Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagi pemeluk Islam perkawinannya baru dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum perkawinan Islam. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mencatatkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang telah diatur dalam Peraturan perundang undangan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara serta untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum karena hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap lembaga perkawinan yang akan berpengaruh terhadap kedudukan suami istri, anak yang dilahirkan, dan harta benda dalam perkawinan. Di samping itu pencatatan perkawinan dalam hukum Islam sejala dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Terhadap pelanggaran ini ada sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membelikan jalan keluar (solusi) terhadap para pihak yang telah terlanjur melakukan perkawinan yang belum tercatat dan menginginkan perkawinannya dinyatakan sah yaitu dengan cara mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah ke Pengadilan Agama, tetapi permohonan isbat nikah yang dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 7. ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dalam melakukan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Efektifitas kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di bidang hukum perkawinan, khususnya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia."

"Urgensi pelibatan sejumlah stakeholder semakin penting dirasakan bila dikaitkan dengan terjadinya penurunan kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung sebagai akibat krisis ekonomi yang diindikasikan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1997 dan semakin rneningkatnya jumlah KK miskin yang ada. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan tidak saja mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, tetapi juga harus mampu mengakomodasikan seluruh potensi melalui pelibatan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta.Untuk meningkatkan kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung, ditinjau dari segi permodalan diperlukan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah masih sangat terbatas. Selain hal tersebut pembangunan Kota Bandar Lampung masih dihadapkan pada persoalan antara lain : peningkatan taraf hidup mnasyarakat, pemerataan lapangan kerja dan pendapatan, penyediaan sarana dan prasarana serta masalah sosial lainnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan kelanjutan pembangunan daerah dimasa datang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai persoalan tersebut hanya dapat diatasi dengan melakukan investasi pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah dan swasta.Perencanaan pembangunan baik secara makro, sektoral maupun regional pada dasarnya akan ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atau dana untuk diinvestasikan guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan struktur perekonomian yang dikehendaki, yang pada situasi selanjutnya akan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja baru yang semakin merata kepada masyarakat.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penelitian ini mencoba menganalisis suatu perencanaan mengenai besarnya investasi yang dibutuhkan pada masa datang dalam rangka untuk mencapai sasaran kesejahteraan masyarakat dan laju pertumbuhan yang diinginkan. Ini berarti bahwa perkiraan jumlah investasi yang diperlukan akan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi/pembangunan yang hendak dicapai. Dalam hubungan ini disamping perhitungan perkiraan secara total, kebutuhan investasi itu perlu pula diperinci atau dialokasikan kepada masing-rnasing sektor ekonomi. Ditinjau dari sumbernya, rencana kebutuhan investasi harus pula memperhitungkan kemampuan sumber pembiayaan yang dapat disediakan baik dari pemerintah maupun swasta.Penelitian ini mengguaakan pendekatan metode ICOR. Dalam mengestimasi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2001-2006, digunakan pendekatan model ekonometrika (persamaan simultan). Setelah proyeksi kebutuhan investasi diperoleh, Penulis mencoba mengelompokkan besaran investasi tersebut (total maupun sektoral) yang diperlukan oleh perekonomian Kota Bandar Lampung berdasarkan sumber pembiayaan (pihak yang diharapkan bertanggung jawab menyediakan dana) yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung) serta swasta (dunia usaha dan masyarakat ), berdasarkan persepsi responden (kuesioner).Berdasarkan analisis tersebut, perekonomian Kota Bandar Lampung secara umum dapat memberikan harapan berkembangnya daerah ini pada masa yang akan datang. Indikator ini terlihat dari adanya peningkatan pertumbuhan PDRB selama periode proyeksi. Total kebutuhan investasi periode 2002-2005 diproyeksikan sebesar Rp 1.840.291,46 juta, dengan kebutuhan investasi rata-rata per tahun sebesar Rp 460.072,87 juta. Sektor-sektor yang rnemberikan kontribusi besar (diatas rata-rata) terhadap total kebutuhan investasi adalah sektor industri pengolahan tanpa migas, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor bangunan. Dalam perencanaan program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung, diharapkan pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah sebesar 30,50%, yang terdiri dari Pusat sebesar 8.48%, Provinsi Lampung sebesar 6.81% dau Kota Bandar Lampung sebesar 15.21%. Sedangkan dari swasta diharapkan sebesar 69.50% yang terdiri dari dunia usaha sebesar 46.82% dan masyarakat sebesar 22.68%.Untuk itu sudah saatnya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan pendanaan/investasi peran pemerintah semakin dipersempit, sebaliknya swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi serta pemerintah harus bertindak progresif dan proaktif khususnya dalam usaha menarik investor agar peran yang diharapkan lebih besar bagi swasta dimasa mendatang dapat terwujud."

