Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari masalah yang dihadapi oleh Badan Keluarga Berencana Nasional yaitu cukup banyak wanita kawin (Pasangan Usia Subur) usia 15-45 tahun yang belum bersedia dan tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk pengaturan kelahiran. Keikutsertaan wanita kawin untuk mengikuti KB (menggunakan alat kontrasepsi) dikarenakan mereka mengetahui ada program KB (yang sebelumnya tidak ada) dan adanya tindakan (menerima/meniru atau menolak). Faktor-faktor tersebut berhubungan erat dengan aspek komunikasi, baik komunikasi melalui media massa, maupun komunikasi non media massa seperti komunikasi intra pribadi, antar pribadi dan komunikasi kelompok, serta faktor diluar unsur komunikasi (demografi) seperti umur, jumlah anak hidup dan pendidikan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor pengetahuan, persepsi, sikap dan faktor demografi serta untuk mengetahui perbedaan pengaruh (faktor penentu) antara komunikasi media massa dengan faktor komunikasi non media massa terhadap keikutsertaan wanita kawin dalam Keluarga Berencana. Menurut Rogers dan Svenning (1969) bahwa komunikasi merupakan suatu aspek penting dalam perubahan sosial, dan bahkan komunikasi merupakan kunci dari perubahan itu sendiri. Peran media massa sangat dominan pada tahap awal untuk menumbuhkan `awarness' terhadap suatu inovasi ham. Untuk mencapai tahap pengenalan yang lebih dalam terhadap KB dan bahkan sampai pada tindakan mengadopsi KB, maka peran komunikasi intra, antar pribadi maupun kelompok sangat penting. Komunikasi intra personal, seseorang melakukan adaptasi biologik yaitu belajar mengenai aspek fisik dan biologik dalam lingkungan (Miler,1966). Komunikasi antar pribadi lebih merupakan proses `kebersamaan' karena keberhasilan tergantung pada ada tidaknya pengertian bersama (Rogers dan Kincaid, 1995). Sedangkan untuk mcncapai maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan atau pemecahan masalah, dan untuk menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya secara akurat maka komunikasi kelompok sangat berperan (Michael Burgoon dan Michael Ruffner, 1990). Faktor non komunikasi (pendidikan dan pengetahuan inovasi) mempunyai pengaruh terhadap keikutsertaan dalam KB dan menentukan kemampuan seseorang untuk dapat memperhitungkan untung ruginva mengadopsi suatu inovasi (Rogers, 1976). Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil penelitian SDKI tahun 1994 yang dilakukan di 27 propinsi di Indonesia. Responden penelitian ini adalah wanita kawin usia 15-49 tahun dengan jumiah sampel penelitian sebesar 28,168 responden. Pengolahan data menggunakan SPSS Window, dan teknik analisis data menggunakan Analisis Diskriminan, yaitu untuk mengetahui secara sekaligus variabel independen atau diskriminator yang paling berperan menentukan variabel dependen atau kreterionnya. Terdapat 10 variabel independen. Hasil analisis diskriminan terhadap 10 variabel indpenden tersebut diatas menunjukan: 1. Lima variabel dari 10 variabel independen mempunyai tingkat signifikasi (< 0,05) dengan keikutsertaan keluarga berencana. Variabel tersebut adalah jumlah anak lahir hidup, pengalaman KB (PENGKB), pengetahuan KB (PENGETKB), komunikasi kelompok (KOMKEL), dan variabel wilayah/geografis (Jawa Bali dan Luar Jawa Bali). 2. Dilihat dari derajat hubungan dengan fungsi diskriminan, hanya variabel `Pengalaman KB (KOMKEL) yang mempunyai hubungan/korelasi 'sangat kuat' atau `sangat tinggi' (r = 0.98). Variabel jumlah anak hidup (CEB), komunikasi kelompok (KOMKEL) dan pengetahuan KB (PENGETKB) mempunyai korelasi yang `cukup' (r = 0.41 -- 0.70), Sedangkan variabel 'wilayah' korelasinya hampir tidak ada yaitu r = < 0.20. 3. Tampak jelas perbedaan pengaruh antara wilayah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali (variabel wilayah sebagai variabel kontrol), dimana variabel pengalaman KB (PENGKB) lebih dominan-perannya di Jawa Bali, sedangkan variabel CEB, pengetahuan KB (PENGETKB) dan komunikasi kelompok (KOMKEL) lebih dominan pengarunya di wilayah Luar Jawa Bali."

