Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Esti Wiyandari
Hubungan antara kebijakan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan investasi bidang usaha jasa telekomunikasi ditinjau dari importasi produk telekomunikasi yang dimpor oleh pengusaha jasa telekomunikasi : studi kasus pada wilayah kerja kantor pelayanan bea dan cukai (KPBC) tipe A Soekarno Hatta
" Kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah saat ini adalah untuk meringankan beban pajak, baik bagi kalangan pengusaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Hal ini disebakan karena pemerintah ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14209
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library