Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni dalam rangka membantu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembedaan antara lembaga Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah bentuk kekeliruan dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang tidak mengenal pembedaan ataupun pemisahan antara Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan sehingga melalui penelitian ini akan disampaikan gagasan mengenai permasalahan tersebut melalui tinjauan historis, yuridis, bahkan terhadap aspek perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain. Gagasan unifikasi lembaga kepresidenan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih ideal dan optimal untuk ke depannya.

---

This research discusses about the structure of institution of The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia as its standing on Indonesias presidential institution besides The Cabinet Secretariat and The Office of President Staff. Until today, the differentiation amongs the three organization still held despite performing the same duty, which is doing the service for the President as the head of state and the head of government in presidential system adopted in Indonesia. The differentiation is clearly a misconception in presidential system which does not separate the function of President as head of state or as the head of government. This thesis explains about the problem based on historical, juridicial, even comparatical studies about the standing of State Secretariat institution in other nations. Idea about presidential institution unification which is discussed in this thesis is expected to make the governmental system in Indonesia could be more optimal and ideal."

"

Laporan magang ini membahas evaluasi prosedur audit pencarian liabilitas yang belum tercatat pada PT OLP. Audit laporan keuangan dilaksanakan oleh KAP ABC untuk tahun buku 2019. PT OLP merupakan perusahaan Indonesia yang memproduksi serta memperdagangkan obat-obatan. Subjek evaluasi adalah prosedur audit yang dilakukan terhadap akun utang dagang PT OLP pada tanggal 31 Desember 2019, untuk menguji asersi kelengkapan, eksistensi, kewajiban, dan penilaian. Evaluasi dilakukan berdasarkan kerangka teori dan standar berupa ISA dan PSAK yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, prosedur audit yang dilakukan pada PT OLP telah sesuai dengan standar yang berlaku. Namun sampel yang diuji belum cukup untuk mengambil kesimpulan atas asersi sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

 

---

This report discusses the evaluation of search for unrecorded liabilities audit procedure on PT OLP. Financial audit is performed by KAP ABC for the book year 2019. PT OLP is an Indonesian company that manufactures and trade pharmaceutical product. The evaluation subject is audit procedure performed on PT OLP’ accounts payable on 31^st December 2019, to test completeness, existence, obligation, and valuation assertions. Evaluation is done based on theories and existing standards such as ISA and PSAK. Based on the evaluation, the audit procedure on PT OLP is appropriate with existing standards. However, the tested sample is not yet enough to form a conclusion on assertions, therefore requiring further testing.

"

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan pembaruan kebijakan bea meterai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kebijakan tersebut menjadikan dokumen konfirmasi sebagai objek bea meterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan perbandingan kebijakan bea meterai negara Inggris, Hong Kong dan Malaysia atas dokumen pada transaksi saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data adalah berupa wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bea meterai atas trade confirmation dilatarbelakangi akan penggunaan dokumen elektronik, perkembangan zaman, perbaikan tata administrasi, kepastian hukum dan peningkatan penerimaan negara. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan pihak bursa saham berusaha untuk melaksanakan peraturan bea meterai. Namun terdapat dampak bagi Anggota Bursa seperti peningkatan beban kepatuhan dan persaingan Anggota Bursa. Selain itu penerapan pemeteraian trade confirmation membuat investor berkonotasi negatif, mempertanyakan urgensi pemeteraian, peningkatan celah kerugian, menerapkan penghindaran pajak, dan distorsi kepada minat investor, sehingga penerapan kebijakan belum dikatakan efisien dan optimal. Terkait dengan sandingan kebijakan juga menunjukkan bahwa penerapan bea meterai atas dokumen transaksi saham di Indonesia lebih minim berdampak terhadap perkembangan Bursa Saham. Rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yakni untuk memperhatikan secara berkala pengenaan kebijakan ini, perbaikan teknis berkala dalam pemeteraian elektronik, dan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak Bursa Saham di Indonesia untuk memberikan pemahaman penerapan pemeteraian trade confirmation kepada para investor, dan pengawasan lebih dalam penerapannya.  