"Asma merupakan penyakit penyempitan saluran pernapasan yang dapat hilang timbul pada manusia karena adanya hipersensitivitas pada saluran pernapasan tersebut. Karena sifatnya yang hilang-timbul, asma dapat mempengaruhi produktivitas kerja seseorang melalui serangan asma. Senam Asma Indonesia merupakan salah satu exercise penunjang dalam pengobatan asma, karena dengan mengikuti Senam Asma Indonesia otot-otot pernapasan dibentuk sedemikian rupa agar pada waktu serangan asma otot-otot pernapasan tersebut dapat berfungsi secara optimal untuk membantu bernapas. Kegiatan Senam Asma Indonesia dilakukan di berbagai klub asma yang ada di Indonesia. Di DKI Jakarta saja terdapat lebih dari 20 klub. Kegiatan klub asma diawasi oleh minimal seorang dokter spesialis paru atau dokter umum. Selain kegiatan Senam Asma Indonesia juga dilakukan penyuluhan tentang asma dan pengukuran fungsi paru melalui PFR (Peak Flow Rate). Berdasarkan temuan ternyata 74% responden memiliki sikap dan perilaku yang baik, hanya 24 % responden pernah berkunjung ke IGD, angka rata-rata absensi dari sekolah/pekerjaan 2,25 ± 3,08 per bulan hari dengan absensi 3 bulan terakhir sebesar 3,4 ± 5,42 hari, Biaya penanggulangan penyakit asmanya rata-rata per-orang setiap bulannya sebesar Rp. 24.220,- ± Rp.28.066; , dengan pengeluaran 3 bulan terakhir per-orang sebesar Rp. 47.020,- ±Rp. 47.144,-. Kelompok dengan biaya berobat S Rp. 10.000,- per bulan paling banyak (43%). Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tidak perbedaan bermakna antara responden yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program senam Asma Indonesia dalam hal biaya pengobatan, absensi, perilaku, sikap dan pengetahuan."

