Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan perlu ada peran aktif dari Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada sektor perbankan nasional dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa infbrman yang berprofesi di bidang perbankan, yaitu salah satu komisaris Bank BUMN dan salah satu pejabat Bank Indonesia sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU PTPK di Indonesia selama ini masih belum optimal, terlebih lagi pada sektor perbankan, implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan; dan peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional dijalankan melalui fungsi pengawasan Bank Indonesia dan adanya kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya.

---

Bank Indonesia is a banking supervisor and builder organization whose authorities are to license, to regulate, to control and to impose sanction in banking sector. The authority includes executing action in case of banking crime includes corruption in banking sector. The action against corruption crime in banking sector must have support from Bank Indonesia by executing mitigation to corruption crime in national banking sector as a Central Bank who commit to supervise and develop banking sector. The Thesis issues are how is the implementation of Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPL) in national banking sector and how is the role of Bank Indonesia to mitigate corruption crime in national banking sector. Besides using literature method, The thesis is supported by data of interview to professional banker informants as a mean to get responsible result research. The informants are one of BUMN Bank commissioner and one of Bank Indonesia functionary. The conclusions after the research are that implementation of UU PTPK is still not optimum yet, even more in banking sector, the implementation of UU PTPK for BUMN Bank is still having been around several obstacles and problems; and the role of Bank Indonesia to mitigate banking sector corruption crime is developed by supervision function of Bank Indonesia and cooperation of Bank Indonesia and the other related public organizations."

"Pada jaman modern ini, diperlukan suatu kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, yang dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Melalui internet dewasa ini, kita bisa melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa di dalam cyberspace, hanya cukup dengan duduk di depan komputer. Transaksi jual beli tersebut, salah satunya dapat dilakukan melalui perantara perusahaan online (situs) seperti eBay.com, amazon.com, solebox.com yang menyediakan sistem atau mekanisme untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, dengan cara mengakses situs milik perusahaan online tersebut. Di dalam suatu situs milik perusahaan online, biasanya disediakan fasilitas feedback system yang berfungsi untuk menyampaikan komentar terhadap sesama user yang melakukan transaksi jual beli di dalam situs tersebut, yang mana dalam penulisan ini pembahasannya tertuju pada situs eBay. Yang menjadi permasalahan adalah apabila seorang user menyampaikan komentar yang mengandung penghinaan dan fitnah yang ditujukan kepada user lainnya di dalam feedback system tersebut, apakah perusahaan online (situs) yang memiliki sistem tersebut, bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum tentang penghinaan (tort of defamation) yang dilakukan user-nya? Hal ini tentunya berkaitan dengan erat dengan pengidentifikasian perusahaan online yaitu apakah dapat dianggap sebagai publisher (penerbit) ataukah sebagai distributor dari komentar tersebut. Selanjutnya apabila ternyata suatu perusahaan online (situs) bertanggungjawab atas komentar tersebut, sejauhmanakah user agreement yang mencantumkan klausula pembebasan situs dari klaim apapun, dapat berlaku efektif untuk membebaskan pihak perusahaan online (situs). Hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan bagi hakim yang mengadili kasus tersebut."