Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas salah satu model dan program dinamik yang digunakan untuK menyelesaikan masalah inventori dinamik yang deterministik. DiberiKan pula penggunaannya pada penjadwalan produksi pada suatu perusahaan perakitan mobil PT. Multi Astra."

"Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas anak melalui pelibatan masyarakat untuk mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian aksi sebagai strategi penelitiannya. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di masyarakat dalam pemenuhan hak identitas anak. Peran pekerja masyarakat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya orang tua agar mampu melakukan perannya. Pemerintah, pekerja masyarakat dan tokoh masyarakat perlu bersinergi membuat strategi agar partisipasi masyarakat berjalan secara efektif dalam mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas.

---

This research is about fulfillment of the child’s rights identity through community involvement to develop a child protection model with community-based approach. This research used a qualitative approach with descriptive type and action research as the strategy. The result shows the gap between government policy and the reality in community in fulfilling the child's rights of identity. The community workers is needed to empower people, especially the parents to be able to perform their roles. Goverment, community workers and community leader have to work together in making a strategy so the community have a child protection model with community-based approach."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengendali logika fuzzy yang digunakan untuk pengendalian proses pewarnaan benang sintetis. Model dinamika proses pewarnaan benang sintetis diturunkan berdasarkan laju penurunan berat bahan pewarna di dalam hopper dari feeder dan laju aliran bahan pewarna tersebut di dalam screw conveyor. Kemudian disimulasikan dengan bahasa Delphi versi 2.0 dari Borland.Fungsi keanggotaan yang digunakan berbentuk segitiga dan dikelompokkan dalam tujuh kelompok.Kaidah logika fuzzy yang digunakan pada tesis ini disusun berdasarkan kaidah logika fuzzy dari King dan Mamdani, yang terdiri dari 13 (tiga belas) aturan pengendali logika fuzzy.Untuk melihat kinerja pengendali logika fuzzy, dilakukan dengan cara membandingkan hasil simulasi pengendali logika fuzzy dengan pengendali PID.

---

ABSTRACT

Application Fuzzy Logic Controller to the Control of Colouring Process of Synthetic YarnThis thesis describes fuzzy logic controller to control the coloring process of synthetic yarn. Dynamic model of the process is derived based on the loss in weight rate of the granulated coloring substance in the feeder and its flow in the screwed conveyor. The model is simulated using Borland Delphi language ver. 2.

The fuzzy logic controller uses seven fuzzy set, for input with triangular membership function. By referring to the desired step response of a second order system, and by heuristic approach it can be defined thirteen rules for the controller. The fuzzy implication is done by King's and Mamdani's fuzzy reasoning.

The performance of the fuzzy logic controller is then compared with a PID controller using simulations."

"Penelitian ini bertujuan mengembangkan sepeda tiga roda (tri-cycle) yang nyaman dikendarai untuk berbagai medan (all terrain tri-cycle). Pengembangan yang dilakukan meliputi konsep, komputasi mekanik dan pembuatan prototype sampai pengujiannya. Dalam pengembangan prototype terlebih dahulu dikembangkan prototype miniatur untuk mengimplementasikan konsep suspensi. Dari prototype miniatur yang dikembangkan bahwa suspensi dapat bekerja dengan balk dan fungsi all terrain tri-cycle dapat direaiisasikan. Pengujian prototype yang dilakukan meliputi uji jalan dan uji dinamik untuk mengetahui penomena yang terjadi pada suspensi tricycle.

---

This research aim to develop bicycle three wheel (tri-cycle) which is comfort to be ridden to various field (tri-cycle terrain all). Development including concept, mechanic computing and making of prototype until its testing. In prototype development is beforehand developed by implementation miniature prototype conception suspension. From developed miniature prototype that suspension can work better and tri-cycle terrain all function can be realizes. Testing of Prototype including lest walk and dynamic test to know phenomena that happened at tricycle suspension."

"Keganasan tiroid dapat ditemukan sekitar 5% dari kasus dengan nodul tiroid. Untuk penatalaksanaan kasus nodul tiroid perlu membedakan kasus jinak dari yang ganas. Biopsi aspirasi jarum halus (BAJaH) dilakukan praoperasi sedangkan potong beku dilakukan pada saat operasi. Tujuan tulisan ini ialah mengevaluasi ketepatan diagnosis pemeriksaan BAJaH serta PB bersama sitologi imprint (PB+I) pada kasus-kasus nodul tiroid di Departemen Patologi Anatomik FKUI-RSCM. Penelitian ini merupakan uji diagnostik menggunakan data arsip klinikopatologik di Departemen Patologi Anatmik FKUI-RSCM selama tahun 1999-2003. Spesimen dengan kelengkapan data hasil pemeriksaan BAJaH; data hasil pemeriksaan potong beku disertai sediaan sitologi imprint, serta sediaan histologik terfiksasi formalin dari bahan biopsi / operasi tiroid yang sama, digunakan dalam penelitian ini. Sensitivitas, spesifisitas dan akurasi PB+I lebih tinggi daripada BAJaH (berturut-turut 86,8% vs 73,7% ; 99,0% vs 83,9% ; 94,8% vs 80,5%). Bila hasil BAJaH konkordan dengan hasil PB+I, akurasi gabungan ke dua pemeriksaan tersebut menjadi 95,1%. Evaluasi potong beku bersama sitologi imprint masih sangat bermanfaat, karena pemeriksaan ini secara bermakna menunjukkan akurasi yang tinggi dalam mendiagnosis keganasan tiroid. (Med J Indones 2007; 16:89-93).