"Angka kematian bayi dan anak usia dibawah dua tahun (baduta) merupakan indikator kualitas hidup suatu bangsa. Salah satu upaya yang ditetapkan untuk mencegah kematian bayi dan baduta adalah melalui program peningkatan pemberian ASI. Namun tampaknya praktik pemberian ASI belum menunjukkan perubahan yang nyata. Antara lain, inisiasi ASI tidak segera diberikan oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. Paling tidak 50% dari ibu-ibu yang baru melahirkan tidak segera memberikan ASI kepada bayinya dalam waktu 1 jam setelah persalinan (SDKI 1991, 1994 dan 1997).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara inisiasi ASI dan faktor faktor lainnya di wilayah Jawa Bali dengan menggunakan data SDKI 1997. Populasi penelitian ini adalah baduta yang pernah mendapat ASI. Jumlah sampel yang ada untuk analisis Inisiasi ASI adalah 1979 baduta, sedangkan jumlah sampel yang ada untuk analisis Lama Menyusui adalah 534 baduta. Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square (X 2) sedangkan analisis multivariat menggunakan analisis regresi logistik.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (54,01%) ibu segera menyusui bayinya dalam waktu 1 jam setelah lahir (inisiasi ASI cepat) dan sebesar 45, 99% ibu tidak segera menyusui bayinya (inisiasi ASI lambat). Sebesar 22, 10 % ibu menyusui bayinya cukup lama ³ 2 tahun/24 bulan. Dan 77, 90.% ibu menyusukan bayinya kurang dari 2 tahun/24 bulan.Dari analisis bivariat variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan inisiasi ASI adalah pekerjaan ibu dan tempat tinggal (rural/urban), sedangkan yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan Lama Menyusui adalah tempat persalinan, penolong persalinan dan tempat tinggal (rural/urban).Analisis multivariat menunjukkan tiga variabel independen yang menjadi faktor yang mempengaruhi Lama Menyusui adalah tempat persalinan dan pendidikan SLTA, SLTP dan SD. Ibu yang melahirkan di bukan fasilitas kesehatan berpeluang menyusui selama ³ 2 tahun/24 bulan 2,53 kali dibandingkan dengan ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Ibu yang berpendidikan SLTA, SLTP dan SD, berturut-turut berpeluang menyusui selama ³ 2 tahun/24 bulan 11 kali, 7 kali dan 8 kali dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan universitas. Sementara itu Inisiasi ASI tidak mempengaruhi Lama Menyusui secara bermakna. Dari ketiganya yang paling dominan adalah faktor pekerjaan. Variabel independen yang mempengaruhi Inisiasi ASI adalah pekerjaan ibu dan umur ibu yang berusia lebih dari 30 tahun. Ibu yang bekerja mempunyai peluang untuk memulai inisiasi ASI dini 0,58 kali dibanding ibu yang tidak bekerja, dipihak lain ibu yang berusia lebih dari 30 tahun mempunyai peluang memulai inisiasi ASI 0,80 kali dibanding ibu yang berumur kurang dari 30 tahun. Faktor yang paling dominan adalah pekerjaan ibu.Dalam rangka meningkatkan pemberian ASI perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan mengenai ASI dan cara melakukan penyuluhan atau konseling yang baik, melalui pelatihan penyegaran. Pemantauan terhadap pelaksanaan program peningkatan pemberian ASI dan pembinaan secara intensif terhadap petugas kesehatan perlu dilakukan sebagai bagian dari program peningkatan praktik pemberian ASI.

---

Mortality rates of infant and under two years old children are indicators of life quality of a nation. Breastfeeding is an effort launched to prevent infant and under two mortalities. Based on SDKI 1991, 1994, and 1997, increased percentage of breastfeeding within the first day was followed by the increase of duration of breastfeeding. This study aimed to know the association between breastfeeding initiation and breastfeeding duration in Jawa and Bali islands and factors related to both practices in the SDKI 1997 data.

This study is secondary data analysis of SDKI 1997 data that was cross-sectional study. The population of the study is under two children who ever breastfeed. Number of sample for breastfeeding initiation is 1979 under two children and number of sample for breastfeeding duration is 534 under two children.

