Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKKajian ini membahas tentang pemicu dan pembentuk budaya yang mendorongkinerja untuk meningkatkan efektivitas manajemen kinerja di pemerintahandaerah. Penelitian ini menggunakan soft systems methodology (Checkland &Scholes, 1990) dengan dual imperative of action research (McKay & Marshall,2001) melalui 4 (empat) tahapan SSM (Checkland & Poulter, 2006). Kajian inimemetakan permasalahan faktual di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yangmenunjukkan tidak efektifnya tahapan pembelajaran dikarenakan kurangnyabudaya yang mendorong kinerja. Kajian ini merekonstruksi konsep Marr (2009)tentang pemicu dan pembentuk budaya yang mendorong kinerja. Hasilrekonstruksi menunjukkan ada 5 (lima) pemicu budaya yang mendorong kinerja,yaitu adanya rasa kesatuan sebagai komunitas, tanggung jawab dan akuntabilitas,integritas dalam kejujuran dan keterbukaan, kesamaan visi dan persepsi tentangbudaya kinerja, dan kepemimpinan yang memberdayakan dalam kemitraan. Hasilrekonstruksi juga menghasilkan adanya 5 (lima) pembentuk budaya yangmendorong kinerja, yaitu kepemimpinan yang mendorong kinerja, pengakuan danpenghargaan kinerja, pelaporan kinerja yang efisien, reviu kinerja secarainteraktif, dan peta kinerja. Selain itu, bersama-sama dengan para aktor diPemerintahan Provinsi Jawa Timur, kajian ini melakukan pemecahan masalah(problem solving) terkait pengelolaan unsur-unsur pembentuk budaya yangmendorong kinerja dan menghasilkan rekomendasi yang disepakati berupaketerlibatan gubernur dalam Musrenbang, dimulainya program apresiasi kinerja,penyederhanaan proses penyusunan laporan kinerja, reviu periodik secaradialogis, pembangunan Pusat Data Kinerja dan penyusunan indikator kinerja yangterintegrasi;

---

ABSTRACTThe implementation of performance management has its own drawbacks. When aparticular performance management technology is applied in an organization, it does notalways come to fruition. Sometimes it ends as a formality, sometimes it stops atmeasurement phase and never reaches the management phase. This assertion is supportedby a number of factual problems found in the local government of East Java province,and a number of conceptual problems from the pervious theories. To solve theseproblems, we need to employ a set of enablers and building blocks of Performance-Driven Culture; which are expected to bring improved effectivity in the application ofPerformance Management. Mar (2009) states that, to achieve the desired Performece-Driven Culture, a set of factors that consist of five enablers and five building blocks arerequired. This study has successfully reconstructed those factors. This study finds that inIndonesian government, especially in East Java province, there are 5 (five) buildingblocks of performance-driven culture, namely: (1) leadership that encouragesperformance, (2) acknowledgement and appreciation of performance, (3) efficientperformance reporting, (4) interactive performance review, and (5) performance map.Furthermore, together with the actors in the Government of East Java Province, this studyalso performed problem solving upon the problem related to the management of elementsthat construct Performance-Driven Culture. The result of this problem solving processleads to a number of agreed recommendations, namely the involvement of the governor inMusrenbang, the initiation of performance appreciation program, the simplification ofperformance report framing, dialogic periodical review, establishing Performance DataCenter, and the framing of integrated performance indicator;The implementation of performance management has its own drawbacks. When aparticular performance management technology is applied in an organization, it does notalways come to fruition. Sometimes it ends as a formality, sometimes it stops atmeasurement phase and never reaches the management phase. This assertion is supportedby a number of factual problems found in the local government of East Java province,and a number of conceptual problems from the pervious theories. To solve theseproblems, we need to employ a set of enablers and building blocks of Performance-Driven Culture; which are expected to bring improved effectivity in the application ofPerformance Management. Mar (2009) states that, to achieve the desired Performece-Driven Culture, a set of factors that consist of five enablers and five building blocks arerequired. This study has successfully reconstructed those factors. This study finds that inIndonesian government, especially in East Java province, there are 5 (five) buildingblocks of performance-driven culture, namely: (1) leadership that encouragesperformance, (2) acknowledgement and appreciation of performance, (3) efficientperformance reporting, (4) interactive performance review, and (5) performance map.Furthermore, together with the actors in the Government of East Java Province, this studyalso performed problem solving upon the problem related to the management of elementsthat construct Performance-Driven Culture. The result of this problem solving processleads to a number of agreed recommendations, namely the involvement of the governor inMusrenbang, the initiation of performance appreciation program, the simplification ofperformance report framing, dialogic periodical review, establishing Performance DataCenter, and the framing of integrated performance indicator, The implementation of performance management has its own drawbacks. When aparticular performance management technology is applied in an organization, it does notalways come to fruition. Sometimes it ends as a formality, sometimes it stops atmeasurement phase and never reaches the management phase. This assertion is supportedby a number of factual problems found in the local government of East Java province,and a number of conceptual problems from the pervious theories. To solve theseproblems, we need to employ a set of enablers and building blocks of Performance-Driven Culture; which are expected to bring improved effectivity in the application ofPerformance Management. Mar (2009) states that, to achieve the desired Performece-Driven Culture, a set of factors that consist of five enablers and five building blocks arerequired. This study has successfully reconstructed those factors. This study finds that inIndonesian government, especially in East Java province, there are 5 (five) buildingblocks of performance-driven culture, namely: (1) leadership that encouragesperformance, (2) acknowledgement and appreciation of performance, (3) efficientperformance reporting, (4) interactive performance review, and (5) performance map.Furthermore, together with the actors in the Government of East Java Province, this studyalso performed problem solving upon the problem related to the management of elementsthat construct Performance-Driven Culture. The result of this problem solving processleads to a number of agreed recommendations, namely the involvement of the governor inMusrenbang, the initiation of performance appreciation program, the simplification ofperformance report framing, dialogic periodical review, establishing Performance DataCenter, and the framing of integrated performance indicator]"

"Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah"

"Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah"

"Informasi tentang laba dalam sebuah laporan keuangan dianggap oleh banyak pihak sebagai informasi yang penting. Demikian pentingnya peranan laba dalam kehidupan bisnis membuat munculnya kebutuhan atas informasi tambahan yang dapat menjelaskan apakah laba perusahaan bersangkutan memiliki kualitas yang baik atau tidak. Laba yang berkualitas akan benar - benar mencem1inkan kondisi perusahaan yang menghasilkan laba tersebut. Laba yang berkualitas juga akan memberikan kepastian dan menghasilkan keputusan yang benar bagi pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholders).Ada banyak ukuran dan cara untuk menentukan apakah sebuah laba berkualitas atau tidak. Misalnya Bernstein dan John Wild (2001) yang menyatakan bahwa kualitas laba ditentukan oleh tiga faktor, yaitu prinsip - prinsip akuntansi yang dianut, cara perusahaan bersangkutan menerapkan prisnsip - prinsip akuntansi tersebut, dan situasi / kondisi bisnis tempat perusahaan beroperasi. Secara lebih rinci Hawkins (1998) menyatakan bahwa faktorfaktor penentu kualitas laba adalah arus kas, kondisi perekonomian, volatilitas, keberadaan one-time-event, status keuangan, kebijakan pajak, kebijakan akuntansi perusahaan, kualitas aset - aset produktif, dan tujuan dari pengguna laporan tersebut.Meskipun muncul banyak pandangan tentang cara pengukuran kualitas sebuah laba, hampir semuanya mengatakan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang mempunyai persistensi dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan persistensi sebagai pengukur kualitas laba, Sloan (1996) dan Sloan et. al. (2001) menguji kualitas laba di Amerika dengan menggunakan model sebagai berikut :Dengan persamaan tersebut, jika koefisien akrual dan arus kas mempunyai nilai yang signifikan berarti ada hubungan antara laba di tahun tertentu dengan komponen laba di tahun sebelumnya. Jika terdapat hubungan seperti itu maka dikatakan laba yang bersangkutan berkualitas karena dianggap mempunyai persistensi.Dengan menggunakan model yang sama, penelitian dalam karya akhir ini menguji kualitas laba perusahaan - perusahaan di Indonesia. Sampel terdiri atas 109 perusahaan dari berbagai sektor industri (kecuali sektor perbankan dan keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan telah memberikan laporan keuangannya sejak 31 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2001. Kemudian, dibuat persamaan regresi dengan laba sebagai variabel dependen dan akrual serta arus kas sebagai variabel independen.Hasil pengujian menunjukkan, pada tahun 2001, laba dipengaruhi secara signifikan baik oleh arus kas maupun akrual tahun 2000, sehingga dapat dikatakan laba tahun 2001 mempunyai kualitas yang baik. Terlebih ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa arus kas menj adi variabel yang lebih berpengaruh dibandingkan akrual, semakin menegaskan bahwa laba tahun 2001 ini mempunyai kualitas yang baik.Laba tahun 2000 tidak lebih berkualitas dibandingkan lab a tahun 2001, karena variabel akrual yang tidak signifikan. Meskipun demikian laba tahun 2000 masih tetap dikatakan berkualitas karena bagaimanapun juga tetap ada faktor yang berpengaruh yang menunjukkan hubungan antara laba tahun 2000 dengan komponen laba tahun 1999. Dengan munculnya arus kas sebagai satu - satunya faktor yang signifikan, dapat dikatakan bahwa yang berpengaruh hanyalah komponen arus kas. Dengan kondisi seperti itu, kita tetap dapat menyimpulkan bahwa laba ini berkualitas karena justru dengan hanya arus kas yang berpengaruh laba ini lebih memiliki persistensi dan kepastian.Secara keseluruhan, laba periode tahun 1999 - 2000 juga menunjukkan kualitas yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hubungan yang signifikan antara variabel laba dengan variabel independen akrual dan arus kas. Seperti lab a di tahun 2001, hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan adanya pengaruh arus kas yang lebih besar yang memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar bagi kita akan kualitas laba di periode itu. Adanya kualitas yang baik pada laba yang dilaporkan dalam periode 1999 - 2001 ini kemungkinan besar ditunjang oleh kualitas laba tahun 2001 yang sudah baik.Dari analisa yang telah dilakukan baik secara tahunan maupun secara keseluruhan, kita melihat adanya perkembangan kualitas laba yang semakin membaik dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Perkembangan perekonomian di dunia tampaknya menjadi faktor ekstemal yang kuat yang mendorong kualitas laba pemsahaan - pemsahaan di Indonesia menjadi lebih baik. Terbongkamya banyak manipulasi akuntansi di banyak perusahaan besar di dunia mendorong para akuntan untuk lebih berhati- hati dan disiplin dalam menjalankan profesinya."