---

Thyroid malignancy can be found on 5% of thyroid nodules. In order to better managed of thyroid nodules, skills to differentiate benign from malignant cases were needed. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) was done preoperatively while frozen section (FS) and imprint cytology (IC) should be done intra-operatively. The objective of this research paper is to evaluate the diagnostic accuracy of FNAB versus frozen section combined with imprint cytology (FS+IC) in thyroid nodules at the Anatomic-Pathology Department FMUI-CM Hospital, Jakarta. This diagnostic test, used data from clinico-pathological records in Anatomic Pathology Department, Faculty of Medicine University of Indonesia / Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital, Jakarta, Indonesia during 1999-2003. Specimens with complete data of FNAB results, data of FS and slides of IC. All formalin fixed`specimens were reevaluated and used as the golden standard. Sensitivity, spesificity and accuracy of FS+IC were higher than FNAB (86.8% vs 73.7% ; 99.0% vs 83.9% ; 94.8% vs 80.5% respectively). If the results of FNAB were concordant with the result of FS+IC, the combined examination yields accuracy of 95.1%. The evaluation of frozen section combined with imprint cytology is very useful, because this examination significantly showed high accuracy in diagnosing thyroid malignancy. (Med J Indones 2007; 16:89-93) ."

"Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi tcrciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan, diantaranya dalam struktur organisasi dan pelayanan. Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi bukan jenis pajak. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi, misalnya dalam hal Wajib Pajak melakukan pelaporan kewajiban perpajakan.Wajib pajak KPP BUMN terdiri dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN Iebih dari 50% (Keputusan Dircktur Jenderal Pajak No. KEP/PJ/2004 tanggal 29 Maret 2004).Penerimaan KPP BUMN cukup signifikan kontribusinya bagi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun penerimaan nasional. Pada tahun anggaran 2003, KPP BUMN telah menyumbang sebesar Rp. 26.50 triliun (52,13%) dari Pencrimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang mencapai Rp. 50.83 Triliun atau sebesar 10.92% dari realisasi penerimaan nasional yang mencapai Rp. 242,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2004 realisasi penerimaan KPP BUMN adalah sebesar Rp. 30,65 Triliun atau 59,80% dari realisasi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau sekitar 10,91% dari penerimaan pajak nasional sebesar Rp. 230,8 Triliun. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan organisasi yang baru dalam sistem administarsi perpajakan modern dan sejauhmana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh KPP BUMN serta faktor-faktor apa yang dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern dan mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Dari analisis diketahui pada tahun 2003, pertumbuhan penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak juga diikuti oleh penerimaan KPP BUMN. dan memberikan kontribusi yang cukup besar tiap tahunnya. Pada tahun 2003 kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 71% dan pada tahun selanjutnya naik menjadi 80% atau naik sebesar 9%. Tingginya efektivitas kinerja pemungutan dapat dilihat dari tingginya kontribusi penerimaan bcrdasarkan self assessment yaitu 97% selama dua tahun. Selama dua tahun yaitu 2003 dan 2004 terjadi kenaikan kontribusi per pegawai. Hal ini mengartikan bahwa efisiensi kinerja petugas pajak KPP BUMN mengalami peningkatan yang cukup baik.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa rasio penerimaan perpajakan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto sccara umum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan cukup efektif meningkatkan kinerja penerimaan.Saran dalam penelitian ini adalah peranan reformasi perpajakan sangatlah besar peranannya dalam meningkatkan rasio-rasio perpajakan. Diusulkan untuk meningkatkan anggaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP BUMN bagi sumberdaya manusianya untuk meningkatkan motivasi kerja.

---

The Directorate General of Taxes had begun a several step reform tax administration that becomes basic for create tax administrative modem system, efficient, effective and believe by taxpayers. By applying the new system, there are some changes, among others are in organization structure and service. The new organization structure is designed based on functions, not type of taxes. The change in service involves among others the application of information technology, such as when taxpayers report their tax obligations.