"ABSTRAKSemakin terbukanya perekonomian Indonesia, disertai dengan proses globalisasi yang semakin kuat di hampir semua sektor ekonomi menyebabkan ekonomi dalam negeri semakin menjadi bagian dari perekonomian dunia. Dalam kondisi perekonomian yang semakin terbuka, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan setiap peluang yang ada dan secara bersamaan menghindari setiap tantangan yang muncul dari keterbukaan tesebut. Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional , Pemerintah telah mengambil strategi merger Bank BUMN dalam menghadapi persaingan yang bersifat global tersebut. Hasil merger Bank BUMN diharapkan dapat menghasilkan sinergi sehingga mempunyai kapabilitas global dan berwawasan kedepan.Merger Bank BUMN semula ditetapkan empat Bank yaitu BBD, Bapindo, BDN dan Exim menjadi " Bank Catur " namun dalam perkembangannya Bank Exim masuk BPPN sehingga Pemerintah memutuskan BBD dan Bapindo yang akan merger telebih dahulu. BDN dan Exim sementara ini belum diputuskan merger, tetapi ada kemungkinan keempat Bank tersebut tetap seperti rencana semula digabung menjadi satu Bank BUMN. Lingkungan eksternal perbankan seperti faktor ekonomi, politik dan teknologi sangat mempengaruhi industri perbankan yang bersifat turbulen. Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat gejolak kurs rupiah terhadap valuta asing yang telah berjalan sejak Agustus 1997 sehingga Pemerintah terpaksa minta bantuan kepada IMF. Lembaga tersebut dalam memberikan bantuan telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Pemerintah yang meliputi kebijaksanaan makro ekonomi, nilai tukar, restrukturisasi disektor finansial, investasi dan perdagangan. Kebijakan Pemerintah di dibidang perbankan mengarah pada prudent banking dengan penetapan GWM, CAR, BMPK.Perubahan politik di Indonesia masih belum menunjukkan kestabilan sehingga investor masih menunggu kebijakan-kebijakan yang akan diambil Pemerintah yang baru. Berdasarkan analisis industri yang menggunakan " five forces " nya Porter, ancaman pelaku baru relatif kecil, kekuatan tawar menawar pemasok sangat kuat, kekuatan posisi pembeli dalam hal ini nasabah kredit kurang kuat, ancaman produk pengganti relatip kecil dan persaingan antar Bank di Indonesia sangat kompetitif. Dalam analisis SWOT, kekuatan Bank BUMN mempunyai corporate image yang baik, jaringan kantor cabang luas, berpengalaman pada transaksi operasional dan mempunyai sistem perencanaan & pengawasan intern diantaranya memperoleh ISO 9000. Kelemahannya mempunyai aset dan modal relatif kecil dibandingkan perbankan Asia Pasifik dan Dunia, produk kurang bervariatif, teknologi informasi belum digunakan maksimal, profesionalisme dan enterpreunership dirasakan kurang. Dengan integrasi perekonomian dunia merupakan peluang bisnis dan dibentuknya Persero - Penyelesaian Kredit Bermasalah membantu dalam portfolio kredit yang sehat Sedangkan ancamannya, adanya persaingan dengan Bank Asing yang masuk ke Indonesia dan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan. Merger Bank BUMN disesuaikan dengan bidang usaha yang digarap yaitu korporasi dan memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda sehingga diharapkan akan terjadi sinergi. Untuk menjadi Bank BUMN yang sehat ( clean Bank) maka kredit bermasalah dialihkan kepada Persero - Pengelola Kredit Bermasalah { PKB }.Disamping itu Bank Asing diijinkan menjadi pemegang saham mayoritas dengan tujuan agar terjadi transfer ilmu pengetahuan & teknologi serta memanfaatkan jaringan Internasional Bank Asing tersebut dan untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam memulihkan kepereayaan. Merger Bank BUMN tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memperlancar upaya privatisasi Bank BUMN.Tujuan merger Bank BUMN antara lain, untuk memperkuat aset dan struktur permodalan. Bank BUMN hasil merger akan mempunyai aset Rp.120 triliun dan modal Rp.13,86 triliun sehingga merupakan Bank terbesar di Indonesia. Dengan kualitas aset yang sehat setelah dikurangi kredit bermasalah, akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi pcrsaingan di tingkat regional maupun global. Jaringan kantor cabang sedemikian luas diharapkan mendapatkan basis nasabah yang relatip !ebih banyak. Untuk tujuan efisiensi, kantor pusat yang semula empat menjadi satu dan unit kerja pendukung yang sama digabung menjadi satu seperti unit kerja Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Perencanaan, Akunting- Mengingat Bank BUMN hasil merger merupakan Bank yang sehat maka harus dikelola dengan baik, budaya perusahaan yang dikembangkan harus profesional. Untuk itu manajemen sebaiknya diserahkan kepada profesional swasta dengan memberikan target kerja dan iklim kompetitif.Permasalahan-permasalahan pasca merger perlu mendapat perhatian agar tujuan merger dapat tercapai yang meliputi budaya perusahaan, bentuk/ struktur organisasi, lembaga khusus pengelola kredit bermasalah, sumber daya manusia dan aspek teknis lainnya.Metodologi penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer dengan menggunakan data perusahaan dan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten."

