Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja program sosial pemerintah harus lebih inovatif. Langkah inovatif yang Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) pilih adalah penggunaan pendekatan audit sosial dalam melakukan penilaian kinerja program sosial IASMO Bebas Pemko Makassar. Audit sosial adalah suatu proses untuk memahami dan mengukur kinerja lembaga dan program (institusional and program performances) dari aspek sosial dan tidak termasuk aspek keuangan. Secara praktis, audit sosial merupakan suatu kegiatan pemantauan yang sistematis dan memuat pandangan stakeholders secara demokratis atas kinerja lembaga atau program.

---

Non-governmental organizations in conducting the monitoring and assessment of the government's performance in delivering the social programs must be innovative. YKPM using the social audit approach as a tool for community-citizen to assess the performance of social programs IASMO Bebas implemented by the government of Makassar City. Social Audit is a process to understand and measure the performance of agencies and programs (institutional and program performances) from the social aspects, excluding the financial aspects. In practical terms, the social audit is a systematic monitoring activity, of which also provides an overview of the said stakeholders performance in a democratic manner."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, acap kali tidak dijalankan secara partisipatif, dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring evaluasi sebagai satu mata rantai kebijakan program masih belum secara kuat menampung partisipasi masyarakat terdampak maupun masyarakat penerima manfaat. Proyek infrastruktur yang menjadi program strategis nasional akan mengakibatkan mobilisasi sumber daya manusia dan keuangan dalam jumlah yang sangat besar. selain itu, akan membutuhkan material skala raksasa dan lahan yang sangat luas. Hal ini mengharuskan adanya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan infrastruktur agar eskternalitas negatif dapat diminimalisir secara optimal.Dengan demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan HAM. Dalam banyak kasus konflik sosial yang disebabkan oleh pada terjadinya pelanggaran HAM. Untuk itu, tulisan ini memaparkan perlunya mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur, lebih khusus bagi kelompok marginal dan rentan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak."