Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLama rawat berhubungan erat dengan mutu dan efisiensi rumah sakit, dan jumlah pengeluaran biaya oleh keluarga pasien, agar dapat mewujudkan kepuasan pasien dan keluarga pasien. dengan mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan lama rawat , maka hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain cross sectional , dengan mempergunakan data sekunder yang diambil dari data rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Semarang. Variabel bebas penelitian terdiri dari : (1) identitas meliputi jenis kelamin, dan umur ; (2) kondisi medis yang terdiri dari perawatan sebelumnya, diagnosa, dan alasan pemulangan pasien. Variabel terikat adalah lama rawat di rawat inap RSJP Semarang. Analisis data secara statistik menggunakan analisa univarian dan chi -square.Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut . variabel yang berhubungan dengan lama rawat yaitu umur, perawatan sebelumnya, dan alasan pemulangan pasien. Hipotesis penelitian setelah melalui uji statistik adalah benar, bahwa lama rawat berhubungan dengan umur,perawatan sebelumnya, dan alasan pemulangan (X2 > harga kritik chi-square). Sedangkan lama rawat tidak berhubungan dengan jenis kelamin, dan diagnosa ( X2 < harga kritik chi square )Agar dapat meningkatkan kinerja RSJP Semarang disarankan untuk intensifikasi dan perluasan integrasi kesehatan jiwa, konseling keluarga pasien, dan meningkatkan usaha pemasaran.Daftar pustaka 33 ( 1973 - 1997 )

---

ABSTRACT

The Factors that Correlate with Length of Stay at Rumah Sakit Jiwa Pusat SemarangLength of stay correlate with hospital quality and efficiency, beside that length of stay influence the price that must be paid by patient to get satisfaction. By knowing factors that correlates with length of stay, could use to get better work hospitality.

This examination is cross sectional design and used secondary data from medical record of Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Semarang. Dependent variabel examination are :

1. Identity are : gender, and age.

2. Medical situation are: last inpatient care ,diagnostic, and discharge reason.

Length of stay is inpatient variable independent RSJP Semarang. Secondary data analysis statistic use univarian analysis and chi-square.

Outcome of this examination : factors that correlate with length of stay are, age, and last inpatient care. Hypothesis examination are true by statistical trial, that length of stay correlated with age, last inpatient care, and discharge reason ( x2 > critic chi-square value). While length of stay not correlated with gender, and diagnostic x2 < critic chi-square value ).

Length of stay not correlated with gender, and diagnostic ( X2 < critic chi-square value ) .

To get better work hospitality , hospital advice to ascending psychiatric health intensification and integration extension psychiatric health, patient family counseling, and intensive marketing.

Bibliography : 33 ( 1973 - 1997 )"

"Akuisisi merupakan suatu kegiatan rekayasa keuangan dan strategis perusahaan yang hingga sekarang ini, masih menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Peneliti-peneliti terdahulu tentang metode pembayaran untuk akuisisi terhadap return perusahaan pengakuisisi, hasilnya masih bertentangan antara perusahaan yang membiayai akuisisi dengan saham, kas atau campuran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengumuman terhadap return pemegang saham perusahaan pengakuisisi di sekitar tanggal pengumuman.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan pengakuisisi yang terdiri dari 24 perusahaan yang akuisisinya menggunakan kas dan 21 perusahaan menggunakan saham, selama periode 2001-2005. Untuk mengukur abnormal return digunakan model pasar disesuaikan (market adjusted model), sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji beda dua rata-rata.Hasilnya menunjukkan bahwa pengumuman akuisisi tidak memberikan rata-rata abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman. Namun uji beda dua rata-rata abnormal return antara akuisisi yang dibiayai dengan kas atau saham hasilnya menunjukkan berbeda secara signifikan, dimana akuisisi yang dibiayai dengan kas direspon secara positif dan saham direspon negatif meskipun tidak signifikan."

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris diberi jalan untuk mempertahankan haknya dengan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memohonkan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, ke Pengadilan Umum jika akt.

---

ABSTRACT

The Notary Superviion Council has been given the authority to supervise and guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary roles and responsibility in fulfilling the requirements to the establishment of limited company, and also the impact of the Notary Supervision Council's Decision on the Notary itself and Direct Interest Parties on the deed. This research has done based on juridicial normative literature research using qualitative approach on The Supervisory Council Decision No. 226/MPW-JABAR/2008, which produce a conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given an administrative sanction by the Notary Supervision Council. The Notary will given a chance to defend his right by using the Decision as a lawsuit object in the local Administrative Court. The interested parties may propose for a cancellation of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District Court."

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan antara lain, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak-anak, dan bagaimana pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang dignakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki UU No. 23 Tahun 2004 karena seharusnya tidak hanya anak sah yang dilindungi oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga termasuk juga anak luar kawin."

"[ABSTRAKIndustri tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara.Industri tekstil di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestikakan produk tekstil, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun,banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping sehinggamenimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanyaunfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan bea masuk anti dumping.Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil sampai saat ini masihsedikit sekali dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri lainnya.Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk tekstil yang baru sajaditetapkan oleh Indonesia di tahun 2015 ini ialah terhadap produk Spin DrawnYarn dari Malaysia. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisissecara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreementdan nantinya akan di kaitkan dengan kerugian yang terjadi pada industri tekstil diIndonesia.

---

ABSTRACTThe textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia;The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia, The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia]"

"An important aspect of the Wireless Local Area Network’s (WLAN) physical layer design is its Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) that has an important role in the power amplifier’s linearity and efficiency. This paper analyses the PAPR of IEEE 802.11n standard which has some different packet formats for backward compatibility. PAPR calculation is limited to the Legacy and High Throughput (HT) formats of a 20MHz bandwidth. Calculation results show that a high probability for the maximum PAPR exists in the signal field rather than in the preamble or data fields. Furthermore, the maximum PAPR for the signal field of a Legacy format 802.11n is 29.3dB that appears when the data rate is 6Mbps and data length is 3846 octet. However, the maximum PAPR for the high throughput (HT) format is 35.6dB that is related to a data rate of 6.5Mbps and a data length of 32768 octets. Moreover, the PAPR of the HT-format is 3dB higher than the Legacy format for CCDF 10-2."

"Sengketa pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi baik terhadap peraturan perpajakan maupun kontrak transaksi. Penelitian studi kasus bermanfaat untuk mengatasi masalah pada situasi yang berbeda secara teknis dalam konteks kehidupan nyata secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT XYZ yang bertujuan untuk menganalisis konsep imbalan jasa teknik dan royalti, penerapannya menurut Wajib Pajak, DJP, dan Majelis Hakim, dan konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dalam peraturan perpajakan, terdapat irisan antara konsep imbalan jasa teknik dan royalti yang dapat menyebabkan sengketa pajak. Dalam menerapkan konsep imbalan jasa teknik dan royalti, Wajib Pajak menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, DJP menggunakan interpretasi perjanjian dan rujukan paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, dan Majelis Hakim menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, serta keyakinan Hakim yang bersifat independen. Konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity, untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak terkait dengan perbedaan interpretasi, maka seharusnya imbalan jasa teknik dan royalti didefinisikan di dalam peraturan perpajakan dengan membedakan secara jelas mengenai ruang lingkup aktivitas (scope of activities) terkait pemberian informasi dan bantuan tambahannya, kriteria yang memperhatikan adanya konsep active income dan passive income, dan adanya penegasan mengenai bentuk-bentuk jasa yang dapat dikategorikan sebagai bantuan tambahan atas pemberian know how.

---

Tax disputes can occur due to differences in interpretation between the Taxpayer and the Tax Authorities. The difference in interpretation occurs in both tax regulations and transaction contracts. Case study research is useful for addressing problems in technically different situations in contemporary real-life contexts. This research uses a case study PT XYZ which aims to analyze the concept of technical service fees and royalties, its application according to taxpayers, Tax Authorities, and the Judges, and the concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity. This research uses a qualitative approach with literature study and in-depth interviews as data collection techniques. In tax regulations, there is a wedge between the concept of technical service fees and royalties that can lead to tax disputes. In applying the concept of technical service fees and royalties, Taxpayer uses the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty, Tax Authorities use the interpretation of agreements and references to paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, and Judges use the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty. The concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity, to minimize the tax disputes related to differences in interpretation, then technical service fees and royalties should be defined in tax regulations by clearly distinguishing the scope of activities related to the provision of information and ancillary services, criteria based on the concept of active income and passive income, and the affirmation of forms of services that can be categorized as ancillary services for the provision of know how"