Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang dikuasai oleh pihak ketiga jika diterapkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kasus Hj. Badriyah dan Nurlela dengan Hisbullah. Masalah hukum yang diteliti adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hisbullah yaitu menempati tanah terperkara yang menurut Hj. Badriyah dan Nurlela adalah tanah warisan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Ahli waris mewaris dengan sendirinya segala hak milik yang dimiliki oleh pewaris berdasarkan KUHPerdata, (2) Penguasaan tanah terperkara oleh pihak ketiga yang berdasarkan Akta Jual Beli adalah tidak sah karena Akta Jual Beli mengandung kecacatan berdasarkan KUHPerdata.

---

This undergraduate thesis was basically discussed about the provision in Burgerlijk Wetboek, known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in Indonesia that applied and concerning about The Issue of Property Legacy. This paper will be discussed two major things, such as First, the Civil Code that applied in property heritance and Second, the Heirs’ right that has been controlled by third party if it was applied on Burgerlijk Wetboek from the case of Hj. Badriyah and Nurlela, related to Hisbullah. The legal issue that has been studied was the Hisbullah's action. His act has been occupied the inherited land from Hj. Badriyah and Nurlela’s parents. They said this land as property legacy from their parents. The analysis from this case was using juridical-normative system which major data was basically based on literature studies that has been collected. The result from case study analysis stated that (1) The Heir was spontaneously owned by themselves about their rights and ownership from testator, (2) The land control from third party was not valid because the contents of Sale and Purchase Agreements was rejected based on Burgerlijk Wetboek."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai permasalahan sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Seperti kedudukan hukum dari para pihak dan penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak. Beberapa sengketa mengenai sertipikat ganda sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang belum mendukung sistem administrasi di Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa tersebut lewat pengadilan terkadang belum memberikan solusi apapun. Seperti hal nya kasus yang dibahas penulis yaitu Putusan MA No. 1502k/ Pdt/ 2013. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya, pihak penggugatlah yang seharusnya menang dalam perkara di Pengadilan dikarenakan semua fakta-fakta hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut lebih kuat. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta hukum daripada sebaliknya mempermasalahkan kewenangan dalam menangani sengketa tersebut, Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of multiple certificates on a plot. As the legal position of the parties and the dispute settlement done by the parties. Disputes regarding double certificates often occur on any land issues. This is due to several factors that do not support administration system in Indonesia. Even the dispute resolution through the courts sometimes do not provide any solution. Consequently, many of the rights of someone who is lost. This research was conducted by the research literature normative, using explanatory. The plaintiff should have won the case in court because all the facts of the law on land ownership is stronger. The judge should consider the facts of law than concerned authority in dealing with the dispute, the National Land Agency in this regard must take responsibility in resolving this matter."