Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi terhadap efektifitas upaya Bank dalam menanggulangi tindakan penyimpangan penggunaan kredit, menjadi amat relevan, terutama dilihat dari sudut kriminnlogis. Hal ini disebabkan karena; pertama, penyimpangan penggunaan kredit (side streaming) secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan. Kedua, side streaming sering merepotkan bank dalam penanganannya. Karena selain dihadapkan pada masalah pembuktian untuk menentukan upaya-upaya hukum, juga karena upaya-upaya hukum itu sendiri bagi bank ditempatkan sebagai upaya akhir (ultimum remedium), baik dalam kerangka perdata maupun pidana sehingga model penanganan sengketa yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang bersifat rekonsiliatif lebih diutamakan. Ketiga, dalam rangka melaksanakan rekonsiliasi, pihak bank justru sering dihadapkan pada masalah-masalah sikap dan perilaku debitur yang dinilai tidak kooperatif.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan observasi terhadap data-data tertulis yang tersaji serta wawancara mendalam dengan informan atau nara sumber, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai kelemahan yang dapat dinilai tidak efektif dalam upaya penanggulangan maupun mencegah tindakan side streaming. Analisa teori tentang reaksi formal dan informal terhadap kejahatan, penyimpangan, menyatakan, bahwa reaksi masyarakat akan timbul jika disadari tingginya tingkat seriusitas dari tindakan kejahatan/penyimpangan itu sendiri. Dengan demikian, maka reaksi akan timbul dari pihak bank, jika bank menyadari akan tingginya tingkat keseriusan dari akibat tindakan side streaming yang dilakukan debitur, Sebaliknya, jika bank tidak menyadari betapa seriusnya akibat-akibat yang timbul dari side streaming, reaksi formal maupun informal menjadi lemah dan dengan demikian kontrol menjadi lemah. Hal ini terbukti, karena kenyataan, bahwa ada pula praktik-praktik side streaming yang menimbulkan keuntungan bagi debitur dan debitur lancar tnengembalikan kreditnya pada pihak bank. Kenyataan ini sering dipersepsi sebagai tidak menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak bank. Kelemahan-kelemahan lainnya dapat dilihat dari perspektif bank sebagai korban. Teori tentang peran korban dalam suatu kejahatan antara lain menyatakan, bahwa korban dapat pula berperan sebagai pelaku, ketika ia memberi fasilitas atau kesempatan/peluang terjadinya suatu kejahatan. Peluang pertama, tentu saja ada karena masih terdapatnya persepsi yang berbeda-beda tentang side streaming itu sendiri. Peluang kedua, terjadi karena instrumen pengamanan kredit yang ada sementara ini, baik instrumen legal/administratif, ekonomik dan teknis, tidak cukup ntampu memberikan signal atau tanda-tanda yang dapat dipakai secara dini untuk tindakan-tindakan pencegahan maupun penanggulangan side streaming, karena tidak cukup memberikan signal bagi aspek-aspek perilaku dan karakter debitur. Peluang ketiga, terjadi karena dipengaruhi oleh filosofis bank dan pengertian kredit itu sendiri sebagai suatu lembaga yang didasarkan saling percaya. Sehingga mekanisme penegakan hukum sebagai wujud reaksi formal yang punatif sifatnya, ditempatkan sebagai upaya akhir (ultimum remedium). Prinsip ultimum remedium ini, dilihat dari sudut bank sebagai korban, seoalah-olah merupakan penangguhan terhadap penerapan sanksi-sanksi hukum yang bersifat punatif dan keras tersebut. Sementara itu dilihat dari sudut pelaku, prinsip ini memberi peluang bersifat menguntungkan terhadap pelaku, jika pelaku melakukan side streaming.Mengembangkan kearah persepsi yang sama dengan didasari oleh pemahaman terhadap tingkat keseriusan yang diakibatkan oleh tindakan side streaming, merupakan salah satu alternatif yang disarankan dalam upaya mengatasi dan menangggulangi tindakan side streaming. Caranya antara lain dengan mempertimbangkan bahwa terhadap tindakan, side streaming perlu dilakukan kriminalisasi."

