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kebbidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Pihak Sekutu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, diarahkan untuk penghapusan unsur-unsur feodal dan militer dari masyarakat Jepang serta untuk lebih menjamin terciptanya tatanan sosial, politik dan ekonomi yang lebih adil dan demokratis (Ryoosuke Ishii, 1989: 166).Langkah-langkah reformasi ekonomi yang dicanangkan pihak Sekutu dalam upaya menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil ditempuh melalui pembubaran zaibatsu (klik keuangan) yakni: Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo, karena dinilai telah melakukan praktek-praktek monopoli dan merugikan rakyat. Selain itu, Pemerintah juga mengadakan peninjauan dan penataan kembali kepemilikan tanah (land reform) , serta pada saat yang bersamaan, memperbaiki produk-produk hukum dengan mensahkan Undang Undang Anti Monopoli (Dokusen Kinshi Ho) dan Undang Undang Dekonsentrasi (Shuchu Haijo Ho). Dengan serangkaian kebijakan tersebut, maka Jepang mulai membangun kembali perekonomian nasional dengan menitik beratkan pada sektor industri. Slogan-slogan yang dipakai pemerintah Jepang sejak awal Meiji, yakni 'memperkaya negeri dan memperkuat militer' (fukoku kyohei) mulai ditinggalkan dan lebih menekankan pada semangat "meningkatkan produksi dan memajukan industri" (shokusan kogyo).Upaya-upaya rekonstruksi perkonomian nasional Jepang dan diikuti pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tidak dapat dipungkiri menjadi pendorong bagi terbentuknya berbagai organisasi bisnis atau perusahaan, dalam berbagai bentuknya, yang bergerak dalam berbagai sub-sektor ekonomi. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Jepang memainkan peranan dan berfungsi sama tak ubahnya seperti organisasi-organisasi bisnis di negara-negara industri dan dimanapun juga, yakni untuk memperoleh, sejauh mungkin, keuntungan atau produksi maksimum (profit maximization) dan perluasan usaha (Business expansion) dengan biaya yang rendah (Gregory, 1982:4). Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut, maka perusahaan memanfaatkan modal, sumber daya manusia dan teknologi yang mencakup mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimilikinya.Namun demikian, gambaran mengenai keberadaan sebuah perusahaan sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pada perolehan keuntungan merupakan gambaran dari sisi luar suatu organisasi bisnis. Dalam masyarakat dan kebudayaan Jepang, sebuah perusahaan. diberi makna yang lebih dalam dan khusus dari sekedar sebuah unit organisasi bisnis."

"Elemen yang penting dari manajemen suatu program adalah supervisi. Tanpa adanya supervisi sangat sulit kiranya obyektif suatu program dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan kegiatan UPGK di posyandu, pengetahuan dan keterampilan kader dipegaruhi oleh pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas puskesmas (TPG) pada waktu datang melakukan supervisi ke posyandu. Tetapi kenyataannya pelaksanaan kegiatan UPGK tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh TPG, namun sejauh ini belum banyak diketahui bagaimana pelaksanaan supervisi UPGK yang sebenarnya.Adanya gambaran tentang pelaksanaan kegiatan supervisi UPGK yang dilakukan oleh TPG dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah merupakan tujuan umum dari penelitian ini. Sedangkan tujuan khususnya adalah diperolehnya gambaran tentang pelaksanaan kegiatan supervisi UPGK yang dilakukan oleh TPG di puskesmas, gambaran tentang karakteristik TPG dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan supervisi UPGK tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh TPG di 4 puskesmas sebanyak 16 kali pengamatan, dan wawancara mendalam (Focus Group Discussion) dengan TPG di 12 puskesmas di Kabupaten Bekasi.Hasil penelitian adalah didapatnya gambaran tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh TPG, dimana jika ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindakan yang dilakukannya, maka supervisi UPGK belum berfungsi sebagai upaya untuk pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kader di posyandu. Kegiatannya lebih banyak membantu dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain karakteristik TPG, sarana, dana, pedoman supervisi dan faktor-faktor yang menghambat lainnya. Namun demikian pelaksanaan supervisi masih bisa berjalan karena adanya faktor-faktor yang mendorong.Saran yang diberikan, antara lain perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan TPG akan program TPGK, peningkatan sistem pengelolaan sarana, adanya pedoman supervisi yang operasional, menekankan akan pentingnya kegiatan supervisi terhadap keberhasilan suatu program, memanfaatkan forum-forum pertemuan yang ada untuk memberikan informasi tentang UPGK, pentingnya keterlibatan sektor lain yang terkait, dan himbauan kepada setiap petugas yang melakukan supervisi ke posyandu agar tidak mementingkan kegiatan salah satu program prioritas saja, tetapi juga program lainnya perlu mendapat perhatian yang sama.Saran lainnya adalah contoh model supervisi dan "check list" supervisi yang mungkin bisa digunakan dan perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu.Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan supervisi TPGK dan faktor-faktor lain diluar faktor-faktor yang telah diamati secara kuantitatif."

"ABSTRAKDengan alasan untuk meraih dukungan dan setiap lapisan dalam masyarakat, setiap calon kepala desa membentuk pengelompokan tersendiri dengan sponsor-sponsornya Pengelompokan muncul dan menguat bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan k£ pala desa Mereka menyatu dengan dilandasi oleh hubungan kepenltu tingan ekonomi, jabatan ataupun hubungan kerja di samping pola hubungan kekeiabatan Sementara itu tatanan masyarakat desa Sur yabahari yang terdiri dari penduduk pendatang dan setempat,ikut pula dimanfaatkan sebagai sarana dukungan bagi calon kepala desa yang maju, sehingga calon yang maju mengidentiflsir dirinya sebagai wakil dari penduduk pendatang dan setempat.Dalam usaha memenangkan jabatan kepala desa, seorang calon akan bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal Faktor internal berupa dukungan dan warga desa guna memenangkan pemilihan yang dilakukan di tingkat desa Dukungan ini diperoleh dengan bantuan dan sponsor-sponsor (juru kampanye) setiap calon, yang memobilisir massa di tingkat desa Sedangkan faktor eksternal yakni peran luar desa terhadap pemilihan Kepala desa, yang berupa proses penerbitan surat keputuan pengangkatan calon kepala desa terpilih Faktor ini semakin jelas terlihab setelah adanya penundaan proses pelantikan kepala desa di Suryabahan Talur organisasi massa yang sedang berkuasa dipergunakan untuk mendesak birokrasi agar mempercepat proses tersebut.Temuan lain yang terungkap dan kasus pemilihan kepala de sa di Suryabahan adalah melemahnya hubungan kekerabatan sebagai sarana untuk mengembangkan ataui' memperluas kemampuan seseorang terutama berkaitan dengan upaya untuk menduduki jabatan pamong desa inti Sebagai gantinya muncul hubungan kepentingan kenalan dekat yang bersifat temporal Artinya, kelanggengan hubungan itu tidak bertahan lama, sesuai dengan daya gerak yang mengungkitnya Kondioi itu tidak terlepas dan depolitisasi yang terjadi pada awal tahun 70an dan dikenakan terhadap massa di pedesaan, yang diambangkan dan kegiatan politik dan jangkauan partai politik."