Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali manusia memiliki kebutuhan yang memerlukan kerja sama dengan pihak lain yang melahirkan perjanjian. Terdapat beberapa alat bukti dari perjanjian, salah satunya kuitansi sebagai alat bukti tertulis yang merupakan bukti transaksi dari penerimaan uang atas pembayaran.Tesis ini membahas mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti adanya utang piutang berdasarkan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT.Smr juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 dan membahas dasar gugatan atas tidak dibayarnya suatu utang menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kedudukan kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang, serta perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian deskriptif-analitis.Penelitian ini juga menganalisis dengan pendekatan kualitatif. Kedudukan kuitansi dalam putusan tersebut dapat dibenarkan adanya perjanjian utang piutang yang mendasari karena gugatan Penggugat dan hasil putusan yang menyatakan Tergugat memiliki utang.  Tidak dibayarnya suatu utang sebagaimana pertimbangan majelis hakim seharusnya merupakan gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Penggugat.  Dengan demikian, alangkah baiknya jika setiap perjanjian dilakukan secara tertulis dan hakim dalam menjalankan kewenangannya harus lebih teliti dan cermat.

---

Nowadays, often times people have needs that require cooperation with other parties that lead to agreements. There are several evidences of agreement, one of which is a receipt as written evidence that is proof of the transaction from receiving money for payment.This thesis discusses the position of receipts as a proof of the existence of debt based on the Judge's decision in the Samarinda High Court's Verdict Number 18/Pdt/2016 Juncto The Supreme Court's Verdict Number 2070 K/Pdt/2016 and discusses the basis of the claim for non-payment of a debt according to the Judge's decision.This thesis aims to provide an understanding of the position of receipts as a means of proof of accounts payable agreements, as well as differences between breach of contract and tort by using juridical-normative research methods that use secondary data and descriptive-analytical descriptive typology.This study also analyzes the qualitative approach. The position of the receipt can be justified by the existence of the underlying debt agreement due to the Plaintiff's claim and the result of the Judge's decision stating the Defendant has a debt. The non-payment of a debt as considered by the Judges should be a breach of contract, not a tort as filed by the Plaintiff.  Thus, it would be better if every agreement is writtenly made and the Judge in carrying out his authority must be more thorough and careful."

"Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap Indonesia, Denmark, dan Malaysia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum dalam dunia pers baik di Indonesia, Denmark, dan Malaysia.Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan pers Indonesia dan Denmark menerapkan doktrin vicarious liability dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh jurnalis, sedangkan di Malaysia tidak menerapkan doktrin vicarious liability. Hal ini dikarenakan kegiatan pers di Malaysia diawasi dengan ketat oleh pemerintah, maka para jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah. Penyelesaian permasalahan pers di Indonesia dan Denmark dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, namun di Malaysia penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah.

---

Freedom of the press in Indonesia is guaranteed in Article 28 F Indonesia's Constitution 1945. Guarantee of freedom of the press also provide freedom for the journalist to do their job such as to seek, obtain, dan disseminate the information to the public. However, journalists often commit an offense of an unlawful act while doing their job. This thesis discusses the corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist comparing by the cases between Indonesia, Denmark, and Malaysia. Furthermore, this thesis discusses the dispute resolution of an unlawful act of the press in Indonesia, Denmark, and Malaysia.The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that press company in Indonesia and Denmark apply the doctrine of vicarious liability in solving the problems done by journalists, while in Malaysia do not apply vicarious liability's doctrine. This is because the Malaysian press activites closely monitored by the government, the journalist who commited an unlawful act, or at least who is not in accordance with the Malaysian government's policies is sanctioned directly from the government. Solving problems of the press in Indonesia and Denmark can be resolved through the Press Council, but in Malaysia the government's settle the dispute."