"Elastic rail fastening adalah merupakan sistem penambat rel elastis yang digunakan untuk mengikat rel kereta api ke bantalan, komponen utama dari sistem penambat rel elastis ini adalah Spring Clip. Proses manufaktur dari Spring Clip adalah proses bending dan heat treatment. Di dalam penelitian ini, memanfaatkan energi panas yang tersisa setelah proses bending untuk proses quenching, yang mana proses quenching ini merupakan pengganti dari proses hardening. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur Spring Clip. Penelitian dilakukan dengan berbagai variasi waktu heating yaitu: 9, 10 dan 12 detik, variasi media quenching yaitu : air dan oli, variasi temperatur tempering yaitu : 200, 350, 450, 550, 6500C dengan waktu tahan 2,5 jam. Hasil penelitian memperiihatkan bahwa variasi waktu heating 10 detik, media quenching oil dan temperatur temper 450°C, memiliki Clamping force, kekerasan dan deformasi plastis yang baik dan masuk standar DE maupun SNI. Peningkatan efisiensi yang dicapai setelah penelitian ini berhasil adalah 27,78 % ditinjau dari waktu baku, 50,6 % ditinjau dari kapasitas produksi dan 8,6 % ditinjau dari harga pokok produksi. Penghematan energi yang dapat dicapai dengan adanya proses bane ini adalah 2881,617 kJ untuk satu Spring Clip.

---

Elastic rail fastening system used to tie up train track to sleeper, main component in elastic rail fastening system is Spring Clip. Manufacturing process in the Spring Clip is bending process and heat treatment process.

In this research, calor energy remained from bending process is used for quenching process, where quenching process is a replacement for process it. The purpose of this research is to increase efficiency manufacturing in Spring Clip process.

Research is done in many variations. Heating time variety are 9, 10 and 12 seconds, quenching media variety are water and oil, tempering temperature variety are 200, 350, 450, 550 and 650°C with holding time 2.5 hour.

The result showed that heating time variety is 10 seconds, quenching media oil and tempering temperature 450°C, own clamping force, hardness and a good plastic deformation and according DE standard or SN1 standard. Increasing efficiency reached after the research succeeds 27.78 % from standard time, 50.6 % from production capacity and 8.6 % from manufacturing cost. Energy saving reached with the new process is 2881.617 kJ for one Spring Clip."

"Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupatcn Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijal-can pembangunan dacrah yang tcrtuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis falctor-fakzor apa saja yang mempengamhi koordinasi tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimcnsi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungiawab koordinasi), koordinaéi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, loka.si,jadwa.1 dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui Iaporan, keterangan tertulis dan Iisan), serta hambatan-harnbatan dalam berkoordinasi.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatii dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptitj bempa kata tenulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Iokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstmktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat H Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan mcnganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat bcrjalan secara optimal. Hal ini teljadi karena tgrdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunjkasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan pendukung kcgiatan koordinasi.Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih balk apabila penyelenggaraan Pemerintahan di _daerah dan ulusan-unxsan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Tnstansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demjkian pula halnya dengan pertanggungjawaban scluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah_ Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, schingga dcngan mcmbaiknya faktor-faktor' tersebut akan mertdukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

---

Abstract

The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance ln Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selaton Regency. The Regency of Barilo Selatan is the one from _/ive regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is I 2. 66 4 square meters.

A few of development program that direct to rural commzmigi are involved many institution, such as government institution, non government orgzmization, and community institution. its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. lb accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatarn.

The aims of this research is to describes the activity of coordination ehich has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that iryluence the activity of coordination.

The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. lt conaiictea' with the initial stage, like activity, location, schedule, andjinance. Awareness of each units to carried out coordination, comitmen on agreement such as shyncroriyze acrivigr by using a report, writen and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completchr write in this research.

This research was used qualitative research method I I is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it dirct or indirect from iry?orrnan. ln this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructrir and dept interview to obtain such of data that used to answer all question.

The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority Q/? distric head as a government operation and local development program coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable.

In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory.

Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl."

"Sistem pemerintahan di Indonesia yang mengatur hubungan antara pusat-daerah telah terjadi perubahan yang mendasar semenjak dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan keaua UU tersebut, daerah diberikan kewewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganganya sendiri, termasuk bidang keuangan (fiscal decenUalisatlon) dimana daerah diberikan hak untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (generating revenue). Kreativitas daerah yang Iidak terkontrol dalam menggali sumbersumber pendapatan asli daerah, dikhawatirkan berdampak distortifterhadap para pelaku ekonomi dan pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang pada awal pelaksanaan otonomi harus menghadapi serangkaian tuntutan dari daerah-daerah di wilayah perusahaan beroperasi. Tuntutan-tuntutan dan kreativitas daerah tersebut diajukan oleh daerah dalam rangka meninkatkan penerimaan PAD. Studi ini dimaksudkan hendak mengkaji bagaimana dampak upaya penggalian peneriman PAD yang dilakukan oleh daerah dalam rangka otonomi, terhadap kegiatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia II. Kreativitas daerah dalam menggali sumber-sumber PAD diawal pelaksanaan otonomi menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PAD yang signifikan dibandingkan sebelum otonomi. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa di sebagian daerah penelitian yaitu di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, peningkatan penerimaan PAD tersebut semra nyata berdampak negatif terhadap pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten yang beroperasi di wilayah tersebut. Sedangkan di daerah-daerah lainnya pada umumnya belum menunjukkan dampak yang nyata terhadap pendapatan Cabang Pelabuhan yang beroperasi di masing-masing daerah. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang secara kreatif telah menerbitkan dan melaksanakan secara penuh perda-perda tentang pajak jasa pelabuhan dan retribusi jasa pelabuhan dan mendirikan BUMD bidang jasa kepelabuhanan. Pajak/retribusi tersebut, dikenakan terhadap subyek pajak/retribusi alas obyek pajak/retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan Pelabuhan Cabang Ciwanda Banten. Demikian juga BUMD tersebut, didirikan dengan maksud mengambilalih kegiatan pelayanan jasa pelabuhan dad PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten. Kewenangan pemungutan pajak/retribusi (taxing power) tersebut didasari oleh kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam sengketa/konflik, dimana sebelum otonomi, kewenangan penyelenggaraan pelabuhan sepenuhnya berada di pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN yang ditunjuk. Sebagian daerah lainnya telah menerbitkan perda-perda sejenis namun belum diterapkan secara penuh sehingga belum berdampak pada penerimaan pendapatan PT. Pelabuhan yang beroperasi di wilayahnya. Beberapa daerah lainnya telah menyiapkan regulasi dibidang kepelabuhanan dan bersikap 'wait and see; menunggu kepastian kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam sengketa/konflik antara pemerintah kota/kabupaten/propinsi disatu pihak dengan dengan Pemerintah Pusat di pihak lain. Dibidang Kepelabuhanan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah masing-masing dengan UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004, adalah masih ditemuinya perbedaan persepsi diantara stakeholders, terutama antara Pemerintah Kota/Kabupaten /Provinsi di satu pihak dengan PT. Pelabuhan Indonesia II dan Pemerintah Pusat di lain pihak, sehingga mengakibatkan