Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS (pasangan usaha subur) sangat penting tetapi banyak mengalami drop out. Drop out penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor individudan lingkungan adalah faktor program yaitu pelayanan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) dan kualitas pelayanan kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh KIE (macam KIE KB dan macam konseling KB) dan kualitas pelayanan kontrasepsi (pilihan metode kontrasepsi, kemudahan pelayanan dan pemberian informasi) terhadap terjadinya drop out penggunaan alat kontrasepsi. Jenis penelitian ini explanatory survey degan rancangan cross sectional study. Populasi penelitian adalah PUS yang menjadi apsektor KB dan tercatat pada bulan Desember 2002-Desember 2003 di Desa Setupatok. Besar sampel sebanyak 119 orang yang diambil secara acak sistematik. Uji statistik yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil uji statistik dengan uji regresi logistik (araf signifikasn 95%) diperoleh simpulan bahwa ada pengaruh macam KIE KB terhadap drop out (p=0,024), ada pengaruh macam konseling terhadap drop out (p=0,0001), ada pengaruh layanan KIE KB terhadap drop out (p=0,0001), ada pengaruh pilihan metode kontrasepsi terhadap drop out (p=0,008), tidak ada pengaruh kemudahan pelayanan terhadap drop out (p=0,186), ada pengaruh pemberian informasi terhadap drop out (p=0,0001), dan ada pengaruh kualitas pelayanan kontrasepsi terhadap drop out (0,002), ada pengaruh layanan KIE KB terhadap drop out (p=0,0001), dan ada pengaruh kualitas pelayanan kontrasepsi terhadap drop out (p=0,002) serta probabilitas terjadi drop out sebesar 38% pada ekspektor KB yang memperoleh konseling yang tidak lengkap dan informasi yang tidak memadai. disarankan kepada petugas pemberi pelayanan KB untuk memberikan pelayanan KIE KB yang teratur, pemberian materi KIE yang lengkap, pemberian konseling yang lengkap dan pemberian informasi yang memadai."

"Di Kota Depok telah terjadi berbagai masalah pada anak seperti kekerasan, penelantaran maupun kesehatan anak. Pemerintah Kota Depok telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan Puskesmas Ramah Anak sebagai bagian dari Depok Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi program Puskesmas Ramah Anak sudah dijalankan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada Informan kunci yaitu sebanyak 5 orang di Dinas Kesehatan, 8 orang di Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan 20 pengguna PRA. Penelitian dilakukan di 4 PRA di Kota Depok sejak April – Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) diseluruh PRA. Unsur proses belum optimal, pengawasan dari Dinas Kesehatan belum efektif karena hanya dilaksanakan setahun sekali namun aspek lingkungan sosial sudah cukup mendukung dengan berperannya lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan dan belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan hanya ada 1 Puskesmas Ramah Anak yang sudah memenuhi seluruh indikator penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Cilodong. Untuk Puskesmas Beji hampir mendekati sedangkan Cinere dan Tapos masih ada beberapa indikator yang belum berjalan optimal yaitu sarana prasarana, SOP, Penggerakan Tim Puskesmas untuk secara sadar melaksanakan program dan Output pada cakupan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Rekomendasi perlu adanya Pembuatan SOP di PRA, pelatihan Konvensi Hak Anak bagi petugas di PRA, Pelatihan KTA untuk memenuhi pelayanan Kekerasan Terhadap Anak, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan minimal tiga bulan sekali dan alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

---

The Depok City Government has approved the establishment of Puskesmas Ramah Anak as part of the Depok Kota Ramah Anak and is expected to be the solution to the above problems. The research program aims to see the extent of the implementation program. This study uses qualitative methods, using in-depth interviews, document review and observation. In-depth interviews were conducted at key informants, namely as many as 5 people at the Health Office, 8 people at the Puskesmas Ramah Anak (PRA) and 20 PRA users. The study was conducted in 4 PRAs in Depok City since April-May 2019. The results showed that the input aspect had not run optimally, human resources had not been well prepared for the quality of resources, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOPs) throughout the PRA. The process is not yet optimal, supervision from the Health Office has not been effective because it is only carried out once a year. The environmental society supported enough through the cross programs and crosssector activities. Uncertain output is not optimal, processing and analysis of data from service results have not been carried out and there are no simultaneous monitoring and evaluation activities. The conclusion is that only 1 Puskesmas Ramah Anak in Cilodong has fulfilled all the indicators set by the Puskesmas Ramah Anak. Almost all Puskesmas in Beji Puskesmas fulfilled the indicators while in Cinere and Tapos still have a number of indicators that have not run optimally such as infrastructure, SOP, Puskesmas Role Team to fully implement the program and Output at the time of the implementation of the Pelayanan Kekerasan Pada Anak (KTA) consultation activity. Recommendations need to be made for SOPs in PRA, training for Child rights for officers in PRA, KTA Training for procurement of services for Violence Against Children, implementation of Monitoring and Evaluation from the Health Office at least once every three months and donations for improving quality and human resources (HR))."

"Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan masalah yang mendunia. Pasien PGK yang menjalani hemodialisis biasanya mendapatkan resep yang banyak dan ini mempunyai risiko tinggi menyebabkan Masalah Terkait Obat (MTO). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi intervensi apoteker terhadap MTO yang berhubungan dengan kadar hemoglobin, ureum dan kreatinin. Desain penelitian yang digunakan adalah Pre eksperimental dengan pre post design secara prospektif. Penelitian dilakukan terhadap satu kelompok uji, total responden penelitian 76 orang. Penelitian ini dilakukan di poli rawat jalan hemodialisis RSUD dr. Adjidarmo kabupaten Lebak selama periode Januari sampai maret 2017. MTO dinilai berdasarkan Pharmaceutical Network Europe (PCNE) V.6.2, tahun 2010. Jumlah MTO yang diidentifikasi adalah 256 masalah, Setelah dilakukan intervensi, jumlah MTO turun menjadi 71 masalah (menurun sebesar 72,26%). Terdapat perbedaan bermakna pengaruh intervensi apoteker terhadap penurunan jumlah MTO sebelum dan sesudah intervensi dengan p < 0,05. Terdapat perbedaan bermakna kenaikan rerata hemoglobin yang disebabkan oleh intervensi apoteker terhadap MTO dengan p < 0,05, selisih kenaikan rerata hemoglobin setelah intervensi selama 3 bulan adalah 0,84 g/dl. Rerata kadar hemoglobin setelah intervensi 3 bulan naik 8,29%. Terdapat perbedaan kadar ureum setelah dilakukan intervensi, tetapi tidak bermakna secara klinis dengan p > 0,05 (OR 1,37 p 0,517). Perubahan masalah terkait obat yang diakibatkan oleh intervensi apoteker bisa menurunkan kadar ureum 1,37 kali nya dibanding sebelum intervensi. Rerata kadar ureum setelah intervensi selama 3 bulan turun 30,05%. Terdapat perbedaan bermakna kadar kreatinin setelah dilakukan intervensi dengan p < 0,05 (OR 0,196, P 0,049). Perubahan masalah terkait obat yang diakibatkan oleh intervensi apoteker bisa menurunkan kadar kreatinin 0,196 kali nya dibanding sebelum intervensi. Rerata kadar kreatinin setelah intervensi selama 3 bulan turun sebesar 9,91%. Faktor perancu untuk kadar hemoglobin adalah stadium PGK dengan p < 0,05 dan status gizi dengan p < 0,05. Faktor perancu untuk kadar ureum adalah status gizi dengan p < 0,05. Dengan demikian intervensi apoteker terhadap MTO bisa membantu keberhasilan terapi pasien hemodialisis di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak

---

Chronic Kidney Disease (CKD) is a worldwide problem. PGK patients undergoing hemodialysis usually get many prescriptions and this has a high risk of causing Drug Related Problems (DRP). The aim of this study was to evaluate the pharmacists' interventions on DRPs relating to hemoglobin, urea and creatinine levels. The research design used was Preeksperimental with pre post design prospectively. The study was conducted on one test group, total of 76 respondents. This research was conducted in outpatient hemodialysis dr. Adjidarmo hospital Lebak district during the period January to March 2017. The DRP was assessed on the basis of Pharmaceutical Network Europe (PCNE) V.6.2, 2010. The number of DRPs identified was 256 problems. After intervention, the number of DRPs fell to 71 problems (decreased 72.26%). There was a significant difference in the effect of pharmacist intervention on decreasing the number of DRP before and after intervention with p <0.05. There was a significant difference in mean increase of hemoglobin caused by pharmacist intervention on DRP with p <0.05, the difference of mean hemoglobin increase after intervention for 3 months was 0.84 g/dl. Mean hemoglobin levels after 3 month intervention increased 8.29%. There was a difference in urea after the intervention, but not clinically significant with p> 0.05 (OR 1.37 p 0,517). Changes in drug-related problems resulting from pharmacist interventions can lower ureum 1.37 than before intervention. Mean urea levels after 3 month intervention decreased 30.05%. There was significant difference of creatinine level after intervention with p <0,05 (OR 0,196, P 0,049). Changes in drug related problems resulting from pharmacist interventions may decrease the creatinine level 0.196 compared to before intervention. Mean creatinine level after 3 months intervention decreased by 9.91%. Confounding factor for hemoglobin level was PGK stage with p <0,05 and nutritional status with p <0,05. The confounding factor for urea is nutritional status with p <0.05. Thus, pharmacist intervention on DRP can help the success of hemodialysis patient therapy in dr. Adjidarmo hospital district Lebak"