Bivariate analysis was conducted using chi square test, multivariate analysis using logistic regression analysis. The study shows that more than half of the mothers immediately breastfeed their infant (54.01%). Mothers with long breastfeeding duration is 22.10%, and 77.90% breastfeed their infant only for a short duration. Bivariate analyses shows that variables related significantly with breastfeeding initiation are mother's type of work and mother's living area (rural/urban) and variables related significantly with breastfeeding duration are place of delivery, helper of delivery and place of home (rural/urban).

Multivariate analyses showed three independent variables that influenced the duration of breastfeeding, that is mother's status of work, place of delivery, and living area (rural/urban). The most dominant factor for breastfeeding initiation is mother's status of work and for breastfeeding duration is place of delivery.

To improve breastfeeding practices, the health personnel should be trained both in breastfeeding mechanism and in counseling skills. It is also important to intensively monitor the health personnel regarding their practices to encourage mother's breastfeeding practices."

"Pupuk merupakan input penting bagi usahatani tanaman pangan dan perkebunan, serta sebagian industri. Pupuk ditataniagakan dengan kebijakan subsidi silang dan konsumen non tanaman pangan kepada petani tanaman pangan. Masalah yang terjadi adalah harga pupuk di tingkat petani berada di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terjadi kelangkaan pupuk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor dan besarnya biaya transaksi pendistribusian pupuk dari PT Pusri pada Lini III ke KUD pada Lini IV untuk jenis penggunaan pertanian tanaman pangan, yang mempengaruhi efisiensi penyaluran pupuk, Kerangka teori yang digunakan adalah teori biaya transaksi. Metoda penelitian menggunakan survei dan wawancara mendalam. Pengolahan dan analisis data menggunakan metoda regresi berganda dan analisis deskriptif sebagai pelengkap.Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui, biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk musim tanam 1997/1998 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 16,00 juta (Rp 8 juta per kontrak) dan di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 18,45 juta (Rp 6,15 juta per kontrak). Faktor-faktor -biaya transaksi yang menonjol adalah biaya kontrak pengadaan (Rp 9,03 sampai 10,56 juta) dan biaya adaptasi penyimpangan (Rp 5,43 sampai 6,19 juta). Biaya kontrak pengadaan yang menonjol adalah fee kontrak pengadaan (Rp 5,62 sampai 7,02 juta) dan biaya bunga la-edit pupuk (Rp 2,56 sampai 2,67 juta). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel independen opportunisme (Xl) dan kekhususan assets (X4) signifikan pada alfa 0,01, variabel independen frekuensi kontrak (X2) signifikan pada alfa 0,10, sedangkan variabel independen ketidakpastian atau penolakan DO (X3) dan kompleksitas nilai DO (X5) tidak signifikan. Setiap terjadi kenaikan (penurunan) satu satuan opportunisme, biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk akan meningkat (menurun) sebesar 41.336,5405 satuan. Setiap peningkatan (penurunan) kekhususan assets sebesar satu satuan, biaya transaksi akan meningkat (menurun) sebanyak 0,4774 satuan. Setiap frekuensi kontrak meningkat (menurun) sebanyak satu satuan, biaya transaksi akan berkurang (bertambah) sebanyak 387.706,3368 satuan. Untuk meminimalkan biaya transaksi pengadaan dan penyaluran pupuk :pertama, meningkatkan efisiensi transaksi distribusi pupuk Kedua, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat banyak dan pers. Ketiga, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti kebijakan subsidi pupuk dengan insentif lain."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya berita di harian Suara Merdeka (Juli dan Oktober 1995) yang melaporkan adanya aktivitas hubungan seksual pranikah dikalangan remaja. Sebagai tanggapan, para pemuka agama dan masyarakat menganjurkan peningkatan religiusitas atau peningkatan perilaku ketaatan beragama sebagai upaya pencegahan. Menyadari pentingnya upaya pencegahan aktivitas hubungan seks pranikah dikalangan remaja, peneliti ingin menegaskan apakah religiusitas benar-benar dapat dijadikan salah satu upaya pencegahan hubungan seks pranikah dikalangan remaja. Menurut hemat peneliti, religiusitas tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas hubungan seks pranikah, namun langsung berhubungan dengan konsep beraktivitas seksual yang pantas dimiliki oleh setiap remaja yang menyebut dirinya religius. Konsep-konsep perilaku religius akan berperan sebagai acuan berperilaku, yang akan mengarahkan perilaku dan mengontrol perilaku. Jadi lebih tepat bila dikaitkan dengan regulasi diri, karena regulasi diri berkaitan dengan cara dalam mengarahkan dan mengontrol perilaku diri agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pola pikir dan perilaku. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat hubungan antara religiusitas, regulasi diri dan aktivitas seksual remaja dalam berpacaran Mengingat di Indonesia ada 5 macam agama, maka sebagai upaya untuk membatasi populasi, dipilih remaja yang beragama Kristen Protestan sesuai dengan agama yang dianut peneliti. Penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur terhadap 60 responden yang dipilih secara purposive. Subyek terdiri atas 30 orang siswa dan 30 orang siswi SMU Masehi Semarang, beragama Kristen Protestan. Setiap responden akan mendapatkan skor tertentu pada masing-masing variabel serta catatan khusus sehubungan dengan variabel penelitian. Data berupa skor diolah dengan statistik parametrik menggunakan teknik analisa garis regresi. Setelah dilakukan penelitian, data kuantitatif menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara religiusitas, regulasi diri dan aktivitas seksual. Hasil pengujian hubungan antar variabel menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan regulasi diri maupun aktivitas seksual, tetapi regulasi diri memiliki hubungan yang signifikan dengan aktivitas seksual. Pembahasan hasil wawancara lebih lanjut terhadap 12 responden yang memiliki skor aktivitas seksual 8 (dalam kondisi berbusana tangan saling mengelus daerah sekitar pinggang kebawah) sampai 15 (melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi), juga menunjukkan bahwa skor religiusitas tidak menentukan tingginya rendahnya skor aktivitas seksual."

