Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Bravasta Ananta Hartandi
"
Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya
politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanya
keterlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampak
negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat
karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu
pelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data
panel yang berhasil ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bravasta Ananta Hartandi
"
Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang ...
"
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022
336 ITR 7:3 (2022)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
