Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan atas pengaturan kriminalisasi penyelundupan migran yang dimuat dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Tahun 2000. Melalui kriminalisasi penyelundupan migran diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan migran. Indonesia, Australia, dan Inggris sebagai contoh negara-negara yang terkena dampak dari penyelundupan migran telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Komitmen ketiga negara tersebut untuk terikat dalam perjanjian internasional ini tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kriminalisasi penyelundupan migran. Ketiga negara tersebut sebagai negara peserta United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi penyelundupan migran melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut ketiga negara di atas memiliki cara-cara serta hambatannya masing-masing.

---

This final paper discusses about the compliance towards regulations on migrants smuggling criminalization in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Migrants smuggling criminalization is hoped to give a deterrent effect towards the perpetrators. Indonesia, Australia, and the United Kingdom are three states that are affected by migrants smuggling that have ratified United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. The commitments of those states to be bound to such international treaties obviously will raise obligations that need to be fulfilled. Those three states as the party of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air are obliged to criminalize the offence of smuggling of migrants through their own national regulations. In fulfilling such obligation those three countries have their own ways and impediments."

"Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan langsung dari penyedia barang atau jasa. PT. TAF sebagai salah satu perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada PT. LM agar PT. LM dapat memenuhi keperluan modal kerjanya yakni berupa inventori kendaraan bermotor. Atas pembiayaan tersebut, PT. LM memberikan beberapa jaminan, yang salah satu diantaranya adalah inventori kendaraan tersebut. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai mekanisme pengikatan jaminan fidusia dengan obyek inventori kendaraan bermotor pada Perjanjian Pembiayaan PT. TAF dengan PT. LM, keabsahan akta jaminan fidusia atas barang dagangan antara PT. TAF dan PT. LM, serta perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan ada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM, mekanisme pengikatan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, dan perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi seharusnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

Disbursement of financing by finance companies is one of the ways given by the government so that business practitioner has more alternatives funding for their business. Not only banks, finance companies currently also takes part in providing financing for procurement of goods and/or services. Slightly different with credit agreement concept applied in banks, financing agreement disburse financing not directly to the business practioner however financing is disbursed to the goods and/or services supplier so that business practioner can get goods and/or services directly from suppliers. PT. TAF as finance company provides working capital financing facility to PT. LM so that PT. LM can fulfill their working capital in the form of motor vehicles inventory. Upon the financing given, PT. LM provides some securities, amongst others are motor vehicles inventory. This thesis will explain the mechanism to encumber motor vehicles inventory with fiduciary security, the legality of deed of fiduciary security upon inventory between PT. TAF and PT. LM, and security towards creditor if debtor is in default. The research methodology used for this thesis is juridist normative. Based on Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM, the mechanism to encumber motor vehicles inventory, deed of fiduciary security, and protection to creditor if debtor is in default are in line with Law No. 42 of 1999 on Fiducia Security."