Taxpayers registered in TDO SOE consist of all SOEs, including their subsidiaries with direct or indirect ownership more than 50% (the director General Office's decree number: KEP-67/PJ./2004 dated March 29, 2004). The TDO SOE's tax revenue contributes significantly to Special Region's revenue, as well as to national revenue. In the fiscal year of 2003, TDO SOE contributed as much as Rp. 29, 50 trillion, or equals to 52, 13% of Special Region Office's revenue of 50, 83 trillion or equal to 10, 92% of national revenue of 242, 6 trillion. Meanwhile, for the fiscal year of 2004, the revenue realize for TDO SOE is Rp. 30,65 trillion or 59,80% of special region's revenue realize. or equals to 10,9f% of national revenue of 280,8 trillion.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed of a new system and organized in tax administrative modern system and how far effectively and efficiently of collection of by TDO SOE and what factor to push that. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the tax administrative modem system influences effectively and efficiently of collection and explain the factor can be push there effectively and efficiently.

Research methodology and data collecting method use this research is qualitative research method by using descriptive research, to collect data with research library and field research. Analysis data use a qualitative analysis.

It is known from the analysis in the year 2003; growth of tax revenue by the Directorate General of Taxes followed by Tax District Office for State-owned Enterprises and gives a big contribution every year. Fiscal year of 2003, contribute of tax revenue to internal revenue of 71% and the next year grow up to 80% or equals grow up to 9%. The high an effective of activities collection can be sec from high of contributes revenue as self assessment is 97% for two years. For two years in 2003 and 2004 had grown up contribute foe employee. This is means that efficiently of activities tax employee TDO SOE had a good grown up.

Conclusion of the result is that ratio of Indonesia tax revenue affect to Gross Domestic Product as generally had developed and administration reform had enough effectively increase revenue performed.

Suggestion made from this research is the act of tax reform had great contribution in increase of tax ratios. There is a change to increase tax revenue, so that tax revenue can be realized. To get a highly motivation of work, the Directorate General of Taxes especially TDO SOE suggest increase budget."

"

Seiring dengan maraknya revolusi digital, data dan informasi elektronik merupakan sesuatu yang  dapat dianalisis dan memiliki nilai ekonomi untuk berbagai maksud dan tujuan. Data dan Informasi digital dalam jumlah besar dapat dihimpun dan dianalisis dengan tujuan memberikan keuntungan untuk pihak-pihak tertentu. Ketika terjadi peralihan data pribadi yang dimilikinya kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu, maka diperlukan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan data pribadi tersebut. Persetujuan atas penggunaan data pribadi yang telah disepakati oleh pemilik data pribadi dan pihak lain merupakan dasar utama untuk pemrosesan data pribadi. Terdapat beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi yaitu Pasal 28 (g) UUD 1945 mengenai hak atas privasi, Pasal 84 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk mengenai kualifikasi data pribadi, Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 ITE mengenai penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan, Pasal 15 PP No. 82 Tahun 2012 PPSTE mengenai perlindungan data pribadi pada penyelenggara sistem elektronik, Permenkominfo No. 21 Tahun 2016 dan peraturan lainnya. Persetujuan penggunaan data pribadi dalam regulasi-regulasi tersebut belum diatur secara komprehensif dan tentu meresahkan bahkan merugikan pemilik data pribadi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadinya. Disisi lain Uni Eropa memiliki peraturan yang komprehensif dan sistematis dalam mengatur persetujuan penggunaan pemilik data pribadi dalam General Data Protection Regulation. Mengingat RUU Perlindungan Data Pribadi sedang dalam proses, Pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi ini untuk menciptakan produk hukum dan acuan hukum perlindungan data pribadi yang adil dan proporsional khususnya perihal persetujuan.

---

Along with the rise of the digital revolution, electronic data and information is something that can be analyzed and has economic value for various purposes and objectives. Digital data and information in large quantities can be collected and analyzed with the aim of providing benefits to certain parties. When there is a transfer of data subject’s personal data to other parties with specific intentions and objectives, then clear accountability is needed for the use of that personal data. The agreed consent of the use of personal data between data subject and other parties is the legal basis for processing personal data. There are several regulations in Indonesia that regulate Personal Data Protection, Article 28 (g) of the 1945 Constiution concerning the right to privacy, Article 84 of Act Number 24/2013 concerning the qualification of personal data, Article 26 of Act Number 19/2016 concerning the use of personal data must be based on consent, Article 15 of Government Regulation 82/2012 concerning the protection of personal data on electronic system operators, Minister of Communication and Informatics Regulation 20/2016 regulate specifically for the protection of personal data. Consent of the use of personal data in these regulations has not been regulated comprehensively and is certainly disturbing and even detrimental  regarding misuse of personal data. On the other hand, the European Union has a comprehensive and systematic regulation in case of data subject’s consent of processing personal data in General Data Protection Regulation. Since the draft of  Persinal Data Protection is being enacted, the government needs to consider and compare this Regulation (GDPR) to create legal products and legal references for the protection personal data that are fair and proportionate, especially on data subject’s consent.

"