Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses pengeringan merupakan suatu cara pemeliharaan terhadap suatu produk bahan pangan. Pengeringan secara alami, yaitu menggunakan sinar matahari langsung dirasakan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengeringan yang dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat pengering yang dapat meminimalkan waktu pengeringan. Modullar Air Dryer (MAD) adalah sebuah alat pengering yang dilengkapi kolektor plat datar dan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi utama. Sinar matahari yang dapat digunakan secara gratis menjadikan MAD sebagai alat pengering yang murah dengan perawatan yang mudah. Pembuatan MAD ini disesuaikan dengan cuaca di negara kita yang memiliki intensitas matahari cukup tinggi. Selain itu, hasil pertanian yang besar di negara kita menjadi salah satu alasan pembuatan MAD.Pengujian MAD kali ini adalah untuk mengetahui kesetimbangan massa dan energi dalam proses pengeringan bahan pangan. Untuk pengujian kali ini digunakan bawang merah sebagai bahan uji. Persiapan awal yang dilakukan adalah meletakkan MAD pada tempat yang mendapatkan intensitas matahari cukup tinggi. Bawang merah yang akan dikeringkan diletakkan pada rak-rak yang tersedia dengan menggunakan wadah. Pengambilan data dilakukan setiap 10 menit. Data yang didapat dari pengujian antara lain temperatur udara masuk dan keluar ruang kolektor, temperatur ruang kolektor, temperatur ruang pengering, kelembaban relatif ruang pengering, massa bawang merah, intensitas matahari, dan temperatur lingkungan. Sedangkan, kecepatan aliran udara yang melalui ruang kolektor dan ruang pengering tidak berubah.Data yang didapat dari hasil pengujian diolah dan didapatkan hasil bahwa secara ideal, proses pengeringan dalam MAD tidak setimbang karena terjadi perbedaan antara aliran massa uap air dan aliran energi yang masuk dan keluar sistem. Untuk aliran massa uap air, dari tiga kali pengujian, perbedaan yang terjadi adalah - 0.1251g/s, - 0.3967g/s, dan 0.0753g/s. Sedangkan, untuk aliran energi perbedaan yang teijadi adalah 0.254kJ/s, - 0.404kJ/s, dan 0.958kJ/s. Perbedaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan besamya aliran massa dan energi yang masuk dan keluar sistem. Sehingga, sistem pengeringan MAD dianggap memiliki kesetimbangan massa dan energi."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konflik kekerasan kolektifdan anarkisme sosial dengan menganalisis kasus penyerangan Polres OganKomering Ulu (OKU) Baturaja Sumatera Selatan oleh sekelompok oknumanggota TNI-AD dari Batalyon Arteleri Medan (Yon Armed) 15/76 TarikMartapura, yang terjadi pada awal tahun 2013 tepatnya 7 Maret 2013 lalu. Secarakualitatif penelitian ini akan menggambarkan konflik kekerasan kolektif yangterjadi dan anarkisme sosial, yang ada dalam masyarakat dengan mengambilkasus penyerangan Polres OKU Baturaja Sumatera Selatan, oleh sekelompokoknum anggota TNI-AD dari Bataliyon Armed 15/76 Tarik Martapura. Konflikyang saling berhadapan satu dengan lainnya yang berdampak dengan kehancuranitu, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) komunikasi yang tidak efektifdiantara kedua lembaga negara tersebut, (2) faktor psikologis, adanya jiwa massa,emosi dan kekerasan kolektif yang dilakukan massa; (3) adanya arogansi oknumanggota Polri, sikap arogan oknum anggota Yon Armed 15/76 Tarik Martapurayang tidak menerima penjelasan dari Danyon Armed mengenai penyelesaiankasus penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus oleh oknum anggota PolresOKU Baturaja, dan stereotip yang menganggap kelompok satu lain lebih baikdari kelompok yang lain, yakni anggapan bahwa lepas dari ABRI, Polisi lebihenak dari TNI, (4) dan faktor pengaruh media massa dalam memberitakan konflikyang terjadi terhadap masyarakat.

