Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja khususnya mengenai kuota minimal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mepekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor. Pembahasan tersebut dilakukan dikarenakan pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Bogor dikarenakan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari berbagai berita nasional maupun daerah khususnya Kabupaten Bogor mengenai penyandang disabilitas yang haknya masih belum dipenuhi sebagaimana yang seharusnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai kuota bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor dan bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bogor. Skripsi ini berbentuk penelitian yurisidis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan UPTD Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih belum lengkap mewadahi hak penyandang disabilitas dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis analyze about the fulfillment the right of disability people to work especially about the minimal quota that must be fulfilled by company to hiredisability people in Kabupaten Bogor. The research done because the right about that fulfillment not fully held in Kabupaten Bogor because the various problem and obstacles that faced. This can be seen from various national or region especially in Kabupaten Bogor news about the right of disability people that yet to fulfilled based on.

This thesis talk about how the rule about quota for company to hire disability people ketentuan in Kabupaten Bogor and how the implementation about the that rule for company in Kabupaten Bogor. The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical.

The research was conducted by literature research and document with interview to Labor Offices Kabupaten Bogor, Social Offices Kabupaten Bogor and UPTD Service of Labor Inspection Region I Bogor.

This research conlude that law no. 8 2016 about disability people still not complete to accommodate the right of disability people and still a lot violation that have been found in the implementation."

"Pada dasarnya, penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu solusi untuk menekan permasalahan yang muncul akibat penggunakan pembangkit listrik konvensional, salah satunya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, umumnya sistem PLTS hanya memiliki efisiensi sebesar 15-20%. Pada rentang nilai ini, dianjurkan untuk sistem tersebut mendapatkan nilai yang tertinggi yang dapat sistem tersebut capai. Penelitian ini berisikan studi aliran daya yang bertujuan untuk menganalisis lokasi optimum untuk implementasi jaringan PLTS dengan cara mengevaluasi nilai dari rugi-rugi yang terjadi pada sistem yang dijadikan objek penelitian (dalam hal ini jaringan kelistrikan Lombok). Studi ini dilakukan dengan cara membuat model (biasa disebut dengan SLD) dari jaringan kelistrikan Lombok. Studi ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Electrical Transient Analysis Program (ETAP) versi 12.6.0 untuk melakukan simulasi, kalkulasi, dan memproses data bedasarkan metode Newton-Raphson sebagai acuan dasar perhitungan. Dengan perangkat lunak tersebut, dilakukan simulasi interkoneksi jaringan PLTS sebesar 5 MWp dengan jaringan PLN Lombok. Simulasi tersebut dilakukan beberapa kali dengan variable bebas berupa titik lokasi untuk melakukan interkoneksi tersebut. Ada total 4 titik uji (beruba bus gardu induk) yang dapat di bandingkan keluaran rugi-ruginya. Dari hasil perhitungan dan pemrosesan simulasi tersebut, didapatkanlah hasil perhitungan aliran beban untuk jaringan kelistrikan yang diuji. Hasil perhitungan tersebut berisikan banyak hal, salah satunya adalah susut tegangan dan rugi daya yang dihasilkan terjadi. Dari analisis yang dilakukan, didapatkan skema interkoneksi sistem PLTS dengan sistem jaringan kelistrikan PLN yang dilakukan pada bus Kuta adalah skema yang menghasilkan susut tegangan terkecil, yaitu sebesar 0,17%. Namun, untuk skenario dengan kontribusi PLTS terbesar adalah skenario Paokmotong dengan kontribusi sebesar 99,91%.

---

Practically, Renewable energy sources have been used as one of the numerous solutions to suppress the problems that occur due to electrical conventional generation, one of the renewable energy is photovoltaic (PV) solar plant. Nevertheless, the photovoltaic system has an average efficiency of around 15-20%. With this range of value, it is highly recommended for the system to gain the maximum efficiency possible. This research consists of load-flow study that aims to analyze the optimum location for solar PV implementation by evaluating the losses of the examined system. The study is performed by modeling the power system of the Lombok electrical network. This study was conducted by modelling the single line diagram (SLD) of Lombok electrical network and by operating the Electrical Transient Analysis Program (ETAP) version 12.6.0 to calculate, simulate, and process the data based on Newton-Raphson's method as the references of the calculation. With that software, the simulations of 5 MWp PV solar panel interconnection on Lombok electrical network model was conducted. The simulations was tried several times with the loaction of the interconnection ad the independent variable. In total, there are 4 possible locations (in the form of substation busses) which losses of each scheme can be compared. By the simulations and calculations are done, the final result of the load flow analysis of the observed systems can be obtained. The final result consist of many things, one of them are voltage-drop and power losses, not only per busses, but also the total of the system. Based on the calculations and simulations of each schemes, shows that the best location for PV implementation on grid-solar power plant interconnected system in Lombok electrical network is on Kuta substation with 0,17% voltage-drop apprears. Nevertheless, the scenario with the highest power contribution is Paokmotong scenario with 99,91% of total power contributed to the load."

"Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen konstitusi dalam nomokrasi Islam di negara Madinah memiliki prinsip-prinsip konsitusionalisme. Konstitusionalisme inilah yang menghendaki adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Piagam Madinah inilah yang memiliki prinsip-prinsip yang memiliki karakter khas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia kontemporer. Karakter hakikat asal hak asasi manusia, universalisme Islam, proporsionalitas hak dan tanggung jawab serta kewajiban asasi manusia menjadi khas hak asasi manusia dalam nomokrasi Islam yang ada di Piagam Madinah. Hak asasi manusia kontemporer yang lahir dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh negara barat dinilai memiliki perbedaan prinsipil dengan perspektif nomokrasi Islam sehingga melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo yang berlandaskan nilai Islam. Komparasi hak asasi manusia antara nomokrasi Islam dan kontemporer menjadi diskursus yang membangun titik temu yang dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar dunia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diimplementasikan secara substansial dan formal. Implementasi inilah yang selanjutnya menjadi upaya untuk memperkuat hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan cita negara dalam pembukaan konstitusi.

---

The Medina Charter as one of the constitutional documents in Islamic nomocracy in the Medina state has constitutionalist principles. This constitutionalism requires the regulation and protection of human rights. The constitutionalization of human rights in the Medina Charter has principles that have a distinctive character when compared to contemporary human rights. The character of the nature of the origin of human rights, Islamic universalism, proportionality of rights and responsibilities as well as human obligations are typical of human rights in Islamic nomocracy in the Medina Charter. Contemporary human rights born from the declaration of Human Rights initiated by western countries are considered to have principal differences from the perspective of Islamic nomocracy, thus giving birth to the Cairo Declaration of Human Rights which is based on Islamic values. The comparison of human rights between Islamic nomocracy and contemporary point of view becomes a constructive discourse that can be an important lesson for Indonesia as a democracy with the largest Muslim population in the world. The constitutionalization of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be implemented substantially and formally. This implementation then becomes an effort to strengthen human rights in Indonesia in accordance with the ideals of the state in the opening of the constitution."