"Air adalah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting, Manusia bisa bertahan hidup 2 - 3 minggu tanpa makan, tapi hanya 2 - 3 hari tanpa minum manusia bisa mati. Secara global kuantitas sumberdaya air di bumi relatif tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun.Sebagai contoh , di DKI Jakarta pada tahun 2003 lalu, dari 43 kecamatan yang ada, ll kecamatan dinyatakan mulai mengalami krisis air bersih. Kapasitas produksi air bersih DKl Jakarta paling banyak hanya mampu melayani empat puluh persen penduduk .Apabila dimasukan kebutuhan air bersih bagi hotel, perkantoran, industri, rumah sakit, pertamanan, rumah-rumah ibadat dan sebagainya, maka ancaman akan defisit air betul - betul meresahkan, sehingga akan mengganggu stabilitas ketahanan daerah.Tujuan dalam penelitian ini meliputi : (I). Menentukan jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan produksi air bersih terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih , (2). Mengetahui faktor-factor yang menyebabkan semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih, dan (3). Mengajukan strategi pemecahan untuk mengatasi kelangkaan air bersih dan terbatasnya kemampuan alam guna memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan agar ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta tetap stabil.Penelitian ini menggunakan metode deskriptitl regresi dan model AHP. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang melukiskan gejala-gejala yang ada secara rinci. Metode regresi ( SPSS ) digunakan untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih lima tahun kedepan, serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan peroduksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Model AHP digunakan untuk menentukan skala prioritas dari hasil kuisioner dan diolah dengan program Expert Choice.Hasil penelitian : (1) Jumlah penduduk DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan hampir mencapai sebelas juta jiwa dan kebutuhan air bersih diperkirakan mencapai empat ratus sembilan puluh dua juta meter kubik pertahun. Kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan masih dapat terpenuhi sebcsar enam puluh satu persen. Faktorjumlah penduduk dan produksi air bersih berpengaruh sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dengan koefisien determinasi mencapai hampir sembilan puluh empat persen. (2). Faktor penyebab semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih adalah kualitas air menurun akibat pembuangan berbagai limbah ke sumber air, iahan untuk resapan air berkurang, meningkatnya bencana banjir , penggunaan air tanah yang semakin meningkat,dan melebihi kemampuan pengisian kembali air tanah. (3). Strategi yang pertama efiseiensi pemakaian air bersih, strategi kedua menambah jumlah PAM Daerah, strategi ketiga mempermudah ijin pendirian PAM Swasta, strategi keempat pasok air bersih dari luar Jakarta, strategi kelima penerapan teknologi penyulingan air laut.Bila pengelolaan sumberdaya air yang bijaksana dan pemakaian air bersih yang tepat guna maka akan memperoleh manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial- budaya yang saling berkaitan satu sama lain, secara simultan akan mendukung peningkatan ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta.

---

Water is one of most important basic substance needs, human can survive

without food within two to three weeks, but without drink can survive to live just two to three days, it is inevitably can die. It is relative remain stable of water resource in the earth globally, while the quality is getting more decrease. For example, in Capital City Special Region of Jakarta in 2003 ago, of 43 the existing subdistricts, 11 of them are stated begin to go through freshwater crisis. Freshwater production capacity of Jakarta Special Region at least it only will able to serve forty percent of population. If freshwater need distributed to hotel, offices, industries, hospitals, parks, worship houses and so forth, therefore threaten toward the deficit of water simply give rise to be restlessness, so that it will disturb stability of regions endurance.

The purpose of the research consists of : (1). Decide the number of population and freshwater need for tive years onward as well as measure magnitude of effect of total of population factor and freshwater production for supplying freshwater need, (2). Interpreting factors generating progressively limited nature capacity in fulfilling freshwater availability, and (3) to propose solution strategy to cope with scarcity of freshwater and a limited nature capacity for minimizing negative impact emerging for endurance of Capital City of Jakarta Special Region is remain stable.

