Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memasuki PJP II kita semua telah bersepakat, bahwa sasaran umum pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Bangsa yang maju terutama ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sehingga berdampak terhadap kemajuan di bidang-bidang yang lain. Ekonomi yang maju akan mempercepat kemajuan di bidang iptek, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan fain-lain. Bangsa yang mandiri ditandai oleh kemampuan bangsa dalam 'membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatan sendiri.Adapun kesejahteraan, pada taraf paling awal ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling pokok yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keadilan, yang menjadi terra abadi dalam pembangunan, ditandai oleh kemampuan bangsa dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara merata, sehingga bisa menjangkau masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, juga dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Keadilan juga harus tercermin pada kian menyempitnya kesenjangan sosial ekonomi. Kesejahteraan dan keadilan sangat erat kaitannya dan sering dibahas secara satu kesatuan pengertian.Untuk bisa mencapai sasaran tersebut, kita harus mangerahkan segenap potensi Berta mendayagunakan segala kemampuan dan daya yang dimiliki masyarakat. Potensi, kemampuan, dan daya masyarakat tersebut bila dimanfaatkan secara baik akan menjadi pendorong yang kuat bagi kemajuan pembangunan nasional."

"Upaya untuk membangun format baru perekonomian nasional Indonesia di atas cita-cita keadilan dan semangat kemandirian sebagai kelanjutan cita-cita dan semangat kemerdekaan, bukan pekerjaan yang mudah mengingat banyaknya persoalan yang harus dihadapi. Kemandirian adalah kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya nasional serta dalam membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memenuhi kepentingan bersama dalam masyarakat bangsa-bangsa. Bahwa ekonomi pasar merupakan sebuah sistem yang lebih unggul dari sistem lainnya, telah terbukti dan karena itu mau tidak mau Indonesia juga harus menganut dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonominya dalam kerangka sistem tersebut. Namun hal itu tidak berarti bahwa kedaulatan ekonomi dapat diserahkan begitu saja kepada pasar. Negara harus tetap memegang kedaulatan di bidang ekonomi, dan tidak ragu-ragu untuk melakukan intervensi dan regulasi yang bijak yang menjamin bahwa ekonomi berjalan dan dikelola bukan hanya secara efisien tetapi juga berkeadilan, seperti diamanatkan juga dalam UUD. Untuk mencapai semua itu diperlukan kepemimpinan nasional atau penyelenggara negara yang kompeten dan yang sadar dan paham atas amanat yang dipikulnya, bukan kepentingan pribadi atau partai dan golongan yang didahulukan, tetapi kepentingan bangsa semata."