Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada suatu proyek konstruksi, peralatan merupakan sumber daya proyek yang penting. Oleh karena itu diperlukan suatu rencana atau metode kerja yang tepat terhadap peralatan yang digunakan untuk pemasangan precast girder agar perbandingan antara masukan dan keluaran menjadi optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor produktivitas alat berat pada pekerjaan pemasangan precast girder pelaksanaan proyek flyover serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja produktivitas alat berat tersebut. Tahapan penelitian adalah mengumpulkan data kuisioner, selanjutnya dianalisis dengan SPSS. Hasil penelitian adalah faktor dominan yaitu (X16) Tingkat keakurasian penjadwalan yang memperhatikan waktu penggunaan alat, lokasi tempat kerja, jumlah alat dan volume pekerjaan dan (X18) kapasitas alat yang digunakan serta model persamaan.

---

On a construction project, the equipment is an important resource projects. Therefore, we need a plan or working methods appropriate to the equipment used for the installation of precast girder so that the ratio between input and output to be optimal.

The study aims to determine the factors of productivity of heavy equipment on the job installing precast girder flyover project implementation and recommendations for improving the productivity performance of equipment. Stages of the research is to collect questionnaire data, then analyzed with SPSS.

The results showed that the dominant factor (X16) Level of accuracy that takes into account when scheduling the use of tools, work site location, number and volume of work and equipment (X18) the capacity of equipment used."

"Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang retensi dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, kesehatan keuangan perusahaan asuransi dipengaruhi oleh retensi dan dukungan dari reasuransi. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi dalam menanggung risiko (data klaim dari nasabah atau pihak tertanggung) atau liabilitasnya. Penerapan batas retensi sebagaimana yang dimaksud ialah wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian yang dibuat secara tertib, teratur dan relevan. Dalam teori risiko asuransi, salah satu masalah besar yang berkaitan dengan risiko asuransi adalah evaluasi terhadap ruin probability yaitu probabilitas sesaat dimana nilai dari surplus perusahaan asuransi mengalami defisit atau minus. Agar model perhitungan terhadap ruin probability dapat berfungsi optimal, distribusi ukuran klaim dan detail data klaim harus diketahui. Hal ini sulit dilakukan dalam dunia praktis karena berbagai alasan yang salah satunya kesalahan pengimputan data yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu dilakukan aproksimasi ruin probability dengan menggunakan metode De Vylder yang memungkinkan penggunaan data yang tidak lengkap. Dengan tidak lengkapnya data dari ukuran klaim individu, ide penting dari metode De Vylder adalah untuk mengubah proses risiko compound Poisson dengan klaim umum oleh proses risiko compound Poisson dengan klaim eksponensial. Setelahnya, dilakukan proses menyamakan tiga momen pertama dari proses risiko dengan klaim umum sama dengan tiga momen pertama dari proses risiko dengan klaim eksponensial. Oleh karena itu, ruin probability dalam proses risiko dengan klaim umum diaproksimasi dengan ruin probability dalam proses risiko dengan klaim eksponensial. Untuk memenuhi kebutuhan aproksimasi De Vylder, aproksimasi translated Gamma diadopsi untuk mengaproksimasi premi yang diterima dan tiga momen pertama dari ukuran klaim (setelah modifikasi retensi reasuransi) sebagai komponen dari aproksimasi De Vylder. Aproksimasi dengan translated Gamma distribution dilakukan karena umumnya distribusi ukuran klaim yang sering bersifat positively skewed, nonnegatif support, dan unimodal. Kemudian setelah itu dilakukan aproksimasi retensi optimal berdasarkan hasil aproksimasi De Vylder ruin probability yang minimum. Model retensi yang digunakan merupakan pengembangan kombinasi dari metode quota share dan stop- loss. Sebagai ilustrasi, beberapa contoh numerik disertakan untuk menunjukkan beberapa kasus permasalahan pada aproksimasi ruin probability dengan retensi yang optimal.

---

According to Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang retensi dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, the insurance company's financial health was influenced by its own retention and support from reinsurance. The company has a mandatory and apply its own loan in enduring risk (claims data from the customers or its liability). The application of the retention limit itself as referred to must be based on a risk and loss profile that is made regularly, regularly and relevantly. In the theory of insurance risk, one of the major problems related to insurance risk is the evaluation of the ruin probability, namely the instantaneous probability that the value of the insurance company's surplus is in deficit or minus. In order for the calculation model of ruin probability to function optimally, the distribution of claim sizes and details of claim data must be known. This is difficult to do in the practical world because of various kinds of errors, one of which is data entry that may be made by the company. Therefore, an approximation of ruin probability was carried out by using the De Vylder method which allows the use of incomplete data. With incomplete information of individual claim measures, the important idea of the De Vylder method is to replace the Poisson compound risk process with the general claims by Poisson compound risk process with exponential claims. Then, making the first three moments of the general claims risk process the same with the corresponding of process risk with exponential claims. Therefore, the ruin probability in the risk process with general claims is approximated by the ruin probability in the risk process with exponential claims, which has a closed and explicit form. To meet the needs of the De Vylder approximation, the translated gamma approximation is adopted to approximate the premium received and the first three moments of the claim size (after reinsurance) as a component of the De Vylder approximation. The approximation is done by translated gamma distribution because generally the distribution of the available claim sizes is often positively skewed, non-negative support, and unimodal. Then, the optimal retention would be approximated based on results of the minimum ruin probability approximation using the De Vylder method. The retention model used is the development of a combination quota share and stop-loss methods. For illustration purposes, several numerical examples are included to demonstrate a few of cases on ruin probability approximation with optimal retention."