This research use descriptive method, regression and AHP model. Descriptive method is aimed to gather actual information representing the detailed existing tendencies. Regression method (SPSS) is used to determine projection of the total population and freshwater need onward, and also measure the magnitude of effect of the amount of population factor and reproduction of freshwater in supplying freshwater need. AHP model is used to determine scores (priority scale) from questionnaires result and adapted and processed with Expert Choice program.

The result of research: (1) The amount of population of Jakarta for five years onward almost to reach eleven million people and freshwater need estimated run into four hundreds ninety two cubic meter per year. Freshwater need for five years onward can be still fulfilled of sixty one percent. Total population factor and freshwater production has most significant role on supply offreshwater need with determination coefficient reach nearly of ninety four percent. (2). Cause factor is progressively the limited of nature capacity in supplying freshwater availability is water quality decrease due to wastewater to the source of water, pervasiveness water area is reduce, flood disaster is more increasing, the use of ground water is getting more increase, and exceeding capacity if ground water refilling. (3) The first strategy is the use of freshwater is efficient, the second strategy is to increase total of District PAM, the third strategy is facilitating the establishment permission of Private PAM, the fourth strategy freshwater supply from out of Jakarta, the fifth strategy is sea water refining technology application."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dalam program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera (PMMS) di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melalui mekanisme pembiayaan bersama, dimana program ini merupakan upaya dalam mengatasi dampak dari konflik bersenjata yang menyebabkan masyarakat Aceh terpuruk dalam kehancuran dan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup mulia dan sejahtera melalui pendekatan agama islam dan adat istiadat Aceh. Sesuai dengan tujuan program masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat miskin yang terkena dampak konflik seperti kaum duafa, anak-anak yatim dan para janda.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, camat, tenaga penggerak lapangan, kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumlah 16 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengkaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, pengembangan masyarakat dan community worker serta faktor penghambat pelaksanaan tugas community worker.Dalam pelaksanaan program PMMS di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tenaga penggerak lapangan terlibat membantu masyarakat mulai dan tahap sosialisasi, pembentukan kelompok, pembinaan kelompok sasaran, pemanfaatan dana bantuan dan penyusunan pelaporan kegiatan.Tahap sosialisasi, panitia program memberikan penjelasan program kepada peserta dengan jelas dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Di awal sosialisasi tenaga penggerak lapangan dalam hal ini menggunakan pendekatan direktif serta mendampingi Kepala Desa dan tokoh masyarakat masing-masing desa dan membantu memberi pemahaman tentang program PMMS. terutama hal-hal yang kurang dimengerti, dafam hal ini TPL berperan sebagai pendidik educator. Selain sosialisasi secara formal, peserta sosialisasi dari Desa Rantau Gedang ikut berparlisipasi untuk mensosialisasikan program pada saat di kedai kopi dan pasta di desa mereka. Sosialisasi program PMMS di Desa Ujung Bawang ditakukan hanya secara formal.Tahap pembentukan kelompok, Dalam pembentukan kelompok mengalami hambatan dikarenakan jumlah anggota kelompok hanya 15 orang sementara keinginan warga masyarakat sangat besar untuk tergabung ke dalam kelompok sasaran. Namun keadaan tersebut dapat diatasi oleh masing-masing tenaga penggerak lapangan yaitu sebagai educator dan enabler sehingga pembentukan kelompok dapat berjalan dengan baik. Penentuan ketua dan bendahara sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kelompok. Tahap pembinaan, dalam kegiatan pembinaan kelompok, anggota kelompok mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan dana bantuan, pemilihan kegiatan dan administrasi dari tenaga penggerak lapangan dalam tahap ini berperan sebagai expert, dan enabler.Pada tahap penyusunan laporan kegiatan kelompok masing-masing tenaga penggerak lapangan berperan sebagai edocafar yaitu mengajak anggota kelompok secara bersama-sama untuk membuat laporan. Tahap pelaksanaan program, Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera terdapat faktor penghambat dari luar dan dalam diri tenaga penggerak lapangan. Faktor penghambat dan luar diri tenaga penggerak lapangan adalah rendahnya tingkat pendidikan serta tidak terbiasa dengan urusan surat-menyurat dari masingmasing kelompok, rasa tidak percaya diri, keamanan dan ketergantungan. Faktor penghambat dan dalam diri tenaga penggerak lapangan adalah tidak dapat mengawasi kelompok setiap dua minggu sekali seperti yang terdapat dalam kebijakan program PMMS. Berdasarkan berbagai temuan lapangan dapat disimpulkan secara umum pelaksanaan tugas dan tenaga penggerak lapangan dapat berjalan dengan baik. Dan merujuk kepada faktor penghambat diatas disarankan agar pemerintah daerah sebaiknya memilih tenaga penggerak lapangan yang dapat meluangkan waktu sepenuhnya untuk membina kelompok. Dan kepada tenaga penggerak lapangan agar memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang tugas-tugas di tempat tugasnya."