munculnya konflik diantara kedua pihak. Berdasarkan jenis permasalahannya, konflik yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis konflik, yaitu: 1) Konflik kewenangan pengelolaan pelabuhan; 2) Konflik penerimaan pendapatan asli daerah; 3)Konflik pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat lokal. Pada dasarnya, daerah menuntut agar semua regulasi dibidang kepelabuhanan disesuaikan dengan UU No 22 tahun 1999 dimana daerah mengklaim bahwa berdasarkan UU tersebut, peyelenggaraan pelabuhan menjadi kewenangan daerah. Sementara itu, dengan dasar yang lama, pemerintah pusat bertahan bahwa penyelenggaraan pelabuhan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada BUMN. Seiring perjalanan waktu, konflik kewenangan ini semakin melebar diantara kedua pihak. Potensi konflik kewenangan ke depan masih terbuka lebar sepanjang belum ada kepastian hukum yang mengatur batasan-batasan kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan dari pemerintah kepada daerah yang dapat diterima oleh semua pihak (stakeholders). Selain itu, daerah menuntut kontribusi PT. Pelabuhan Indonesia II yang beroperasi di wilayahnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Bentuk tuntuntan tersebut antara lain berupa tuntutan pembagian pendapatan/revenue, tuntutan penerimaan royalty, tuntutan kepemilikan saham, dan pembagian laba BUMN sebagai dana alokasi umum yang dibagikan secara langsung kepada daerah. Sementara itu kreativitas daerah menggali sumber-sumber PAD melalui pajak dan retribusi jasa kepelabuhanan menimbulkan konflik baru, mengingat subyek dan obyek pajak/retribusi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II yang diambilalih oleh daerah. PT. Pelabuhan Indonesia II juga menghadapi tuntutan-tuntutan dari masyarakat total hampir diseluruh daerah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi ha-hak masyarakat lokal. Bentuk tuntutan tersebut antara lain partisipasi menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, kesempatan kerja, penyelamatan lingkungan dan sumbangan untuk kegiatan lokal. Di daerah tertentu intensitas tuntutan sampai pada pengerahan massa secara fisik. Upaya penyelesaian sengketa kewenangan dalam pengelolaan kepelabuhanan dapat diselesaikan dengan adanya kepastian hukum tentang batas-batas kewenangan di antara para stakeholders dengan mengakomodir trend desentralisasi. Dengan tujuan efsiensi, pengelolaannya haruslah dilakukan oleh kedua pihak secara concurrent dimana kewenangan penyelenggaraan pelabuhan tingkat nasional dan internasional tetap dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan pelabuhan tingkat regional dan lokal masing-masing diserahkan kepada daerah propinsi dan daerah kota/kabupaten. Karena derajat ekstemalitasnya yang Iuas, maka untuk mengatur bidang kepelabuhanan, diperiukan peraturan khusus yang "berterima umum" oleh semua unsur masyarakat secara nasional, sehingga level peraturan yang paling sesuai adalah undang-undang khusus bidang kepelabuhanan. Daerah dalam menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD haruslah memperhatikan adanya resistensi dan potensi konflik dengan pihak terkait dan haruslah didasari oleh kewenangan yang jelas dan pasti. Sedangkan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan eksistensi hak-hak masyarakat lokal, disarankan sebaiknya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dalam melaksanakan program community development agar lebih "didaerahkan" dengan prioritas wilayah kerja yang intensitas konfliknya tinggi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah secara intensif.

