Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aloysius Ryantori
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen: Gugatan wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 295/Pdt.Sus/Bpsk/2020/Pn Bks Jo. Putusan Kasasi Nomor 175k/Pdt.Sus-Bpsk/2020) = Authority of the Consumer Dispute Resolution Agency in resolving Consumer Disputes: Lawsuits for Default Vs Unlawful Acts (Study of Bekasi City Decision Number 295/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Bks Jo. Decision Number 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021)
" Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kerap menimbulkan berbagai permasalahan karena kedudukan BPSK yang acap kali dianggap sebelah mata karena putusan yang dihasilkannya sering dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika diajukan keberatan melalui Pengadilan. Padahal, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 54 Ayat (3) menjelaskan bahwa putusan dari majelis hakim BPSK adalah final dan juga mengikat, tetapi hal tersebut dipatahkan dengan Pasal 56 Ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan ketidakpastian hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library