---

Stamp Duty Act Number 10 of 2020 is an update to the stamp duty policy on Stamp Duty Act Number 13 of 1985. This policy makes trade confirmation an object of stamp duty. This study aims to determine the implementation of policies and comparisons of UK, Hong Kong and Malaysia stamp duty policies on documents in stock transactions. The research approach used in this study uses a qualitative research paradigm with qualitative data analysis techniques. The research instrument used to obtain data is in the form of in-depth interviews with informants who are directly related to the implementation of these policies and literature studies. The results of the study show that the stamp duty policy on trade confirmations is motivated of the using electronic documents, era developments, improvements in administrative procedures, legal certainty, and increased state revenues. In practice, the government and the stock exchange are trying to implement stamp duty regulations. However, there are impacts for Exchange Members such as increased compliance and increased competition for Exchange Members. In addition, the application of trade confirmation also makes investors negative connotation, questionings the urgency, increases the gap for losses, applies tax avoidance, and distorts investor interest, so the implementation of policies has not been said to be efficient and optimal. Related to the policy comparison, it shows that the application of stamp duty on stock transaction documents in Indonesia has had a minimal impact on stock market. Recommendations that can be made by the government are to periodically pay attention to the imposition of this policy, periodic technical improvements in electronic sealing, cooperation between the government and various stock market parties in Indonesia to provide investors with an understanding of the implementation of trade confirmation sealing, and more supervision in its implementation."

"Indonesia memiliki target pengurangan emisi sebesar 29% atau 835 juta ton CO2 pada tahun 2030, yang ditingkatkan menjadi 32% atau 912 juta ton CO2 pada tahun 2023. Sektor bangunan gedung merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di Indonesia. Untuk mengurangi emisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi konservasi energi yang mengharuskan setiap sektor untuk mengurangi penggunaan energi. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2023, konservasi energi wajib dilakukan oleh pengguna energi di sektor bangunan gedung yang menggunakan sumber energi setara atau lebih dari 500 Ton Oil Equivalent. Di sisi lain, kenyamanan pengguna gedung harus diperhatikan dalam konservasi energi gedung. Kenyamanan pengguna memengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja mereka di dalam gedung. Oleh karena itu, optimalisasi sangat penting untuk menemukan nilai optimal bagi penggunaan energi listrik dan kenyamanan pengguna. Dalam penelitian ini, kami menggunakan evolution mating algorithm (EMA) untuk menemukan nilai optimal bagi penggunaan energi listrik dan kenyamanan pengguna di gedung perkantoran di negara beriklim tropis. Model matematika dari penelitian sebelumnya telah diperbarui untuk melakukan optimalisasi di negara beriklim tropis. Variabel suhu dan pencahayaan yang memengaruhi kenyamanan termal dan visual pengguna di dalam bangunan digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis nilai optimal suhu dan pencahayaan untuk menghasilkan nilai optimal penggunaan energi listrik dan kenyamanan pengguna di negara beriklim tropis. Penelitian ini membandingkan kondisi gedung perkantoran sebelum dan sesudah optimalisasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi setelah optimalisasi menggunakan EMA berhasil mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna di dalam gedung perkantoran di negara beriklim tropis. Variabel suhu dan pencahayaan setelah optimalisasi berada pada titik optimal yaitu 23°C dan 358,6 lux, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.

---

Indonesia has set a target to reduce emissions by 29% or 835 million tons of CO2 by 2030, which was increased to 32% or 912 million tons of CO2 in 2023. The building sector is one of the largest contributors to emissions in Indonesia. To reduce these emissions, the Indonesian government has issued energy conservation regulations requiring each sector to reduce energy consumption. According to Government Regulation No. 33 of 2023, energy conservation is mandatory for energy users in the building sector who use energy sources equivalent to or greater than 500 tons of oil equivalent. On the other hand, the comfort of the building's users must be considered in the energy conservation of a building. User comfort impacts their productivity and efficiency inside the building. Therefore, optimization is essential in order to find optimal values for energy use and user comfort. In this study, we used the evolution mating algorithm (EMA) to find optimal values for energy use and user comfort in office buildings in a tropical-climate country. The mathematical model from the previous research has been updated to perform optimization in tropical-climate countries. The temperature and lighting variables that will affect the thermal and visual comfort of the user inside the building are used to optimize the use of energy. The aim of this research is to determine and analyze the optimal values of temperature and lighting to generate the optimal value of energy use and user comfort in a tropical-climate country. This study compares the state of an office building before and after optimization. The results prove that conditions after optimization using EMA succeeded in reducing energy consumption and increasing user comfort inside office buildings in tropical-climate countries. The temperature and lighting variables after optimization are at the optimal point of 23 oC and 358.6 lux, which are in line with Indonesia Government Regulations."