---

Government system in Indonesia that regulate relationship between central - regional have been changed basically since implemented Laws No. 22, 1999 as has been changed to Laws No. 32, 2004 of Regional Government and Laws No. 25, 1999 as has been changed to Laws No. 33, 2004 Of Financial Balance Between Central and Regional. Based on the both Laws, regional is given wider authority to manage its own district, including of financial (fiscal decentralization) in which the regional is given right to obtain its regional native sources outcome, it is worried will have impact of distort over the financial actors and its turn will have negative impact over the national financial. PT. Pelabuhan Indonesia II as BUMN is one of financial actors that on the beginning of autonomy implementation must face serial of claim from the regional in which the company operate. The claims and creativity of the regional is delivered by regional in order to optimize PAD acceptance. This study is meant to analyst how the optimize impact of PAD acceptance that implemented by the regional in order of autonomy, over the business activity of PT. Pelabuhan Indonesia II. Regional creativity in obtain PAD resources in the beginning of autonomy shows that there is significant increasing of PAD acceptance if compared before autonomy. The analyst that have been done shows that in part of analyzed districts that is in Cilegon city and Serang District, increasing of PAD acceptance in fact have negative impact over the outcome of PT. Pelabuhan Indonesia II Branch Ciwandan Banten that operate in the regional. Meanwhile in the other districts in generally have not shown the true impact over the outcome of Branch Pelabuhan (hat operated in each district. Cilegon city and Serang District creatively have issued and fully implemented the regional regulations of port tax services and port service retribution also establish BUMD in field of port services. The taxes 1 retributions , is charged to the tax I retribution subject over the tax I retribution object that also is a resource of port outcome of Banten Ciwanda Branch. Also with the BUMD, is established by purpose of to lake over service activity of PT. Pelabuhan Indonesia II Banten Ciwandan II Branch. The authority of tax 1 retribution collection (taxing power) is based on authority of fully port implementation that still in conflict, in which before autonomy, authority of fully port implementation is on central government that its implementation is fully authorized to PT. Pelabuhan Indonesia II as the appointed BUMN. Some of the other regional have issued the similar regional regulations but have not fully implemented yet so have not impact yet over the PT. Pelabuhan's outcome that operated in its regional. Some of the other regional have prepare regulation in field of port and nature of "wall and see", waiting for certainty of port implementation authority that still in conflict between government of city I district I province in one party with Central Government in the other party. In field of port, the principal matter of implementation Laws No. 22, 1999 and Laws No. 25, 1999 as have been changed to each Laws No. 32, 2004 and Laws No. 33, 2004, is still founded the difference of perception between stakeholders, especially between Government of city 1 District 1 Province in one side and PT. Pelabuhan Indonesia II and Central Government in the other side, so arise the conflict between the both parties. Based on the kind of its cases, conflict that arise can be classified become three kind of conflict, that is : 1) Port Operational Authority Conflict; 2) Regional Native Outcome Acceptance Conflict; 3) Admission of Local Community Rights Existence Conflict. Basically, the regional requires in order al regulation in field of port is adjusted to Laws No. 22, 1999 in which the regional claim that based on the Laws, port implementation become to regional authority. Meanwhile, with the same basic, central government keep maintain that port implementation still become the authority of central government that its implementation is authorized to BUMN. Together with passing the time, this authorization conflict become more and more wider between the both parties. Authorization conflict potency in the future is still open widely as long as there is not law certainty that regulate limitation of port implementation authority that given from government to regional that acceptable by all parties (stakeholders). Beside that, regional claim contribution of PT. Pelabuhan Indonesia that operate in its regional to increase PAD acceptance. Kind of the claim are the claim for revenue proportion, royalty acceptance, share ownership, and BUMN profit proportion as general allocation fund that delivered directly to the regional. Meanwhile the regional creativity to obtain PAD new resources through tax and port service retribution arise new conflict, to remind subject and object of tax l retribution is one of sources of PT. Pelabuhan Indonesia 11 that taken over by regional. PT. Pelabuhan Indonesia II also facing the claims from local community almost in all regional to get confession of local community rights existences. Kind of the claims are participation to facilitate public and social facility, working chances, environment safety and aid for local activity. At the certain regional claim intensity until the forcing of mass physically. The effort to resolve the conflict of authority in port operational can be resolved with the existence of law certainty about limitation of authority between stakeholders by accommodate decentralization trend. By the purpose of efficiency, its operational must be done by both parties concurrently in which the authority of port implementation in national and international level is still hold by central government, meanwhile the regional and local port is authorized to province and regional district. Because of its externality is wide, so to manage the field of port, is needed special regulations that "general acceptance" by all community sectors nationally, so the most suitable regulation level is special laws in filed of port. Regional in obtain new resources of PAD acceptance must concern the existence of resistance and conflict potency with the related party and must be based on the clear and certain authority. To cover the claim of local community right existences, it is better of PT. Pelabuhan Indonesia II in implementing community developing program in order more "regionalized" with working district priority that its conflict intensity is high and make relationship with regional government intensively."

