Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji permasalahan pengaturan tatalaksana jenazah Covid-19, kewajiban dan kewenangan rumah sakit dalam penetapan pengelolaan jenazah Covid-19, serta menganalisis penerapannya di RSU Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara narasumber dengan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai tatalaksana pengelolaan jenazah Covid-19 dapat ditemui dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam situasi Covid-19 kewajiban Rumah Sakit dalam pengelolaan jenazah adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang mengacu pada sasaran keselamatan pasien, menjaga keamanan pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit dari kemungkinan adanya konflik penolakan pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19, serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas seluruh kejadian yang terjadi di rumah sakit. Dalam penelitian, ditemukan bahwa RSU Kota Tangerang Selatan telah melakukan kewajibannya dengan mengeluarkan Keputusan Direktur tentang standar pelayanan jenazah, menjaga keamanan dan pasien, pengunjung, dan petugas, serta membuat dan melaksanakan hospital bylaws yang tertuang dalam Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan kewenangannya, RSU Kota Tangerang Selatan juga telah mengeluarkan SOP Pemulasaran Jenazah khusus Covid-19. Penelitian ini menyarankan bagi masyarakat, rumah sakit, dan pemerintah untuk masing-masing sesuai perannya mengetahui, menjalankan dan mengawasi penerapan kewajiban dan kewenangan rumah sakit dalam penetapan pengelolaan jenazah.

---

This thesis examines the regulations for the management of Covid-19 corpses, the obligations and authorities of hospitals in determining the management of Covid-19 corpses, and analyzes its application at the South Tangerang City General Hospital. This study uses a juridical-normative research method with descriptive research type, secondary data collection consisting of legal materials, as well as primary data through interviews with sources and qualitative data analysis methods. The conclusion of this study is the regulation regarding the management of Covid-19 corpses can be found in Law No. 4 of 1984 on Infectious Disease Outbreaks, Government Regulation No. 40 of 1991 on Control of Outbreaks of Infectious Diseases, as well as Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/4834/2021 on Protocols for the Management of the Beginning and Burial of Corpses for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). In the Covid-19 situation, the hospital's obligation in managing corpses is to provide safe and effective health services in accordance with hospital service standards that refer to patient safety goals, to maintain the safety of patients, visitors, and hospital staff from possible conflicts of refusal to return corpses with Covid-19 protocols, as well as the obligation to be responsible for all events that occur in hospitals. In the study, it was found that the South Tangerang City General Hospital had carried out its obligations by issuing a Director's Decree regarding the standard of corpse service, maintaining security and patients, visitors, and officers, as well as making and implementing hospital bylaws as stated in the Governance Pattern for the South Tangerang City General Hospital. Based on its authority, the South Tangerang City RSU also has issued a special Covid-19 SOP for the Beginning of Bodies. This study suggests that the community, hospital, and government should each according to their roles know, carry out and supervise the implementation of the hospital's obligations and authorities in determining the management of corpses. "