Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bayu Dwi Anggono
Keputusan bersama Menteri dalam perundang-undangan Republik Indonesia
" Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya. Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan perundang-undangan (regeling); Keputusan Bersama Menteri yang bersifat penetapan (beschikking); Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26752
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Dwi Anggono
Asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan undang-undang serta akibat hukumnya analisis undang-undang Republik Indonesia yang dibentuk pada era reformasi 1999-2012 = the principle of material content pertinence in the legislation and the implications of law analysis of some acts of the republic of indonesia which are made in the reformation era 1999 2012
" Pembentukan Undang-Undang (UU) yang baik harus mempedomani serangkaian asas (prinsip), salah satunya adalah asas materi muatan yang tepat. Asas ini penting karena setiap jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan hierarkinya. Penerapan asas ini dalam praktek pembentukan UU di Indonesia belum sepenuhnya ditaati. Permasalahan sederhana dan seharusnya tidak perlu diatur dalam UU, tetap dipaksakan DPR dan Presiden menjadi UU. Saat ini berkembang anggapan bahwa semua hal dapat menjadi materi muatan UU. Berdasarkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
D1477
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Dwi Anggono
Mengakui pancasila sebagai syarat naturalisasi
" Perlindungan hak asasi manusia dalam proses permohonan naturalisasi diatur dalam undang-undang No.122 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan hal-hal medasar sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti mengakui dasar negara Pancasila. Akan tetapi, tindak lanjut pengaturan pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, hanya dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon. sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tetang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. ... "
Jakarta : Lembaga Pengkajian MPR RI , 2019
342 JKTN 013 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library