Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tugas dan kewenangan Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Notaris. Semakin berkembangnya peranan Notaris dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat mengharuskan lembaga pengawas profesi Notaris untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang pembentukan Tim Investigasi dengan kewenangan di bidang pengawasan Notaris serta keberadaan akibat hukum dari temuan Tim Investigasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adanya banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan dari masyarakat tidak diproses lebih lanjut oleh MPD ataupun MPW, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun membentuk suatu tim bernama Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah dengan tugas utama yakni membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris. Susunan keanggotaan dari Tim Investigasi adalah persis sama dengan keanggotaan yang ada pada Majelis Pengawas Wilayah dari unsur pemerintah. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah tidak ada penambahan ataupun pengurangan kewenangan Majelis Pengawas dan tidak ada pula tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ada organ lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan Notaris. Oleh karena tidak adanya kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penjatuhan sanksi bagi Notaris Terlapor, maka akibat hukum dari temuan Tim Investigasi bukanlah penjatuhan sanksi melainkan sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang dapat memberikan batasan yang lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dialami MPD seharusnya menjadi fokus pihak Kementerian Hukum dan HAM agar segera diselesaikan sebagai solusi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris, salah satunya dengan peningkatan anggaran biaya operasional dan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Pengawas Daerah di seluruh Indonesia.

---

This thesis discussed about duties and authorities from Investigation Team of The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Relating Notary Development and Supervision. The development of notary`s role in every aspect of social life requires a professional Notary supervisory institution to be able to manage an optimal supervision and guidance, to ensure the creation of certainty, order and legal protection for the public as a user of Notary`s service. The problems that will be discussed in this study are about the background of the establishment of an Investigation Team with authorities in the field of Notary supervision and legal settlement of the findings of the Investigation Team on the duties and authorities of the Notary. This study will use normative research methods with explanatory research typologies. The existence of many lawsuits from the people that submitted directly to the Minister of Law and Human Rights indicates that reports of alleged violations of UUJN from the society are not processed further by MPD or MPW, then the Minister of Law and Human Rights formed a team called the Regional Notary Investigation Team with the main task are to help continuity the tasks and functions of the Notary Supervisory Board. The composition of the members of the Investigation Team are always the same from those who are in the Regional Supervisory Board from the government element. With the enactment of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-03.UM.01.01 of 2018 concerning the Regional Notary Investigation Team, there is no one supporting the Supervisory Articles of Association and nothing involving overlapping which is feared that there will be other organs that have the authority in the field of Notary supervision. Therefore, there is no privilledge or authority to issue a decision or giving sanction for the Reported Notary, the legal consequences of the Investigation Team`s findings only as much as agreed by the Minister of Law and Human Rights for closing access to an investigated notary account that can provide more real assistance to prevent society from getting a loss. Constraints concerning the budget and human resources spent by MPD must be a priority for the Ministry of Law and Human Rights to be immediately resolved as a solution to facilitate the task of supervising and develop Notaries, two of the solutions are by increasing operational costs and increasing the number of human resources all over Indonesia."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi semakin membuat layanan internet banking populer di masyarakat. Dengan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh secara online, nasabah dapat memutuskan untuk melakukan transaksi dengan bank kapan dan di manapun konsumen menghendaki. Permasalahannya adalah apa saja standar yang digunakan serta objek dalam pelaksanaan legal audit terhadap layanan internet banking dan dampak yang timbul dari pelaksanaan legal audit internet banking ini terhadap perlindungan kepentingan bank, nasabah, dan pihak ketiga sebagai pihak terkait dalam layanan internet banking ini. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan serta data sekunder seperti pendapat para ahli, dan referensi terkait lainnya. Perlu diingat bahwa terdapat pula resiko-resiko yang melekat pada layanan internet banking, seperti resiko strategik, resiko reputasi, resiko operasional termasuk resiko keamanan dan resiko hukum, resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 agar setiap bank yang menggunakan Teknologi Informasi khususnya internet banking dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari internet banking. Untuk memproteksi kepentingan bank dan nasabah maka legal audit merupakan proses hukum yang harus dilalui sebelum bank mengeluarkan produk layanan internet banking. Legal audit dalam internet banking merupakan proses penilaian atas fakta-fakta hukum yang relevan dengan bank, nasabah dan juga perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Legal audit yang didasarkan pada standar dan parameter tertentu akan menghasilkan suatu legal opinion tentang apakah produk layanan internet banking itu sah dan valid atau tidak. Di Indonesia, belum ada standar legal audit internet banking. Bank-bank yang menawarkan layanan internet banking memiliki standar legal audit-nya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena belum memadainya Peraturan yang mengatur secara spesifik tentang legal audit internet banking. Akan tetapi, mengingat pentingnya suatu standar legal audit bagi perlindungan nasabah maka perlu mengacu pada peraturan yang relevan yakni Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Hukum perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

The rapid development of information technology makes internet banking services more popular in the society. Based on the information from online research, the customer may decide to arrange transactions with bank whenever and wherever customers want. The problem is what standards and objects are used in the implementation of the legal audit of internet banking services and also what impacts that will arising from legal audit of internet banking implementation especially for protection of the interests of banks, customers, and third parties as related parties in the internet banking service. This thesis is written using normative methods that give priority to library research. This research is qualitative study of the literature of the various sources of primary law includes a variety of laws and regulations as well as secondary data such as expert opinions, and other related references. Therefore, Bank Indonesia as the only one banking supervisory agency in Indonesia issued Bank Indonesia Regulation PBI Number 9/15/PBI/2007 that each bank using internet banking in particular information technology to minimize the risks that arise in connection with these activities so all of the bank will get the maximum benefit from internet banking. To protect the interests of the bank and the customer then the legal audit is a legal process that must be passed before the bank can provides internet banking service products. Legal audit in internet banking is the process of assessment of the facts relevant to the bank's legal, customer and also the software or hardware. Legal audit is based on specific standards and parameters will produce a legal opinion on whether the product is legitimate internet banking services and is valid or not. In Indonesia, there is no standards for legal audit in Internet banking mechanism. The banks that offer internet banking services have a legal standard of auditing its only for themself. This may be due to inadequate governing regulations for the specifics of the legal audit in internet banking. However, given the importance of a legal audit standards for the protection of customers, it is necessary to refer to the relevant regulatory, such as rules that issued by Bank Indonesia, consumer protection laws, and the Law on Information and Electronic Transactions."