Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Gularso
"
Fungsi Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya sebagai tempat untuk menghukum, membina dan merehabilitasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulanginya lagi (insaf), namun kenyataannya kejahatan dan pelanggaran justru terjadi di lapas, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di lapas tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka di dalam pelaksanaannya Lapas Narkotika Nusakambangan menyelenggarakan sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen. ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29692
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Endang Partrijunianti Gularso
"
ABSTRAK
Pada tahun 1981, Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 th 1981, dan dalam kurun waktu 18 tahun, Depok menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No 15, atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat maka Kotif Depok diangkat menjadi Kodya Daerah Tk II Depok dan ditetapkan pada tgl 20 April 1999.Perkembangan kota Depok semakin pesat dan meluas ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya.Pembangunan perumahan, pembangunan perkantoran, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, pembangunan pasar ...
"
Depok:
2012
D1305
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Endang Partrijunianti Gularso
"
Pokok pembicarran dalam skripsi ini adalah suatu usaha untuk memberikan gambaran mengenai nilai ekonomis anak dalam keluarga di daerah padesaan di wilayah Selatan Jakarta, yaitu daerah desa Cilangkap dan daerah Ciracas ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1979
S12775
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
William Gularso
"
Hak cipta dan hak terkait merupakan komponen integral dalam karya sinematografi seperti film. Upaya kolaboratif para pembuat film menghidupkan ide cerita, dengan para aktor mengambil peran untuk memerankan karakter dan adegan. Di bawah Undang-Undang Hak Cipta, aktor yang ditampilkan dalam film diberi hak ekonomi atas karya hak cipta film tersebut. Aktor juga membutuhkan perlindungan, selain pencipta karya seni. Aktor dalam sebuah produksi harus diberi pertimbangan khusus untuk waktu dan energi yang mereka curahkan untuk keahlian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