"Sistem manajemen keamanan informasi merupakan suatu kebijakan terintegrasi yang menjadi bagian dari keseluruhan manajemen organisasi untuk mengoperasikan, memantau, meninjau dan memelihara keamanan informasi dengan pendekatan risiko. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem manajemen keamanan informasi di KPK dengan menggunakan pendekatan model CIPP (context, input, process, product). Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi literatur, wawancara narasumber dan observasi untuk kemudian dilakukan elaborasi berdasarkan indikator-indikator dalam evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP sebagai pedoman analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks sistem manajemen keamanan informasi di KPK telah diatur dalam regulasi internal yang telah disusun secara kolaboratif antar fungsi di KPK. Namun demikian pada implementasinya masih perlu pengembangan lebih lanjut terutama pada aspek pengembangan kompetensi pelaksana kebijakan. Pada dimensi evaluasi produk, sistem manajemen keamanan informasi masih dibutuhkan eksistensinya di KPK mengingat sebagai lembaga publik yang memiliki fungsi penegakan hukum, perlu dijamin kerahasiaan data dan informasi agar tidak jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

---

The information security management system is an integrated policy that is part of the overall management of the organization to operate, monitor, review and maintain information security with a risk approach. Furthermore, this study aims to evaluate the information security management system at the KPK using the CIPP model approach (context, input, process, product). This study uses an interpretive approach with qualitative data collection techniques through literature study, interview with informants and observations to then be elaborated based on the indicators in the evaluation using the CIPP evaluation model as an analysis guide. The results of the study indicate that the context of the information security management system at the KPK has been regulated in internal regulations that have been compiled collaboratively between functions at the KPK. However, the implementation still needs further development, especially in the aspect of developing the competence of policy implementers. In the product evaluation dimension, an information security management system is still needed to exist in the KPK considering that as a public institution that has a law enforcement function, it is necessary to guarantee the confidentiality of data and information so that it does not fall to irresponsible parties."

"Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi isu krusial yang banyak mendapat perhatian publik. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dan bebas dari pengaruh politik. ASN wajib memberikan layanan publik yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas ASN. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia terkecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut dalam Pilkada. Pertama, penggunaan fasilitas dan sumber daya negara termasuk anggaran oleh ASN untuk kepentingan politik tertentu. Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Prinsip netralitas dalam pemerintahan menegaskan bahwa seluruh organ pemerintahan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak boleh terpengaruhi oleh pihak-pihak dari organ pemerintah lainnya. pengunduruan diri pejabat ASN dilakukan sejak pendaftaran hingga ditetapkan sebagai calon, bukan saat terlibat negosiasi dalam rangka mencari rekomendasi partai politik, hal inilah yang menimbulkan masalah baru, aktivitas mencari rekomendasi partai politik secara langsung dianggap bertentangan dengan kewajiban untuk bersikap netral. Lebih lagi jika aktivitas politik praktis tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah yang merupakan pimpinan tertinggi birokrasi daerah. Sekretaris Daerah dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya memiliki posisi strategis di pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan tersebut setara dengan Deputi, atau Direktur Jenderal di kementerian, JPT Madya biasanya dijabat oleh ASN dengan pangkat golongan IV/d atau IV/e. Netralitas Sekretaris Daerah dalam Pilkada merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan adil tanpa keberpihakan dari aparatur pemerintah daerah.

---

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the administration of Regional Head Elections (Pilkada) has become a crucial issue that has garnered significant public attention. While ASN have the right to vote, they must remain neutral and free from political influence in carrying out their duties. ASN are required to provide public services professionally in accordance with the principles of ASN neutrality. The 2024 Regional Head Elections in Indonesia will be held simultaneously for regions where the term of office of regional heads ends in 2022, 2023, 2024, and 2025. The simultaneous election system in 2024 will be the fifth time it has been implemented in Indonesia, and it will be the first time it involves all provinces, regencies, and cities in Indonesia, except for the Special Region of Yogyakarta. There are several issues that need to be observed and analyzed further in the Pilkada. First, the use of state facilities and resources, including budgets, by ASN for specific political interests. ASN neutrality in political contests is a matter of civil service law. The principle of neutrality in government emphasizes that all government organs must not take sides in carrying out their duties and must not be influenced by parties from other government organs. The resignation of ASN officials should occur from the time of registration until they are officially declared candidates, not while negotiating to seek political party recommendations. This creates a new issue, as the activity of directly seeking political party recommendations is considered to be in conflict with the obligation to remain neutral. This issue is further exacerbated if such political activities are carried out by the Regional Secretary, who is the highest-ranking bureaucrat in the region. The Regional Secretary, holding the position of Middle High Leadership (JPT Madya), has a strategic position in the government, as regulated by Law No. 20 of 2023 on the State Civil Apparatus (ASN). This position is equivalent to a Deputy or Director-General in a ministry. JPT Madya is typically held by ASN with a rank of group IV/d or IV/e. The neutrality of the Regional Secretary in the Pilkada is a key component to ensure that the election process proceeds fairly, without bias from regional government apparatus."