---

ABSTRACT This research is aimed collective violence conflicts and social anarchism by toanalyse exploring cases on attacks at Ogan Komering Ulu (OKU) Baturaja,Sumatera Selatan by a group of Indonesian Army Ground Forces (TNI AD) fromBattalion Arteleri Medan (Yon Armed) 15/76 Tarik Martapura which happenedearlier this year, on March 7th 2013. Qualitatively, this research will examinethe conflicts of collective violences that happened and social anarchism that isembodied within the Indonesian society. This will be done by using a case onPolres OKU Baturaja Sumatera Selatan attack by a group of the Indonesian ArmyGround Forces (TNI AD) from Battalion Armed 15/76 Tarik Martapura. Conflicts that come towards each other, resulting in disintegration, are caused by several factors. First of all, the ineffective communication strategies between the two stateagencies. Second of all, the psychological factor of the mass, such as emotion andcollective violence. Next, polices arrogance, especially which comes from themember of Yon Armed 15/76 Tarik Martapura who rejected an explanation fromDanyon Armed. The explanation focuses on the solution of Pratu HeruOktavianus's shooting by the member of OKU Baturaja from Danyon Armed; andin considering one was better than the other. The thought of the polices beingmore comfortable than TNI, when seperated from ABRI. Lastly, the influence ofmass media in reporting social violence. "

"Awal abad ke-21 merupakan masa dimana film-film superhero mulai bangkit menjadi genre yang populer di Hollywood. Selama satu dekade terakhir, film-film superhero menjadi salah satu genre yang paling populer dan menguntungkan dalam industri perfilman. Meski begitu, masih terdapat ketidakseimbangan dalam representasi tokoh perempuan di genre ini. Ketidakseimbangan tersebut terlihat tidak hanya dalam jumlah karakter namun juga dalam kualitas tokoh perempuan tersebut. Makalah ini menganalisis penggambaran tokoh Black Widow dalam film The Avengers sebagai heroine yang mendobrak stereotip perempuan di film superhero. Berdasarkan teori dan konsep gender dari penulis-penulis feminis seperti Simone de Beauvoir dan Kate Milltet, makalah ini membahas konstruksi gender yang muncul dalam film-film superhero dan bagaimana film The Avengers menyikapi isu feminis melalui penggambaran tokoh Black Widow. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan pentingnya tokoh perempuan yang mampu memiliki karakteristik maskulin namun tetap juga mempertahankan aspek-aspek feminin mereka.

---

The early of 21st century was the period when superhero movies started to revive into a popular genre in Hollywood. Throughout the last decade, superhero movies became one of the most popular and profitable genres in the film industry. However, there is still an inequality in the representation of women in the superhero movies. The inequality is seen not only in the quantity of female characters, but also in the quality of their roles. This paper analyzes the depiction of Black Widow in The Avengers as a heroine who breaks the stereotypes of women in superhero movies. Based on some theories and concepts of gender from feminist writers such as Simone de Beauvoir and Kate Millet, this paper examines gender construction that occurs in superhero movies and how The Avengers addresses the issue trough the portrayal of Black Widow. The goal of this paper is to show the importance of having female characters that can exhibit masculine traits, yet still maintain their feminine aspects."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasalahan terkait dengan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan menteri dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri karena tidak ada pendelegasian wewenang dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,kemudian dalam hal mekanisme proses pengharmonisasian peraturan menteri bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Permasalahan baru yang timbul yaitu masih kurangnya kualitas dan kuantitas perancang peraturan perundang-undangan yang bertugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengharmonisasian seluruh rancangan peraturan menteri.

---

ABSTRACTThis research discusses harmonizing the draft ministerial regulation, analysis of Law and Human Right MinistryRegulation No. 23/2018 about Harmonizing The Draft Ministerial Regulation, Draft Regulation of Non-Ministerial Governmen Institutions, or Draft Regulations From Non- Structural Institutions by Legislative Drafter. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 23/2018 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on harmonizing the draft ministerial regulation. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Law and Human Rights did not has any authority harmonizing the draft ministerial regulation because there is no delegation of authority from a higher regulation, that is The Law No.12/2011 Concerning The Establishment Of Legislation, then in the case of the mechanism of the harmonization of ministerial regulations contrary to the principles of the establishment of legislation. A new problem that arises is that there is still a lack of quality and quantity of the legislative drafter in charge of The Ministry Of Law and Human Right to harmonize the entire draft ministerial regulation."