Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pembuatan akta wasiat apabila tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta maka akan berakibat akta tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan yang kemudian timbul yakni adanya akta wasiat dengan dihadiri oleh saksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan penghadap. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan pembuatan akta wasiat sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta implikasi yuridis terkait dengan kedudukan saksi akta yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat keempat. Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa permasalahan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Simpulannya adalah Pembuatan Akta Nomor 103 tersebut tidaklah sesuai dengan sebelum maupun sesudah diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris. Implikasi hukum yang terjadi terhadap Notaris X selaku pembuat akta wasiat, yakni dapat dimintakan ganti kerugian melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, serta dapat dikenai sanksi secara administratif maupun kode etik.

 

---

In the making of a will if it does not fulfill the formal form of the deed then the act can be canceled. The next problem is the presence of the will of the will with the presence of a witness who has a family relationship up to the third degree with the face. The issue in this thesis is how the provision of a will before and after the Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding the Notary Deed, as well as juridical implications relating to the position of witnesses of a family relationship up to date fourth degree. The research method used to analyze the problem is normative juridical by using secondary data obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The conclusion is that the Making of Deed Number 103 is not in accordance with before or after the promulgation of the Act of Notary Position. The legal implication of Notary X as a lawmaker is to be compensated by a lawsuit against a lawsuit, and may be subject to administrative sanction or code of ethics

 

"

"Pemberian pinjaman dan perolehan pinjaman merupakan kegiatan yang lazim terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan di antara kedua belah pihak telah memiliki suatu kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal yang disepakati. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan belum atau tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka salah satu cara pengembalian pinjaman tersebut adalah dengan mengajukan permohonan pailit. Dalam skripsi ini membahas mengenai salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu badan usaha demi kepentingan umum. Pengajuan permohonan pailit ini, dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cibadak sebagai suatu tindak lanjut dari putusan pengadilan pidana yang mana terdapat perintah untuk melelang dan membagikan harta tersebut secara adil kepada seluruh investor.

---

Lending and acquisition loans are common activities. This can occur because in between the two sides have had a belief that the loan will be reimbursed on an agreed date. When on a date specified cannot restore the loan, then one way of the loan repayment is by applying for bankruptcy. In this thesis deals with one of the tasks and authorities of the Attorney General to file a petition in bankruptcy against a business entity for the sake of public interest. The filing of a petition in bankruptcy, was carried out by Cibadak State Prosecutor as a follow-up of the Criminal Court's verdict where there is an order to the property and share auctions are fair to all investors."