Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak sedang dalam masa perubahan sistem administrasi menjadi sistem administrasi perpajakan moderen. Jika sebelumnya masyarakat Indor.esia menganggap pajak dan petugas pajak sebagai momok. Maka dengan sistem modernisasi ini diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua adalah salah satu pilot project dari perubahan sistem ini. Visi DJP menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan ke'as dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat mendapatkan banyak kendala karena kurang siapnya SDM dan sistem pendukungnya.Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap pegawai dan Pembayar Pajak KPP PMA Dua terhadap pelayanan dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada (1) Kurangnya pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku pegawai dalam melayani pelanggan baik internal maupun eksternal, (2) Belum adanya culture melayani pada kantor pelayanan pajak. (3) Kurang berjalannya sistem yang ada, dan masih banyaknya sistem yang bertentangan dengan iklim melayani, serta tidak adanya standar pelayanan sehingga secara sistem justru menghambat adanya budaya melayani.Hingga saat ini, DJP belum mengadakan pelatihan mengenai pelayanan pada pegawainya dan belum mempunyai standar pelayanan yang jelas dan berlaku general. Dan nilai yang saat ini kental adalah law enforcement, karena asumsi dasar yang kuat bahwa petugas pajak adalah law enforcer. Karena itu serangkaian intervensi yang dianggap penting untuk segera dilakukan saat ini adalah menambahkan budaya melayani pada nilai-nilai yang telah dimiliki pegawai DJP. Hal ini untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan, membangkitkan kesadaran pegawai untuk mau melayani mengajarkan keterampilan melayani yang dilakukan secara bertahap dari mulai tampilan fisik kantor, nilai-nilai melayani dalam diri pegawai sampai dengan asumsi dasar mengenai perilaku melayani tersebut. Diharapkan dengan serangkaian intervensi ini perubahan perilaku lebih permanen dalam diri para pegawainya, serta mengerakan perubahan yang lebih besar dalam lingkup makro instansi DJP.

---

ABSTRACTThe General Tax Directorate is in the changing administration system into the modem taxation administration system_ Previously, the Indonesian society consider that the tax and the tax employees are the scary things. So, with this modem system will be expected to increase the belief of the society to the General Tax Directorate. The Tax Service Office of the Foreign Investment 2 is one of the pilot projects of this changing system. The vision of the General Tax Directorate is to become the model of society service which carries out the taxation system and the taxation management of the world class, which is believed and prouded by the society it gets a lot of obstacles because of the Iack of human resources and supporting system.Based on interview and observation about the services of the officers and the taxpayers of the Tax Service Office of the Foreign Investment 2, it can be concluded that the problems are: (I) the lack of the knowlegde, manner, skill and the attitude of the officers to serve internal and external customer, (2) there hasn't been the culture of service in the tax service office, and (3) the available system hasn't run well yet. There are still many systems which are contradictions with the climate of service and there is no servicing standard systematically. So it can cause the problem of the service culture.The General Tax Directorate hasn't carried out the training deals with the service to its officers and hasn't had the standard of service clearly and implemented it generally until now. The strong value at this time is law enforcement, because the strong basic assumption is the tax officers are the law enforcer. Because of that, the serial intervention which is considered as important things that must be implemented now is adding the service culture in the values which arc had by the officers of the General Tax Directorate. This is carried out to give the clearness about the service to the officers, to awaken the consciousness of the the officers to serve, to teach the skill of service which is implemented step by step from the performance of the office, the values of the service the officers and the basic assumption of service attitude. With the serial intervention, it will be expected that the changing of the attitude more permanently at the officers and the bigger changing in the General Tax Directorate."

"Direktorat Jenderal Pajak sedang dalam masa perubahan sistem administrasi menjadi sistem administrasi perpajakan moderen. Jika sebelumnya masyarakat Indonesia menganggap pajak dan petugas pajak sebagai momok. Maka dengan sistem modernisasi ini diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua adalah salah satu pilot project dari perubahan sistem ini. Visi DJP menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat mendapatkan banyak kendala karena kurang siapnya SDM dan sistem pendukungnya."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak Dearah lainnya masih dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pajak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value Added Taxes (VAT) administered by central government. There is inconsistency in VAT Law in excluding the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9 objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxes is directed toward the local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under their jurisdiction."

"Peraturan Perpajakan sangat banyak, kompleks dan ambigu. Pemahaman petugas administrasi pajak dan Wajib Pajak sering berbeda, dalam arti perkatanya, pengaplikasiannya dan bukti transaksi yang dibutuhkan. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan sengketa perpajakan. Pada akhirnya menimbulkan biaya yang tidak sedikit, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini mengenai penegasan peraturan perpajakan dimuka advance tax ruling sebagai alternatif pencegahan sengketa yang diharapkan dapat meringankan biaya kepatuhan pajak dan meningkatkan kepastian hukum. Saat ini penegasan peraturan telah ada, namun tidak mengikat. Belanda menggunakan Surat Perjanjian antara otoritas pajaknya dengan Tax Payer. Keunggulannya adalah mengikat kedua pihak dan juga pengadilan.

---

Tax regulation are abundant, complex and multi interpretations. Tax Officials and Taxpayers sometimes interpret the regulations differently, concerning the precise meaning of statutory language, the application of the law to specific factual situation, and the type of evidence sufficient to establish necessary fact. These conditions are likely create tax disputes. It is costly, on both side, Directorate General of Taxes and also Taxpayers. The study aims Advance Tax Ruling ATR to avoid tax disputes that hopely reduce cost of compliance and also created more certainty. Today, ATR exist but not binding. The Netherland has used contractual letter between Tax Official and Taxpayer. The advantages are binding not only to the parties but also the court."