Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSerangan Jepang terhadap Pearl Harbor menandai pecahnya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Setelah Pertempuran Midway, Sekutu yang unggul atas Jepang yang semakin defensif terus maju ke wilayah utama Jepang dan mulai melaksanakan pengeboman terhadap seluruh wilayah utama Jepang. Pengeboman ini dikenal juga dengan sebutan Nihon Hondo Kuushuu atau Pengeboman Kepulauan Utama Jepang. Total 180 kota di seluruh Jepang dipilih menjadi target pengeboman oleh Sekutu termasuk wilayah Prefektur Shizuoka yang di dalamnya terdapat beberapa kota seperti Kota Shizuoka, Shimizu dan Hamamatsu. Pengeboman terhadap wilayah Shizuoka ini dikenal juga dengan sebutan Shizuoka Kuushuu atau Pengeboman Shizuoka dan dilakukan setelah mempertimbangkan target-target yang ada. Melalui data yang dikumpulkan dari catatan United States Strategic Bombing Survey, penelitian ini membahas proses jalannya pengeboman oleh Sekutu serta dampak setelah pengeboman terhadap wilayah Shizuoka khususnya di Kota Shizuoka, Kota Shimizu dan Kota Hamamatsu."

"Perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan semakin banyak infrastruktur dan layanan vital yang menggunakan teknologi informasi. Sistem elektronik yang menunjang infrastruktur dan layanan vital tersebut dapat termasuk ke dalam infrastruktur informasi vital (IIV). Dengan ancaman yang hadir pada ruang siber, pelindungan terhadap IIV menjadi penting untuk menjamin keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Pelindungan tersebut direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Peraturan ini mencakup aspek-aspek pelindungan IIV termasuk aspek identifikasi IIV yang merupakan langkah dalam pelindungan IIV di Indonesia.  Pelindungan IIV khususnya pada aspek identifikasi IIV harus dilakukan dengan metode dan kriteria yang sesuai untuk memastikan seluruh IIV yang ada dapat dilindungi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diapaparkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelindungan IIV di Indonesia khususnya pada aspek identifikasi IIV berdasarkan pada framework dari ASEAN CIIP Framework, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), konsep dependensi dan interdependensi serta konsep ketahanan siber unutk melihat bagaimana pelindungan IIV dapat mendukung ketahanan siber di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek pelindungan IIV di Indonnesia khususnya pada aspek identifikasi IIV telah sesuai dengan framework yang ada serta konsep ketahanan siber yang digunakan dan dapat turut mendukung ketahanan siber di Indonesia.

---

The development of technology has led to an increasing number of infrastructure and vital services that rely on information technology. The electronic systems that support these infrastructure and vital services can be categorized as critical information infrastructure (CII). With the threats present in cyberspace, protecting CII has become crucial to ensure security and cyber resilience in Indonesia. This protection is realized through The Regulation of The President of The Republic of Indonesia Number 82 of 2022 on Critical Information Infrastructure Protection. This regulation covers various aspects of CII protection, including the identification of CII, which is a crucial step in protecting CII in Indonesia. The CII protection, particularly in the aspect of CII identification, must be carried out using appropriate methods and criteria to ensure that all existing CII can be well protected. This research uses a qualitative method and is presented in a descriptive format. This research aims to explain and analyze the protection of CII in Indonesia, particularly in the aspect of CII identification, based on the frameworks provided by the ASEAN CIIP Framework, the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), the concepts of dependency and interdependency, and the concept of cyber resilience to understand how the CII protection can support cyber resilience in Indonesia. The research findings indicate that the aspects of CII protection in Indonesia, particularly in the aspect of CII identification, are in line with the existing frameworks and the concept of cyber resilience used, and they can contribute in enhancing cyber resilience in Indonesia."