"Telah dibuat suatu program penentuan parameter loop histerisis bahan ferromagnet berdasarkan model Jiles-Atherton. Program itu dibuat dengan memanfaatkan algoritma genetika yang telah terintegrasi dalam perangkat lunak MATLAB. Validasi program dilakukan melalui dua tahap yaitu validasi program simulasi dan validasi program penentuan parameter. Program ini memberikan hasil yang memuaskan dengan kesalahan relatif dibawah 6,5% pada saat ujicoba. Hasil yang memuaskan diperlihatkan pada saat program ini dipergunakan untuk menentukan paramater dari data pengukuran histerisis nickel 99,9%. Sebaliknya hasil yang kurang memuaskan diperoleh ketika dipergunakan untuk menentukan parameter dari data pengukuran histerisis barium ferrit.

---

There has been designed a program to identify parameter from ferromagnetic material hysteresis loop based on Jiles-Atherton model. That program used genetic algorithm toolbox which is integrated in MATLAB software. Its validation is conducted through two steps, namely validation of simulation program and validation of identification parameter program. The program gave satisfactory result when it is applied in trial with error relative less than 6,5%. Satisfactory result is shown when it is used to identify model parameter from nickel 99,9% hysteresis measured data. In the contrary, dissatisfied result obtained when it is applied to identify model parameter from barium ferrite hysteresis measured data."

"Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan tesis ini bertujuan untuk memperolch gambaran sistem pengelolaan rekod di perguruan tinggi yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 sebagai suatu syarat dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 sebagai prosedur kontrol dokumen dan rekaman kegiatan bisnis organisasi dan membuat rekomendasi perancangan sistem manajemen rekod pada Institut Bisnis Dan Informasi Indonesia (IBID. Dalam merancang sistem manajemen rekod IBII, langkah awal adalah melakukan analisis fungsi bisnis organisasi IBII, sebagai landasan dalam perancangan sistem pengelompokan rekod, skema klasifikasi rekod, sistem penyimpanan dan temu kembali serta penyusutan rekod. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, pengamatan langsung dan wawancara. Institut Bisnis Dan Informatika Indonesia (IBII) yang menerapkan manual mutu ISO 9001:2000 menetapkan 32 prosedur sebagai kegiatan bisnis organisasi IBII. Dari 23 fungsi bisnis tersebut kemudian dikelompokan menjadi 8 subyek rekod yaitu : 1) Subyek Rekod Manual Mutu, 2) subyek Promosi Dan Marketing, 3) Subyek Rekod Pendidikan Dan Pengajaran, 4) Subyek Rekod SDM, 5) Subyek Rekod Kemahasiswaan, 6) Subyek Rekod Sarana Dan Prasarana, 7) Subyek Rekod Penelitian, Publikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 8) Subyek Keuangan Dan Pembelian. Kemudian dari pengelompokan rekod tersebut dibuatkan sistem skema klasifikasi rekod IBII berdasarkan subyek pengelompokan rekod 1BI1. Usulan sistem pemberkasan rekod Institut Bisnis Dan Informatika Indonesia (IBII) disusun berdasarkan subyek yang diambil dari skema klasifikasi rekod, disusun berdasarkan group, series, suhseries, .file, item/dokumen. Sedangkan untuk sistem temu kembali rekod dibuatkan indeks rekod dengan menggunakan metode pengindeksan subyek relatif dan kode yang mengacu pada lokasi rekod disimpan. Sistem penyusutan rekod Institut Bisnis Dan Informatika Indonesia (IBII) direkomendasikan membuat jadwal retensi rekod sebagai panduan untuk lama simpan rekod, setelah menentukan lama waktu simpan ditentukan proses pemindahan rekod aktif dari pengelola rekod (central file) pada unit kerja ke pusat penyimpanan arsip (records center) kemudian pembuatan prosedur pemusnahan untuk rekod yang sudah tidak ada nilai guna, selanjutnya dilakukan kegiatan penyerahan rekod yang memiliki nilai guna sekunder ke Arsip Nasional Republik Indonesia.