"Instalasi Farmasi yang merupakan suatu bagian pelayanan (servicing departement) terhadap bagian-bagian medis dalam organisasi rumah sakit yang bertang gung jawab terhadap pengelolaan obat-obatan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan serta pengadministrasiannya. Mengingat Rumah Sakit Ketergantungan Obat merupakan suatu rumah sakit khusus yang berbeda dari rumah sakit umum lainnya, maka perlu diketahui peranan bagian Instalasi Farmasi dalam mengelola obat dan masalah-masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian mengenai pengelolaan obat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat adalah memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan fungsi-ftingsi kegiatan dalam pengelolaan obat, mengidentifikasi masalah pada komponen input yaitu tenaga kerja, sarana dan tata Iaksana (prosedur) serta masalah-masalah pada proses pelaksanaan pengelolaan obat, dan menganalisis obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data dihimpun melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan fiingsi-ftingsi logistik pada bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat, secara umum sudah berjalan dengan baik, pengembangan proses dari fungsi logistik dan administratif tergantung pada pengembangan dari komponen input. Tidak adanya tata laksana (prosedur) tertulis dalam kegiatan pengelolaan obat di rumah sakit, menyebabkan tidak adanya ketentuan standar yang disepakati bersama oleh berbagai pelaksana yang terkait dalam pelayanan penge!olaan obat. Obat-obatan yang digunakan dalam terapi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat Iebih banyak digunakan dari golongan Neuroleptik (Trankuilizer) dari pada golongan Anti Depresan, selain itu digunakan pula obat-obatan dari golongan Antibiotik, Vitamin, Neuromialgikum, obat saluran pernapasan, obat saluran cenna; Anti Influenza, Anti Alergi, Anti Radang dan Antiseptik."

"ABSTRAKInfeksi nosokomial masih menjadi masalah utama dunia, kejadian infeksi ini menyebabkan length of stay (LOS), mortalitas dan healthcare cost meningkat. Penelitian ini ingin mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang hand hygiene di Gedung Wijayakusuma RSUP Persahabatan tahun 2014. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Jumlah sample adalah 75 orang diambil dengan total sampling.Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisa data univariat. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi sebesar 81,3%. Disarankan perawat meningkatkan tingkat pengetahuan tentang hand hygiene sehingga dapat melakukan prosedur cuci tangan dengan baik."

"Kemajuan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi timbulnya perubahan gaya hidup kehidupan di kota menyebabkan segalanya serba instan. Sirosis hepatis adalah penyakit hati menahun yang difus ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai nodul. Masalah keperawatan yang umum dijumpai pada klien dengan sirosis hepatis adalah masalah kelebihan volume cairan berhubungan dengan adanya edema dan asites. Fokus pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan kelebihan volume cairan bertujuan untuk mencapai keseimbangan cairan antara cairan masuk dengan cairan keluar dalam 24 jam.Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pemantauan cairan dalam mengurangi lingkar perut setelah 2 minggu perawatan di melati atas RSUP Persahabatan. Hasil evaluasi diharapkan pasien menunjukkan perkembangan positif berupa keseimbangan cairan negatif keluhan sesak berkurang dan lingkar perut berkurang 8 cm dalam 8 hari perawatan.

---

Progress of science a big contribution in the changing of humans rsquo lifestyles from a healthy behavior to the simple and instant ones. Liver cirrhosis is a chronic diffuse hepatic syndrome which manifested by formation of fibrotic tissues and nodules inside the liver. Nursing problems that commonly found in people living with liver cirrhosis is fluid edema and ascites related to fluid excess. The nursing intervention was focused to monitor fluid excess to maintain intake output balance within 24 hours.

This case study aimed to analyze the efficacy of fluid monitoring in reducing abdominal girth during 2 weeks hospitalization at Melati Atas RSUP Persahabatan. The result of this case study showed positive progress of fluid excess which indicated by negative fluid balance less grievance of hard breathing and reduction of abdominal girth about 8 cm within 8 days during intervention."