"Penelitian ini bertujuan untuk inengetahui hubungan antara variahel motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar mahasiswa, baik hubungan secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama.Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borobudur Angkatan Tahun 1996/1997 . Metode penelitian ini adalah metode survai: sampel penelitian berjumlah 47 orang, yang diambil dengan menggunakan teknik acak sederhana dari 110 orang populasi.Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar berupa kuesioner dengan menggunakan skala Liked, dimana masing-masing variabel memuat 18 butir pernyataan. Prestasi belajar diperoleh dari bobot nilai rata-rata selama tiga semester secara berturut turut. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan korelasi sederhana, parsial, dan ganda; regresi sederhana dan ganda.Dari hasil analisis data mengungkapkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar dengan koefisien korelasinya (ryx1) = 0,3331, dan persamaan regresinya Y = 17,94 + 0.443 X,; kontribusi motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar sebesar 15,032 persen. Kedua , ada hubungan yang positif antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar dengan koefisien korelasinya (r, ) = 0,2998 dan persamaan regresinya Y = 23,3996 + 0,3937 X, ; kontribusi kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar sebesar 13,021 persen. Ketiga, secara bersama-sama motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar mempunyai hubungan yang positif terhadap prestasi belajar, dengan koefisien korelasi gandanya (rvx1 2) = 0,47613 dan persamaan regresi gandanya Y = 0,92473 + 0,3651 X, + 0,3105 X. Kontribusi kedua varians ini secara bersama-sama terhadap prestasi belajar sebesar 22,67 persen.Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berprestasi dan kebiasaan belajar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama turut menentukan adanya variasi prestasi belajar mahasiswa fakultas Hukum pada universitas Borobudur, Jakarta."

"Upaya Pemerintah dalam mengendalikan laju penduduk melalui program KB telah memperlihatkan hasil cukup baik dengan cakupan KB 57,4% (BKKBN, 2000). Namun pada masyarakat daerah banyak cakupan KBnya masih rendah, seperti pada Ibu-ibu PUS Wali murid SDIT IQRO yang mempunyai anak : 2 mencapai 62,6% serta belum diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut. Penelitian dilakukan secara kuantitatif, sample dipilih secara acak sederhana, diundi dari 595 Wali murid berdasarkan rumus estimasi proporsi (Ariawan, 1988) didapatkan sampel sebesar 183, pada penelitian ini dipakai 185 sampel yang berusia 15-49 tahun, bersuami, domisili di Komplek Perumahan IQRO. Yang menjadi kajian adalah factor umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, jumlah anak, nilai anak, dukungan keluarga, perilaku petugas dan lokasi pelayanan. Rancangan penelitian adalah Cross Sectional, analisis data Univariat, Bivariat, Multivariat.Berdasarkan hasil analisis Univariat dan Bivariat diperoleh faktor-faktor yang berhubungan yaitu dukungan keluarga dan perilaku petugas yang tidak berhubungan adalah umur, pendidikan, pengetahuan,jumlah anak, nilai anak, sikap, dan lokasi, hasil Multivariat yang dominan adalah perilaku petugas.Pengupayaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan KB sesuai hasil penelitian adalah peningkatan peran petugas, pelatihan kader sebagai konselor, pendekatan kepada tokoh masyarakat/agama, pembinaan keluarga PUS secara ekonomi melalui edit lunak dengan tujuan faktor -faktor yang berhubungan dengan program KB dapat diatasi sehingga program KB lebih berhasil.