---

This research is undertaken for the purpose of completing thesis aimed at getting an picture of record management system at higher education certified with ISO 9001:2000 as a requirement for performing ISO 9001:2000 quality management system as document control procedure and organizational business activity record of and making a design for record management system at Business and Informatics Institute (IBII). In designing record management system of IBII, the first step is to make an analysis on the storage and retrieval system and record preparation.

This research uses qualitative approach, data collection uses documentation method and direct observation and interview. IBII implementing ISO 9001:2000 quality management systems decide of 32 procedures as organizational business activity of IBII. Those 23 business functions are categorized into 8 record subjects, that is: 1) Quality Manual Record Subject, 2) Promotion and Marketing Subject, 3) Education and Teaching Record Subject, 4) Human Resources Record Subject, 5) Studentship Record Subject, 6) Facilities andr Infrastructures Record Subject. 7) Research. Publication and Dedication to Community Record Subject, and 8) Finance and Purchase Record. Then such a grouping, made a record classification scheme system of IBII by records category subject of 11311. Recommendation for record filing system of 11311 is arranged pursuant to subject using a record classification scheme, which prepared based on file, sub file, archive and document group, series, sub series, .file, item/documents sequence. While, with respect to information retrieval system information, a record index is made using relative subject indexing method that followed then by referring to location code where such a record is stored.

Records disposition system at IBII is recommended for use in the making record retention schedule as a manual for duration of record storage. After determining storage duration, a process of active record transfer from central file at work unit to record center is made and, after that, there will be a procedure of destroying any secondary value record that is accompanied with an activity of delivering such secondary value record to National Archive (Arsip Nasional Republik Indonesia)."

"Saat ini prospek geotermal Lahendong dioperasikan 80 MW terdiri dari Unit-1, 2, 3 dan 4 masing-masing 20 MW. Dengan management reservoir yang baik dan step wise development LHD-A adalah sumur eksplorasi yang ditargetkan ke sesar Lengkoan di dekat gunung Lengkoan, sebagaimana rekomendasi dari model konseptual awal dalam penyusunan well tergetting. Tujuan utama pengeboran sumur LHD-A adalah sebagai sumur deliniasi untuk konfirmasi batas reservoir di sebelah SW tepat di bawah gunung Lengkoan dan sebagai sumur make-up untuk buffer ketersediaan uap. Hasil pengeboran didapatkan bahwa LHD-A merupakan sumur Cyclic, low pressure dan tidak dapat masuk kesistem penyaluran uap dalam mensuplai kecukupan uap. Dilakukan update model konseptual dengan Analisa terintegrasi semua data yang ada dengan runutan kaidah kajian eksplorasi dan eksploitasi lapangan geotermal propek Lahendong. Update model konseptual dilakukan sebagai acuan dalam rencana pengelolaan dan pengembangan lapangan kedepan. Dalam studi juga dilakukan evaluasi permasalahan sumur LHD-A, direkomendasikan untuk dilakukan acidizing guna memperbaiki kondisi cyclic dan meningkatkan produktifitas sumur. Dilakukan juga kajian dan perhitungan pemanfaatan sumur low pressure LHD-A ini untuk pembangkitan small scale power plan dengan kapasitas 1 – 5 MW menggunakan berbagai scenario hasil perbaikan acidizing dan penentuan jenis teknologi power plan yang tepat untuk digunakan. Dengan dimanfaatkan secara baik sumur LHD-A maka akan meningkatkan keekonomian proyek terutama mengurangi dampak kerugian biaya pengeboran. Small scale Power plan juga dapat direkomendasikan untuk dikembangkan pada blok Utara prospek Lahendong dimana reservoir memiliki karakter low pressure. Usulan pengeboran di sebelah Timur prospek gunung Kasuratan dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang konfrehensif terkait dampak penyerapan yang cukup besar di daerah tersebut.

