Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional sudah banyak dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Indonesia adalah mengizinkan pemain sepak bola asing bermain pada Kompetisi Liga Indonesia. Kehadiran pemain asing diharapkan dapat memacu motivasi pemain lokal untuk berprestasi maksimal. Keberadaan pemain asing di Indonesia merupakan hasil kesepakatan kerjasama antara pemain dan Klub Liga Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dengan nama Perjanjian Kerja, di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan penelitian lapangan pada Klub Liga Utama PERSIJA, perjanjian kerja tersebut terdiri dari perjanjian pokok yang merupakan bentuk baku dari PSSI, isinya antara lain mengenai unsur essensialia suatu perjanjian kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan FIFA, AFC dan PSSI yang wajib dipatuhi dan perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat atas kesepakatan klub dengan pemain antara lain mengatur tentang bonus, fasilitas dan ketentuan Klub lainnya. Ketentuan umum perjanjian kerja diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum perjanjian pada KUH Perdata. Bentuk perlindungan dan kepastian hukum antara kedua belah pihak adalah pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja diakibatkan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh para pihak yang telah disepakati bersama, antara lain tidak disiplinnya pemain, cederanya pemain, dan Klub yang ingkar dalam membayar upah. Upaya penyelesaian di Liga Indonesia terhadap masalah dan perselisihan yang timbul disepakati untuk diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila belum berhasil maka diserahkan kepada PSSI yang keputusannya bersifat final dan mengikat."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang.

---

This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future."

"Tesis ini membahas strategi perusahaan yang berkaitan dengan rantai pasok, dalam rangka melakukan lokalisasi pembelian komponen elektronika yang sebelumnya dibeli dari China, dipindahkan ke Indonesia. Studi kasus pada tesis ini membahas proses-proses yang dilalui perusahaan mulai dari identifikasi komponen, pencarian pemasok, melakukan verifikasi, audit kepada pemasok dan pada akhirnya melakukan penetapan atas pemasok yang terpilih, berdasarkan pada kriteria Quality, Cost, Delivery (QCD).Fokus pembahasan tesis ini adalah pada strategi pemilihan pemasok dari setiap kategori produk yang akan dilokalisasi. Metode pemilihan pemasok di lakukan dengan cara melakukan verifikasi kelokasi pemasok, audit untuk pemasok baru, pengecekan kapasitas dan kapabilitas produksi di pemasok, perbandingan penawaran harga hingga pada bagian akhir dilakukan penetapan pemasok yang terpilih untuk memasok kebutuhan perusahaan.Cost Benefit Analysis juga dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa rencana lokalisasi ini dapat berkontribusi pada perusahaan dengan memberikan manfaat tidak saja secara nyata (tangible), namun juga manfaat yang tidak nyata (intangible). Pada akhirnya, rencana lokalisasi tersebut dapat berjalan secara lancar dan memberikan efek penurunan biaya yang cukup signifikan kepada perusahaan, selain manfaat lainnya yang akan dirasakan seperti penghematan area penyimpanan, mempersingkat Lead Time Order dan memudahkan karyawan  dalam melakukan pengaturan kedatangan barang dari para pemasok lokal.

---

The purpose of this thesis is to analyze company's strategy that related with supply chain, in order to conduct purchasing localization project for electronic components that are previously produced in China, and then transferred to Indonesia. This case study discusses all the process that the company had discovered, started from supplier identification, verification, audit for new suppliers   and making decision on the selected suppliers, based on Quality, Cost and Delivery (QCD) Criteria.

Focuses on this case study are on the supplier selection strategies from each product categories which will be localize in Indonesia.  Supplier selection method was held by conducting verification on supplier's site, audit for new suppliers, checking on supplier's production capacity and capability, price quotation comparison and supplier approval.

Cost Benefit Analysis also conducted in order to confirm that these localization plans will contribute to the company with such tangible and intangible benefits.

in the end, localization plan can be carried out smoothly and contribute a significant cost down effect for the company, other than the benefit in inventory space, shorten the lead time order and easier for the planner staff to arrange the delivery from local suppliers."

"Penelitian ini membahas bagaimana koperasi sebagai organisasi melakukan strategi dalam menghadapi tekanan lingkungan dengan melakukan studi kasus di Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa pengurus KKGJ serta studi dokumen-dokumen sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa setidaknya ada tiga dimensi lingkungan organisasi disekitar KKGJ yang memberikan pengaruh dan menjadi perhatian saat ini, diantaranya dimensi hukum, ekonomi dan teknologi. Dampaknya KKGJ dihadapkan dengan Bank DKI sebagai kompetitor yang sangat kuat. Strategi yang dilakukan oleh KKGJ cenderung melakukan konformitas karena posisinya yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur lingkungan eksternal. KKGJ berupaya untuk berkompromi (compromise) dengan hanya memenuhi sebagian tuntutan institutional.

---

This study discusses how the co-operative as an organization perform strategy in dealing with environmental pressure by conducting case study at Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ). This study using qualitative methods, by conducting in-depth interviews with some KKGJ board and document study of secondary documents. The results of this study found that there are three dimensions of organizational environment around KKGJ that give influence and attention recently, legal conditions, economic conditions, and technological conditions. The impact is KKGJ faced with Bank DKI as a very strong competitor. The strategy undertaken by KKGJ tend to performs conformity because of its position which has no power to regulate the external environment. KKGJ attempts to compromise by only fulfilling some institutions pressures."