---

Factors Related to Family Planning Participation, PUS Mother Student's Custody of the IQRO Islamic Integrated Elementary School, Sub District of Pondok Gede, Bekasi City, year of 2004Government efforts in controlling the population rate through Family Planning program (KB) has showed good result, with KB coverage 57,4% (BKKBN,2000) but in district region the coverage is still low, like among PUS mother student custody of SDIT IQRO who has children more than two reach 62,6% and not yet revealed the factors i,hich related to this issue. This study was carried out quantitatively; the sample has chosen by simple random sampling, taken from 595 student's custody based on proportion estimating formula (Ariawan, 1988) gained 183 samples, sample aged 15-49 years old, has husband living in IQRO residential. Factors which have been studied are age, education, knowledge, attitude, number of child, child's value, family support, behavior, officer and service location. Study design is cross sectional using univariate, bivariate, and multivariate analysis.

Based on the result of univariate and bivariate analysis showed that factors which related to Family Planning are family support and officer behaviors and the unrelated factors are age, education, knowledge, number of child, child's value, attitude, and location. Multivariate analysis showed the most dominant variable is officer behaviors.

Efforts which can be done to increase KB coverage based on the results of this study are improving officer's role, training as counselor, public figure or religious figure approaching, PUS family development economically by easy loans which related to any action to success the family planning program."

"Studi kasus dilakukan di industri mebel informal yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam hal usaha kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan studi kasus untuk mendapat informasi tentang sarana dan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pajanan di tempat kerja, keluhan akibat pajanan debu kayu, gangguan saluran napas pada tenaga kerja, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi terjadinya penyakit, usulan alternatif pemecahan masalah serta hasilnya. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran lingkungan kerja serta sarana kesehatan dan keselamatan kerja; pada tenaga kerja dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan uji faal paru. Hasil studi kasus didapatkan sarana kesehatan dan keselamatan kerja masih kurang antara lain ventilasi, penerangan (75 luks), kadar pajanan debu kayu masih di bawah nilai ambang batas (1-5mg/m3), keluhan akibat pajanan debu kayu sudah dirasakan antara lain bersin-bersin dua orang, gatal di mata dan kulit dua orang, batuk-batuk dua orang dan satu kasus asma tanpa disertai penurunan uji faal paru. Faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kasus adalah merokok dan atopi, asma yang diderita mungkin berhubungan dengan pekerjaan. Hasil perbaikan yang dicapai antara lain perbaikan ventilasi, pencahayaan dan kebersihan lingkungan kerja, terhadap kasus pembatasan waktu kerja dan mengurangi merokok.

---

This case study was conducted, considering that informal furniture industries usually do not on work health and safety. The objective of this study was to obtain information on facilities and its health and safety, exposure on work environment, complaints caused by exposure to wooden dust, disorders of respiratory tract in the workers, other factors that seems to contribute the illness, to propose of alternative problem solving and the result of it's. Data for this case study have been collected from observation and measurements of the work environment, observation of the facilities and health safety, interview, physical examination, laboratory examination and lung function test to the workers.

The results of this case study indicates that work health and safety is not adequate, such as minimal ventilation and light (75 lux). Although exposure to wooden dust is still below the permitted limit (1-5 mg/m3), are complaints caused by exposure to wooden dust such as sneezing, irritation of eyes and skin, cough each other two workers; and one special case asthma without decrease of the lung function. Other factors that may contribute to the effect are cigarettes and individuals atopi, asthma probably work related diseases. The improvements of this case study are ventilation, lighting and environment; one special case asthma have suggested to reduce the working hours and cigarettes."