---

Currently, the Lahendong Geothermal Prospect is operating at 80 MW consisting of Units 1, 2, 3 and 4 each of 20 MW. With good reservoir management and step wise development LHD-A is an exploratory well targeted at the Lengkoan fault near Mount Lengkoan, as recommended by the initial conceptual model in preparing the well targeting. The main purpose of drilling the LHD-A well is as a delineation well to confirm the reservoir boundary in SW below Mount Lengkoan and as a make-up well to buffer steam availability. The drilling results show that LHD-A is a Cyclic well, low pressure and cannot enter the existing steam gathering system in supplying sufficient steam. Updating the conceptual model with an integrated analysis of all existing data with the sequence of study principles of Exploration and Exploitation of the Lahendong proyek geothermal field. Conceptual model updates are carried out as a reference in future field management and development plans. The study also evaluated the problem of the LHD-A well, it was recommended that it be acidized to improve cyclic conditions and increase well productivity. A study and calculation of the utilization of the LHD-A low pressure well was also carried out for generating a small-scale power plan with a capacity of 1 – 5 MW with various scenarios resulting from acidizing improvements and determining the right type of power plan technology to be used. By properly utilizing the LHD-A well, it will increase the economics of the proyek, especially reducing the impact of losses on drilling costs. A small-scale power plan can also be recommended for development in the North block of the Lahendong prospect where the reservoir has a low-pressure character. Proposals for drilling to the east of the G. Kasuratan prospect can be carried out after a comprehensive study has been carried out regarding the relatively large absorption impact in the area."

"Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak/kelompok tertentu saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup White Collar Crime (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah bailout yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century. 2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century. Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara. 2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata. 3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masingmasing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (diffusion) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. 5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

---

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group.

In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are:

1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank?

2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case? With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS).

The research showed that:

1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime.

2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the 'causes' why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a 'result' that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly.

3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread ( diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities.

4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes.

5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out."

