Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Haryo Ksatrio Utomo
" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta defisit perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2012. Secara substansif, defisit perdagangan Indonesia disebabkan oleh pilihan modernisasi pembangunan bagi negara sejak era pemerintahan Suharto. Penerapan agenda modernisasi ditunjukkan melalui implementasi ATC dan ACFTA. Kedua protokol perjanjian internasional menunjukkan kuatnya pengaruh modernisasi dari negara maju. Negara maju mendesain perencanaan pembangunan untuk negara Indonesia. Negara Indonesia memperoleh imbalan arus investasi asing. Paradigma modernisasi mengarahkan pada perubahan matriks kebijakan industri menjadi jasa dan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T33735
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Ksatrio Utomo
" Proses reformasi birokrasi dengan metode e-Bureaucracy di Kabupaten Jembrana memunculkan satu asumsi bahwa modernisasi birokrasi dapat tertunjang oleh sistem kemasyarakatan berbasis pada nilai budaya. Secara normatif, ada asumsi bahwa penerapan e-Bureaucracy sejak masa Bupati I Gede Winesa mampu mereformasi birokrasi Kabupaten Jembrana. Namun, hasil penelitian terbaru pada masa Bupati Putu Artha menunjukkan bahwa ada anomali potensi kegagalan e-Bureaucracy, mulai dari penurunan fungsi menara J-Net, tidak berfungsinya Kantor Internet Desa, hingga pelayanan birokrasi secara manual. Hasil ... "
UI Center for Study of Governance Universitas Indonesia, 2015
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Ksatrio Utomo
" Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara ide politik perbedaan berdasarkan perspektif feminisme dengan masalah konflik sosial di dalam masyarakat Indonesia. Gagasan politik perbedaan dalam konteks feminis ini melihat masalah utama dalam masyarakat kita bukanlah untuk beradaptasi dengan persamaan, melainkan upaya beradaptasi dengan perbedaan. Penelitian ini juga melihat bahwa saat terjadi konflik antar komunitas ini dengan perspektif perempuan karena dalam setiap konflik, perempuan selalu menjadi korban utama. Masalah lain adalah dikotomi ruang publik dengan ruang ... "
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Ksatrio Utomo
" Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara ide politik perbedaan berdasarkan perspektif feminisme dengan masalah konflik sosial di dalam masyarakat Indonesia. Gagasan politik perbedaan dalam konteks feminis ini melihat masalah utama dalam masyarakat kita bukanlah untuk beradaptasi dengan persamaan, melainkan upaya beradaptasi dengan perbedaan. Penelitian ini juga melihat bahwa saat terjadi konflik antar komunitas ini dengan perspektif perempuan karena dalam setiap konflik, perempuan selalu menjadi korban utama. Masalah lain adalah dikotomi ruang publik dengan ruang privat ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Ksatrio Utomo
" The use of technology in reforming the government bureaucracy, namely e-Bureaucracy in the regency of Jembrana raises the assumption that the modernization of the bureaucracy can be supported by the social system based on cultural values. It is assumed that the implementation of e-Bureaucracy since the leadership of Regent I Gede Winesa was able to reform the bureaucracy in Jembrana. However, the latest research of his successor?s leadership suggests that there is the potential for ... "
Depok: UI Center for Study of Governance Universitas Indonesia, 2015
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Ksatrio Utomo
" Artikel ini mengeksaminasi praktik kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) ketika presiden mengintervensi proses pembahasan RUU tersebut di parlemen. Di tengah proses pembahasannya, Presiden mengintervensi DPR melalui forum gabungan partai politik pendukung pemerintah di DPR atau dikenal dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) dengan meminta partai pendukung pemerintah yang tidak memiliki posisi resmi dalam ketatanegaraan Indonesia untuk mendukung usulan pemerintah tersebut. Tulisan ini beranggapan bahwa intervensi presiden ... "
Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017
320 JURPOL 3:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library