Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. The program of transportation policy implementation in Mamminasata areas (Makassar, Maros, Sunggumisa, Takalar) has not been effective and efficient, despite the central government's program of national transportation. BRT project in Mamminasata regions has not been able to overcome various problems of safety and congestion, in accordance with the goals and objectives of the government program. This study aims to analyze and explain the position of the central government in the articulation of the priorities, direction, and goals of the transportation program in the regions of Mamminasata through the presence of BRT as the national program. This study applies qualitative approach, seeking to understand a complex real-world setting process by a strategy of case study to investigate BRT program that has instigated a multi-complex phenomenon from the policy decisions that have been set by the previous government. The analysis unit in this study is the policy of BRT Program in Mamminasata areas. Based on the State-centric Model, the results indicate that the BRT Program in Mamminasata areas is a program from the central government, precisely from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Minister of Transportation, in this program, is at the central position or the single actor in the articulation of the priorities, direction, and goals of BRT transportation. The regional government, in this case the governor with related departments, is the recipient of the program. BRT Program in Mamminasata areas is different from that predicted by the theory of state-centric model.

Abstrak. Pogram implementasi kebijakan Transfortasi dikawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggumisa,Takalar) belum berjalan secara efektif dan efesien meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan program transfortasi nasional seperti BRT di Kawasan Mamminasa namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan, kemacetan, sesuai tujuan dan sasaran program pemerintah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi central pemerintah dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan-tujuan program transfortasi di kawasan Mamminasata, dengan kehadiran BRT yang merupakan program nasional menggunakan pendekatan kualitatif yang sering direkomendasikan untuk penelitian yang berusaha memahami suatu proses yang realworld setting yang kompleks, dengan strategi studi kasus untuk menginvestigasi program BRT yang memunculkan fenomena yang multi kompleks dari kebijakan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Program BRT di Kawasan Mamminasata. yang didasarkan pada arahan Model State Centrice, Hasil penelitian menunujukkan bahwa Program BRT dikawasan Mamminasata merupakan program pemerintah Pusat dari Kementrian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dalam program ini berada pada posisi sentral atau aktor tunggal dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan transportasi BRT, Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan dinas yang terkait hanya sebagai penerima program, Program BRT di kawasan Maminasata berbeda dengan yang diprediksikan oleh model teori state-centrice.

Abstrak :
Abstract. The spatial planning policy as included in the Local Regulation No. 6/2006 on the spatial planning of Makassar in 2005-2015 has changed from the original blueprint. The policy changing occurred on decisions or programs, but not on institutional regulations. The decisions or programs on spatial planning that were different from the original policy were visible on the licensing decisions in the Development Region I and Development Region III. The purpose of this research was to analyze the changing of the spatial planning policy that was resulted from the behavior of the advocacy coalition who competed with each other in the utilization of strategy and political resources, which was assumed to be affecting the policy output. The study results indicated that the changing of the spatial planning policy in Makassar was resulted from the competition between the major advocacy coalition and the minor advocacy coalition in influencing the policy. The Major Advocacy Coalition used the combination of strategy and political resources more in comparison to the minor advocacy coalition. The utilization of strategy from each advocacy coalitions was effective in several cases but ineffective in other cases. The difference in the effectiveness of the utilization of strategy was on the interests in each cases. In the projects that were based on public interests, the Major Coalition was more systematic in advocating the policy core beliefs, but in other projects that were based on private interests, the Major Coalition was likely to withdraw

Abstrak. Kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar 2005-2015 telah mengalami perubahan dari blueprint yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan terjadi pada ranah keputusan/program, bukan aturan kelembagaan. Keputusan/program penataan ruang yang berbeda dengan blueprint kebijakan tampak pada keputusan-keputusan pemberian perizinan di Kawasan Pengembangan I dan Pengembangan III. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh perilaku koalisi advokasi yang saling bersaing dalam menggunakan strategi dan sumber daya politik, yang diasumsikan mempengaruhi output kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang daerah di Kota Makassar terjadi akibat kompetisi koalisi advokasi mayor dan koalisi advokasi minor dalam mempengaruhi kebijakan. Koalisi Advokasi Mayor menggunakan kombinasi strategi dan sumber daya politik yang lebih banyak dibanding koalisi minor. Penggunaan strategi dari masing-masing koalisi advokasi efektif dalam beberapa kasus namun tidak efektif dalam kasuskasus yang lainnya. Perbedaan dalam efektivitas penggunaan strategi tersebut terletak pada basis kepentingan yang ada pada masing-masing kasus. Dalam proyek yang berbasis kepentingan publik, Koalisi Mayor lebih sistematis memperjuangkan policy core belief, namun dalam proyek yang berbasis kepentingan privat pihak Koalisi Mayor cenderung menarik diri.

Abstrak :
Penelitian pemilihan kata dalam iklan berbahasa Jerman dari segi semantis dan ragam bahasa yang digunakan bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peranan pemilihan kata dalam menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari iklan-iklan yang terbit di majalah Brigitte, Spiegel, dan Stern yang terbit antara tahun 1986-1987. Jumlah iklan yang diteliti sebanyak 75 buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata-kata yang digunakan dalam iklan berbahasa Jerman sengaja dipilih yang mempunyai nilai positif dan menimbulkan efek estetis. Sedangkan ragam bahasa yang paling banyak digunakan dalam iklan berbahasa Jerman adalah ragam bahasa sehari-hari. Ragam bahasa keilmuan hanya dipakai dalam iklan produk tertentu yang banyak membutuhkan istilah khusus. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing hanya dipergunakan dalam iklan yang ditujukan kepada masyarakat golongan menengah ke atas.

Abstrak :
Dehidrasi adalah keseimbangan negatif pada cairan tubuh yang dapat menurunkan produktivitas pekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengetahuan mempengaruhi terjadinya risiko dehidrasi. Desain yang digunakan adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan potong lintang (cross-sectional). Sampel sebanyak 100 responden diambil menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tetang pola minum yang sehat dengan risiko terjadinya dehidrasi pada pekerja (p=0,000; a=0,05). Peneliti menyarankan edukasi kesehatan terkait pola minum yang sehat sebagai behavioral intervention untuk mengubah perilaku berisiko dehidrasi pada pekerja.

---

Dehydration is a negative balance in the body fluids that can reduce worker productivity The purpose of this study to determine whether knowledge affects the risk of dehydration This study used descriptive cross sectional correlation Sample of 100 respondents was taken using purposive sampling technique The results show that there was significant relationship between knowledge about healthy drinking pattern with risks of dehydration on workers p 0 000 a 0 05 Researcher suggest health education related to health drinking patterns as a behavioral intervention to change the risk behavior related dehydration on workers.