"Struktur perekonomian kolonial yang ditandai oleh dominannya sektor produksi primer seperti hasil perkebunan, pertanian dan pertambangan serta adanya pembagian peran dalam masyarakat yang berdasarkan kelas telah berlangsung selama ratusan tahun, sehingga menjadi mapan. Dalam proses pembentukan itu masyarakat pribumi bangsa Indonesia tidak pernah mendapat peran yang menentukan dan berarti, ini pada gilirannya membuat setiap usaha untuk merombak struktur perekonomian Indonesia menjadi tidak mudah. Industri di luar industri pengolahan tingkat pertama dari hasil pertanian, hampir tidak ada. Belum lagi tidak tersediannya tenaga kerja ahli yang cukup dalam masalah tehnis, managemen dan administrasi. Kondisi itu terjadi sebagai hasil dari politik kolo_nial Belanda di masa lalu yang hanya menjadikan Indonesia sebagai daerah eksploitasinya. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mendasar, realistis dan bertahap untuk merobak struktur lama yang sudah teramat mapan. Dalam konteks ini RUP dari Dr. Sumitro sebenarnya merupakan langkah maju. RUP tidak saja mempunyai konsep yang mendasar tentang bagaimana ekonomi Indonesia harus dibangun tapi juga perencanaan yang terprogram. Upaya menyeimbangkan struktur produksi melalui industrialisasi dan usaha penyeimbangan pelaku ekonomi dengan pembinaan terhadap pengusaha pribumi lewat Program Benteng. Sayangnya RUP terkesan tidak realistis. Karena rencana indus_trialisasi itu membutuhkan ketersediaan tidak saja sumber daya manusia trampil tapi juga modal yang luar biasa. Sementara keadaan keuangan negara belumlah memadai di samping masih minimnya tenaga kerja terdidik. Padahal potensi perekonomian Indone_sia selama ini lebih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Agaknya, di sinilah letak sebab kegagalan RUP. Pembangunan industri baru secara besar-besaran dengan mengabaikan pembangunan pertanian adalah kesalahan fatal yang semestinya tidak terjadi. Dalam konteks ini pemikiran pembangunan dari Sjafruddin Prawiranegara yang menyertakan pembangunan industri yang berlandaskan pertanian menjadi bahan yang menarik untuk dikaji. Sayangnya pemikiran itu tenggelam dalam gagasan besar RUP. Dalam kasus lskaq nampak jelas bahwa, langkah-langkah yang diambil Iskaq sangat mirip dengan gagasan dasar Program Benteng yang merupakan bagian dari RUP. Langkah Iskaq dalam hal pembinaan terhadap pengusaha pribumi sesungguhnya adalah lanjutan dari gagasan Program Benteng walaupun Iskaq tidak pernah secara tegas mengakuinya. Hal ini tampak dari adanya pemberian lisensi istimewa kepada pengusaha pribumi, bantuan modal dan pengalokasian devisa dalam jumlah besar untuk pengusaha pribumi. Kalau kemudian kebijaksanaan Iskaq dinilai kontroversial sehingga menimbulkan reaksi yang sangat luas, karena di samping terlalu kentalnya unsur sub_jektivitas Iskaq pribadi dalam pelaksanaan kebijaksanaannya, juga, karena Iskaq tidak melakukan perencanaan yang terinci dan mendasar tentang pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakannya. Hal itu terbukti ketika Iskaq kesulitan untuk memberikan penje_lasan sekitar masalah struktur perekonomian kolonial dalam parlemen. Iskaq hanya mengatakan bahwa yang selama ini terjadi dengan struktur perekonomian kolonial, dapat dirasakan bersama. Iskaq tidak dapat menjelaskan rincian program dari gagasan_nya tentang perubahan ekonominya. Akibatnya, tidak ada pegangan yang jelas bagi banyak pihak yang ingin mengambil peran dalam proses perombakan struktur pereko-nomian itu. Lantas apa yang bisa dikatakan terhadap apa yang telah dilakukan Iskaq dengan melihat apa yang terjadi. Pertama, bahwa pembangunan, termasuk pembangunan bidang ekonomi, memerlukan suatu pemikiran yang mendasar dan tertuang dalam perencanaan yang matang, terprogram dan realistis. Dalam kasus Iskaq yang dapat dikatakan adalah bahwa Iskaq memang memiliki pemikiran tentang pentingnnya peru_bahan struktural dalam bidang perekonomian. Hanya saja fakta-fakta tentang langkah Iskaq tampak tidak mencerminkan adanya perencanaan yang menyeluruh, integral dan mendasar. Kedua, Struktur perekonomian Indonesia yang bertumpu pada produksi sektor primer sudah demikran mapan dalam sistem perekonomian Indonesia sehingga, merubahnya secara mendasar dan struktural tidak hanya cukup waktu satu atau dua tahun saja. Ketiga, sebenarnya kondisi objektif perekonomian Indonesia sendiri ketika itu dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Harga beberapa komoditi ekspor pent_ing andalan Indonesia terutama karet, merosot tajam di pasaran internasional. Sementa_ra kondisi politik, memungkinkan munculnya hal-hal yang justru membuat setiap pelak_sanaan kebijaksanaan tidak sepi dari gugatan lawan politik yang membuat sebuah kabinet sering harus jatuh sebelum sempat berbuat banyak"

