"Dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur otonomi yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah. Demikian dengan Kota Surakarta, merupakan salah satu Pemda yang berada di Propinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembangunan tidak terlepas juga dengan sumber pendanaan yang tersedia. Untuk sumber pendanaan pembangunan, sebagian besar dibiayai dari penerimaan sumbangan dan bantuan, sedangkan pendanaan rutin sebagian besar dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penerimaan dari bagian bagi hasil pajak/bukan pajak.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kotamadya Surakarta diharapkan memiliki kemandirian/kemampuan yang lebih besar. Namun, sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Kabupaten/Kota terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain timpangnya kebutuhan daerah dengan kapasitas fiskal; kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif; Lemahnya infrastruktur dan prasarana dan sarana umum; Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU yang tidak mencukupi); dan Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi.Guna menunjang otonomi di Kota Surakarta, maka yang diperlukan tidak hanya kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, akan tetapi yang terpenting adalah pengelolaan komponen-komponen tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kota Surakarta dikaitkan dengan ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat, menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh sebelum dan sesudah UU Desentralisasi Fiskal diberlakukan masih relatif rendah, demikian Pula untuk hasil. analisis terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) baik sebelum dan sesudah UU Desentralisasi Fiskal menunjukkan rata-rata hasil yang relatif rendah. Sehingga dari kedua model tersebut dapat menyebutkan bahwa kinerja keuangan Kota Surakarta masih relatif rendah untuk mampu melakukan pembiayaan sendiri secara optimal (kondisi ini apabila dilihat dari total penerimaan daerah tanpa adanya sumbangan/bantuan baik dari Pemerintah Pusat atau Propinsi).
Mengenai hasil analisa posisi Fiskal daerah yang dihitung berdasarkan Indeks Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (IPAD), elastisitas PAD terhadap PDRB, serta Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwa hasil Nilai IPAD masih rendah. Sedangkan dilihat dari hasil analisis elastisitas diperoleh nilai elastis atau dapat dikatakan E>1. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta mampu membiayai pengeluaran pembangunan dengan asumsi sebagian besar anggaran tersebut diperoleh dari sumbangan / bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Propinsi. Untuk hasil data yang diolah Pemerintah Daerah Kota Surakarta mengenai potensi pajak, semua jenis pajak daerah wilayah Kota Surakarta pada era sebelum atau sesudah UU No. 34/2000 mempunyai kiasifikasi pada umumnya masuk dalam kategori berkembang, sedangkan untuk retribusi memiliki kategori prima, potensial dan berkembang.
Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum dapat secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
Adapun beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan dengan penelitian ini maupun untuk pengkajian di masa mendatang adalah upaya-upaya penciptaan sumber-sumber penerimaan daerah baik dari pajak ataupun retribusi dan juga peningkatan kemampuan manajemen Pemerintahan Daerah Kota Surakarta terutama dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber penerimaan agar efisien dan efektif.
Sedangkan ketidakoptimalan Kota Surakarta dalam pengelolaan dan pengendalian manajemen fiskalnya untuk peningkatan potensi PAD sebaiknya dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan peluang investasi terutama sektor/bidang strategic yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
