Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang termasuk kategori rawan bencana gempa bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian gempa bumi terakhir tahun 2006 di daerah ini menimbulkan dampak yang luar biasa, yaitu korban jiwa, maupun kerusakan besar baik infrastruktur maupun bangunannya. Namun demikian, terdapat juga beberapa daerah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana gempa bumi tersebut. Tesis ini membahas mengenai analisis risiko gempa bumi dan variasi spasialnya di Kabupaten Bantul. Perhitungan risiko didasarkan pada fungsi perkalian antara bahaya (H) dan kerentanan (V) dibagi dengan ketahanan/kapasitas (C). Parameter bahaya yang dianalisis meliputi: nilai PGA (Peak Ground Acceleration), dan Struktur Sesar. Parameter kerentanan yang dianalisis meliputi: luas permukiman, panjang jaringan jalan, jenis batuan, jumlah penduduk, jumlah kepadatan penduduk, jumlah penduduk usia rentan, jumlah penduduk wanita, jumlah keluarga miskin, jumlah industri kecil/menengah, jumlah pasar dan jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Parameter ketahanan/kapasitas yang dianalisis meliputi: jumlah fasilitas kesehatan, fasilitas umum berupa sekolah dan keberadaan sistem peringatan dini bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bantul mempunyai variasi spasial tingkat risiko bencana gempa bumi dengan 3 kategori yaitu: risiko rendah, sedang dan tinggi. Secara umum Kabupaten Bantul didominasi oleh wilayah dengan tingkat risiko sedang/menengah. Wilayah dengan risiko tinggi terdapat dua variasi spasial yaitu di sepanjang sesar Opak dan sebagian mengelompok di bagian utara dekat dengan Kota Yogyakarta dan Bantul. Wilayah risiko tinggi tersebut umumnya dikarenakan memiliki tingkat kerentanan wilayahnya tinggi hingga sedang baik kerentanan fisik maupun sosial ekonominya, akan tetapi kapasitasnya rendah. Wilayah yang memiliki risiko paling tinggi meliputi desa Trimulyo, kemudian Sumberagung, dan Tamantirto. Wilayah yang mempunyai risiko paling rendah meliputi desa Jatimulyo, kemudian Terong dan Dlingo. Wilayah risiko rendah tersebut umumnya mempunyai tingkat kerentanan rendah baik fisik maupun sosial ekonominya, tetapi mempunyai kapasitas daerahnya tinggi.

---

ABSTRACT

Bantul District is one of earthquake prone area in Yogyakarta Province. Last genesis earthquake on 2006 in this area past a tremendous impact, the loss of lives, substantial damage of infrastructures dan buildings. However, there are also some areas that suffered minor damage due to the earthquake disaster. This research is analyse the earthquake risk and its spatial variation in Bantul District. Risk calculation is based on multiplication function between Hazard (H) and Vulnerability (V) divided by the Capacity (C). Hazard parameters include in these analyzed: Peak Ground Acceleration (PGA) and Fault Structure. Vulnerability parameters include in these analyzed: the percentage of the settlement area, the length of road network, the lithology, number of population, number of density, the number of vulnerable population, number of females, the number of poor families, number of market, number of industrial, and number of economic income (PAD).Capacity parameters include in these analyzed: the number of health facilities, public facilities such as schools and early warning system of disaster in villages. The final result showed that The Bantul District has spatial variaton of earthquake risk in 3 categories: low risk, medium and high risk. The Bantul District is dominated by areas with medium risk. They have two spatial pattern of high risk, the areas were in line with Opak Fault and other area was near the city of Yogyakarta and Bantul. High risk area have three characteristics, high vulnerability of pyhsics and social economics, medium hazard, and low capacity. The areas of high risk are Trimulyo Village, Sumberagung and Tamantirto. The areas of low risk have three characteristic, low hazard, low vulnerability and high capacity. The low areas are Jatimulyo, Terong and Dlingo."

"Indeks pembangunan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada negara-negara di negara anggota ASEAN. Teknik analisi yang dipergunakan ialah regresi dengan menggunakan regresi data panel dengan model efek tetap. Hasil pengolahan dengan model efek tetap menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia. Penelitian ini berimplikasi pentingnya pemerintah melakukan pengendalian jumlah penduduk dan akselerasi pertumbuhan ekonominya."

"ABSTRACTThe purpose of this study is to explore the implementation of Government's Internal Control System in Islamic perspective. This research used descriptive method with Al-Qur'an, Hadith, regulations, books and articles as the sources of this research. Although Internal Control's Comprehensive Framework and Guidance developed by COSO in 1992, but it had implemented by muslim leader since Nabi Muhammad's era until Turki Utsmani Dynasty's era. Five components of Internal Control that formed by COSO and adopted by government in PP No.60 2008 are control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring, each components have subcomponents; and for control environment we suggest to add with the spiritual, nature and style of leadership. The basic component of internal control is control environment, because it has a role as a protector for other components. If control environment has worked properly, then it will minimize a risk, control activities would be implemented simply, information and communication will run smoothly and internal control could be monitored periodically."

"Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar di kota/kabupaten membawa dampak terhadap besarnya peningkatan jumlah timbulan sampah khususnya sampah plastik. Penelitian ini bertujuan memberikan usulan kebijakan dalam bentuk formulasi efektif dalam pengelolaan sampah plastik berkelanjutan di tingkat kota/kabupaten. kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai di Kota Bandung dan Kabupaten Malang merupakan kebijakan yang paling prioritas dibandingkan dengan kebijakan pelarangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Kebijakan yang efektif juga perlu melibatkan pemangku kepentingan yaitu konsumen/masyarakat dan produsen. Data tingkat keinginan untuk berpartisipasi masyarakat dan keinginan produsen untuk berpatisipasi dalam pengurangan sampah plastik akan lebih efektif apabila di berikan insentif. Respon masyarakat terhadap himbauan mengurangi sampah plastik dan menggunakan kembali plastik sangat positif, namun kemungkinan implementasinya akan menjadi lebih besar jika ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Pemilahan sampah di rumah tangga perlu didorong, guna meningkatkan efektifitas penanganan sampah plastik. Insentif fiskal perlu di berikan kepada produsen agar pengurangan sampah plastik oleh produsen lebih optimal dan berkelanjutan

---

The increasing population in cities and regencies has an impact on the amount of waste generation, especially plastic waste. This study aims to provide policy proposals in the form of effective formulations in sustainable plastic waste management at the city/district level. The policy of reducing the use of single-use plastic products in Bandung City and Malang Regency is the most priority policy compared to the policy of banning the use of single-use plastic products. Effective policies also need to involve stakeholders, namely consumers/communities and producers. Data on the level of willingness to participate in the community and the desire of producers to participate in reducing plastic waste will be more effective if incentives are given. The public's response to the call to reduce plastic waste and reuse plastic is very positive, but the possibility of implementation will be even greater if there are incentives provided by the government. Waste segregation in households needs to be encouraged, in order to increase the effectiveness of handling plastic waste. Fiscal incentives need to be given to producers so that the reduction of plastic waste by producers is more optimal and sustainable."

"Merebaknya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 telah melumpuhkan semua sektor baik sosial, budaya dan perekonomian. Tidak terlepas dari dampak tersebut, industri migas Indonesia juga merasakan dampak dari COVID-19 khususnya pada sektor hulu. Penelitian ini akan membahas implikasi COVID-19 pada salah satu proyek pengembangan di sektor hulu migas dengan mengidentifikasi dampak- dampak secara spesifik di masing-masing fase proyek dan keterkaitannya terhadap time & cost overrun. Melalui research question yang disusun, didapat dampak secara spesifik pada masing masing fase proyek (Engineering, Procurement, Construction & Installation) antara lain overrun pada labor cost, biaya cancellation akibat early termination pada chartered vessel, biaya extension untuk penyimpanan material dan biaya remobilisasi kembali untuk marine spread pada offshore campaign berikutnya. Berdasarkan penelitian didapat dampak terhadap proyek 8- 14 bulan keterlambatan dari sisi schedule dan 25%-27.5% dampak overrun terhadap cost.

---

The outbreak of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 has impacted all social, cultural and economic sectors. As part of the outbreak, oil and gas industry in Indonesia is also experience the impact of COVID-19, especially in the upstream sector. The study will discuss the implications of COVID-19 as case study the development project in the upstream oil and gas sector by identifying specific impacts in each project phase and their relationship to time & cost overrun. Through the research questions, specific impacts of each phase of the project (Engineering, Procurement, Construction & Installation) are obtained, including overrun in labor costs, cancellation costs due to early termination of the chartered vessel, extension costs for material storage and costs. remobilization for marine spread in the next offshore campaign. Based on the research, there is 8-14 months impact on the project schedule and 25%-27.5% overrun on cost impact.

"