"Penelitian kecenderungan pemilihan subjek dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dilakukan di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Univeritas Indonesia, Depok pada bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan Januari 2001. Tujuannya adalah mengetahui kecenderungan subjek yang diminati oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI dalam menyusun skripsi dan mengetahui perkembangan penulisan skripsi selama 3 (tiga) dekade, yaitu tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-anMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif dengan kajian kecenderungan (trend studi), serangkaian dalam pengumpulan data digunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk table.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kecenderungan pemilihan subjek dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Jurusan ilmu Perpustakaan FSUI yaitu:_ Tahun 1970-an mahasiswa cenderung memilih subjek Perguruan Tinggisebagai topik penulisan skripsi, 19 (37,25%) dari 51 judul skripsi. Tahun 1980-an mahasiswa cenderung memilih subjek Sumber Jasa Informasi sebagai topik penulisan skripsi, 17 (14,91%) dari 31 subjek mata kuliah Kelompok Manajemen dan Administrasi PerpustakaanUntuk keseluruhan selama 3 (tiga) dekade memilih Kelompok Manajemen dan Administrasi Perpustakaan untuk dijadikan topik sekripsi yaitu sebanyak 127 judul skripsi (39,08%) dari 325 judul skripsi yang dihasilkan selama 3 dekade tahun 1970-an, tahun 1980-an, dan tahun 1990-an.."

"ABSTRAKTelah dilakukan Pemeriksaan Biológis Membran Li9f iiisasiEpidermis Dan Dermis Kulit Babi Steril Setelah PerlakuanKimia Dan Radiasi Pada Luka Terbuka Buatan. Membrandibuat dengan alat derniatoirt yang diatur pada ketebalan0,25 mm. Kedua meinbran di rendain dalain larutan natriumhipoklorit 0,2 % selama 30 menit dan setelah dibilas,diliofilisasi. selania 7 jam. Membran kemudian diradiasidengan dosis 25 KGray pada kecepatan 5 KGray perjain.Penieriksaan biologis dilakukan pada luka terbuka yangdibuat pada kelinçi percobaan. Pada punggung tiapkelincidibuat empat huah luka dengan kedalainan hingga paniculuscarnosus. Masing-inasing luka tersebut diperlakukan denganmembran epidermis, menibran dermis, sofratulle sebagai peinbandingdan kasa kontrol. Keberhasilan penyembuhan lukadihitung dengan caa inengukur persentase luas luka yangtinggal pada hari tertentu, dan mengukur kecepatan kontraksiinenurut nietode Billingham-Russel yang diinpdifikasi.Hasil percobaan inenunjukkan bahwa tidak ada perbedaanbenmakna pada rata-rata persentase luas luka yang tinggaldan rata-rata kecepatan kontraksi antara membran liof illsasi.epidermis dan menibran liofjlj.sasj dermis kulit babipada p.0,05.

---

ABSTRACTA Biological Examination of Lyophilized Porcine SkinEpidermal And Dermal Membranes After Chemical And IrradiationTreatments On Artificial Open Wound has been carriedout. Membranes were made by dermatxne set at 0.25 mm.After soaking in 0.2% sodium hipochioric for 30 minutesand cleansing with water s these membranes were lyophilizedfor 7 hours and irradiated with dose 25 Kray at rate of 5KGray per hour.Biological examination was carried out on artificialopen wound in white rabbits. Four wokinds with depththrough paniculus carnosus were made on the back of therabbit. Each wound was treated with subsequently epidermlmembrane, dermal membrane, sofratulle and controlgauze. The success of the treatment was measured with thepercentage of the left-wound area on certain observationday and contraction rate according to Billinghaiu-Russe].method.The result of this experiment showed that there isno significant difference f9r the mean percentage of theleft-wound area and the mean contraction rate between porcineskin epidermal membrane and porcine skin dermal membranefor p.0.05

---

"